SINGKAWANG, borneoreview.co – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat mendorong penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Singkawang agar pelaksanaannya berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat Rudy M Harahap mengatakan penguatan tata kelola menjadi aspek penting dalam menyukseskan program prioritas nasional tersebut sehingga diperlukan sinergi dan pengawasan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Fokus koordinasi kali ini diarahkan pada program prioritas tahun 2026 yang menjadi atensi pemerintah pusat dan masyarakat Singkawang,” kata Rudy di Singkawang, Selasa (16/6/2026).
Menurut dia, sebagai aparat pengawas internal pemerintah, BPKP memiliki peran mendampingi pemerintah daerah agar penggunaan anggaran lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
BPKP Kalbar juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, antara lain pelaksanaan program MBG, sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penanganan kemiskinan, penurunan stunting, hingga evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026.
Khusus program MBG, Rudy menekankan pentingnya tata kelola yang baik, mulai dari pengelolaan dapur umum, rantai pasok bahan pangan, hingga pengawasan mutu gizi agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran, terutama siswa dan ibu hamil.
“Untuk program MBG, kami menekankan pentingnya akuntabilitas dapur umum, rantai pasok bahan pangan, dan pengawasan mutu gizi agar manfaatnya langsung dirasakan siswa dan ibu hamil,” ujarnya.
Selain itu, BPKP juga mendorong integrasi data dan konvergensi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan stunting dan sektor kesehatan.
Sedangkan untuk ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah didorong memperkuat basis data penerima manfaat melalui pendekatan by name by address agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran.
Rudy menambahkan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 juga menjadi perhatian penting.
Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus berbasis kinerja dan mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Ia menegaskan BPKP siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan kami sama, uang rakyat dipakai sebaik-baiknya untuk rakyat Singkawang,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan kunjungan kerja BPKP Kalbar yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan pembangunan di daerah.
“Momentum ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum koordinasi antara Pemerintah Kota Singkawang dan BPKP Provinsi Kalbar dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan pembangunan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah,” katanya.
Ia menegaskan Pemkot Singkawang berkomitmen menjadikan pengawasan sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Untuk itu, Inspektorat diminta lebih proaktif, seluruh OPD harus tertib administrasi, dan setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta terukur.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemkot Singkawang dan BPKP Kalbar sepakat membentuk forum koordinasi rutin yang akan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pendampingan teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), audit tematik Program MBG, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).(Ant)
