PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) Tahun 2027 untuk mengarahkan program itu agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah di tengah menurunnya kemampuan fiskal pemerintah.
“Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyinergikan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Sekda Kalbar Harisson saat membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan TSBLP/CSR Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (2/7/2026).
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi semakin penting karena kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan yang cukup besar sehingga berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan,” tuturnya.
Harisson menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar pada 2025. Sementara pada 2026, nilai pengurangan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar.
“Secara keseluruhan, pengurangan dana transfer yang diterima pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun,” katanya.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Meski demikian, Harisson menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengelola ataupun mengambil alih dana CSR perusahaan. Pemerintah hanya ingin membangun kesamaan arah agar pelaksanaan program CSR lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola oleh masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan adalah adanya keselarasan sehingga program CSR dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah akan menawarkan sejumlah program prioritas sebagai acuan penyaluran CSR, antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan CSR diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Harisson menambahkan perusahaan selama ini kerap menerima berbagai usulan bantuan dari masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Karena itu, dokumen perencanaan bersama diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan prioritas program sehingga penyaluran CSR menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas.(Ant)
