PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan kualitas data sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Komitmen tersebut ditandai dengan pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Pontianak. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh proses pendataan pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan hasil sensus ekonomi akan menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan. Karena itu, mutu data yang dihasilkan harus benar-benar terjaga.
“Data BPS selama ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Dengan data yang akurat dan terjamin mutunya, pimpinan daerah akan lebih mudah menentukan langkah pembangunan yang tepat,” ujarnya.
Menurut Harisson, data ekonomi yang valid sangat diperlukan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan usaha produktif masyarakat. Data tersebut juga membantu pemerintah memahami kondisi riil perekonomian sehingga kebijakan yang disusun lebih efektif.
Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan pendataan, tetapi juga kualitas data yang terkumpul.
Menurutnya, petugas pendataan, pengawas lapangan, serta tim penjamin kualitas data memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan. Integritas dan kejujuran petugas menjadi kunci agar data yang dihasilkan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Jika ingin ekonomi Kalimantan Barat terus berkembang, maka data yang dikumpulkan harus berkualitas dan mencerminkan kondisi sebenarnya,” katanya.
Untuk menjaga validitas hasil sensus, BPS Kalimantan Barat menerapkan sistem pengawasan berjenjang. Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan diawasi oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), sementara pegawai BPS turut melakukan pengawasan langsung selama proses pendataan berlangsung.
Kepala BPS Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menjelaskan sekitar 75 persen pegawai BPS di daerah itu diterjunkan ke lapangan sejak Juni hingga Agustus 2026 guna memastikan setiap tahapan pendataan berjalan sesuai standar.
Selain pengawasan, BPS juga telah mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi muncul, terutama di wilayah perbatasan dan daerah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses internet. Petugas dibekali aplikasi pendataan berbasis telepon genggam yang dapat digunakan secara luring (offline), sehingga pengumpulan data tetap dapat dilakukan meski tanpa jaringan.
Data yang telah dikumpulkan nantinya akan dikirim ke server BPS ketika perangkat memperoleh akses internet. Dengan sistem tersebut, BPS optimistis seluruh wilayah Kalimantan Barat, termasuk kawasan terpencil dan perbatasan, dapat terjangkau dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
BPS Kalimantan Barat juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa yang selama ini membantu pelaksanaan berbagai kegiatan sensus. Kolaborasi antara pemerintah, petugas statistik, dan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan representatif sebagai dasar pembangunan daerah di masa mendatang.***
