PONTIANAK, borneoreview.co – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi tersebut baru mencapai 17,19 persen hingga Rabu (1/7) mengingat pendataan masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.
“Untuk Kalbar sudah selesai sebesar 17,19 persen, itu kondisi tadi pagi. Sekarang mungkin sudah sekitar 18 persen, saya belum melihat kondisi terakhir,” kata Kepala BPS Kalimantan Barat Muh Saichudin di Pontianak, Kamis (2/7/2026).
Dia mengatakan capaian tersebut terus bertambah karena seluruh hasil pendataan petugas lapangan dapat dipantau secara real time melalui aplikasi yang terhubung langsung ke pusat.
Menurut dia, setiap petugas sensus menggunakan aplikasi pada telepon genggam sehingga data yang dikumpulkan langsung terkirim ke server BPS.
“Saya setiap habis salat Subuh selalu memantau perkembangan. Karena data langsung masuk ke pusat, setiap saat saya bisa melihat hasilnya,” tuturnya.
Meski demikian, pelaksanaan sensus masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas serta keterbatasan akses internet di beberapa daerah.
Saichudin mencontohkan masih terdapat wilayah di Kabupaten Bengkayang yang memiliki akses jalan tanah dan tidak memiliki sinyal pada siang hari sehingga petugas harus melakukan pendataan secara offline terlebih dahulu.
“Petugas melakukan pendataan secara offline. Setelah mendapatkan sinyal yang baik, baru data dikirim ke server,” jelasnya.
Selain kendala teknis, petugas juga menghadapi tantangan dalam memberikan pemahaman kepada sebagian masyarakat yang masih mempertanyakan tujuan pelaksanaan sensus.
Ia menegaskan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah untuk satu dekade ke depan.
Data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi, termasuk perkembangan usaha, distribusi kegiatan ekonomi, serta berbagai indikator yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.
“Karena itu, BPS Kalimantan Barat mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas agar hasil pendataan menjadi akurat dan dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya.(Ant)
