PONTIANAK, borneoreview co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp5,80 triliun dalam Rancangan APBD 2027 yang diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dari anggaran tersebut, kebijakan anggaran 2027 disusun dengan mengacu pada asumsi perkembangan ekonomi makro nasional dan daerah serta arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029,” kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak, Jumat (24/7/2026).
Norsan mengatakan, target indikator ekonomi makro yang ditetapkan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 hingga 7,01 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,7 persen, angka kemiskinan pada kisaran 5,64 hingga 6,14 persen, serta inflasi 1,5 hingga 3,5 persen.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kalbar akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, dengan tetap memperhatikan potensi transfer dan hibah dari pemerintah pusat.
Ria Norsan mengatakan belanja daerah akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan infrastruktur pelayanan dasar.
Kebijakan anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan status kemandirian desa sekaligus memenuhi belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Dalam rancangan postur APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,75 triliun yang terdiri atas PAD Rp3,28 triliun, pendapatan transfer Rp2,46 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,64 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp5,80 triliun yang meliputi belanja operasi Rp4,19 triliun, belanja modal Rp499,03 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, serta belanja transfer Rp1,08 triliun.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan untuk menutup defisit anggaran, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar.
Penyertaan modal tersebut direncanakan bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026.
“Anggaran tersebut kita bahas dalam Rancangan KUA-PPAS bersama DPRD Kalbar, Pemprov Kalbar berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan tepat waktu dan akuntabel serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(Ant)
