PANGKALPINANG, borneoreview.co – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) RI mengembangkan aplikasi XStar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kapal nelayan, agar pendistribusian BBM bersubsidi ini adil, merata, tepat sasaran dan tepat guna.
“Kita berharap pemerintah daerah memberikan masukan-masukan untuk pengembangan aplikasi XStar ini,” kata Anggota Komite BPH Migas Republik Indonesia, Fathul Nugroho saat hadir pada Rakor Pembahasan Pemutahiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan 2026 di Pangkalpinang, Kamis (9/7/2026).
Ia mengatakan dalam aplikasi XStar, surat rekomendasi pendistribusian BBM bersubsidi yang telah dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi, kabupaten dan kota kepada kapal nelayan penerima manfaat ini tidak boleh dipindahtangankan kepada kelompok bukan penerima subsidi atau antarkelompok penerima BBM subsidi ini.
Selain itu, BBM bersubsidi yang telah dibeli melalui SPBU maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak boleh diperjualbelikan kembali, artinya BBM tersebut harus sampai kepada penerima manfaat yaitu nelayan yang sudah terdata di DKP provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Dengan adanya data para nelayan, kapal nelayan di daerah ini tentunya sangat membantu BPH Migas dalam mengembangkan aplikasi XStar dan kebijakan lainnya, agar BBM bersubsidi ini dapat diperoleh seluruh nelayan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, rakor pembahasan pemutakhiran data nelayan pengguna BBM bersubsidi yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat membantu BPH Migas untuk mengetahui kondisi riil dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi ini.
“Kami akan segera memproses data-data para nelayan yang belum mendapatkan BBM bersubsidi ini. Minsalnya bagi para nelayan yang sudah memiliki kartu Pas namun terkendala di aplikasi XStar maka kita siap membantu selama 24 jam,” katanya.
Kepala DKP Kepulauan Babel Yopi Wijaya menyatakan jumlah kapal nelayan di Provinsi Kepulauan Babel sebanyak 18.811 unit tersebar di Kabupaten Bangka 4.647 unit, Bangka Barat 2.357 unit, Bangka Selatan 1.928 unit, Bangka Tengah 2.891 unit, Belitung 2.921 unit, Belitung Timur 2.507 unit dan 1.558 unit
“Kami berharap DKP kabupaten dan kota menyampaikan data-data jumlah nelayan, kapal tangkap ikan dan kebutuhan BBM bersubsidi bagi para nelayan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di daerah ini,” jelasnya.(Ant)
