PONTIANAK, borneoreview.co – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi damai.
Aksi sekaligus menyampaikan laporan resmi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, terkait dugaan unggahan di media sosial. Yang dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap seorang pejabat publik di Kabupaten Melawi.
Aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 anggota Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat, yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta aksi telah diarahkan untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan koordinator lapangan, tidak melakukan tindakan anarkis, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Panglima Besar DPP Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah atau yang akrab disapa Adhy Black, hadir bersama Tim Kuasa Hukum DPP LPM yang terdiri dari Raimond Frangki Wantalangi, Mario Ginarto, serta Hery Syamsuri selaku Sekretaris Jenderal DPP LPM Kalbar.
Aksi damai dipimpin langsung oleh Komandan Komando Inti Laskar Lapangan (KIIL) DPP LPM Kalbar, Afriansyah (Aaf), selaku koordinator lapangan, dengan didampingi Panglima Muda DPD LPM Kalbar, Ishak, sebagai unsur pimpinan lapangan.
Adhy Black menegaskan, langkah yang dilakukan LPM Kalbar merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
“Kami tidak datang untuk menghakimi siapa pun. Kami datang meminta negara melalui aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, independen, dan berkeadilan. Jika Saudara SJ meyakini bahwa pernyataannya tidak melanggar hukum, maka biarlah proses hukum yang menguji dan membuktikannya,” ujar Adhy Black.
Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
Laporan tersebut diterima oleh IPDA Edy Krispono dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditreskrimsus Cyber) Polda Kalimantan Barat untuk diproses sesuai mekanisme hukum. DPP LPM Kalbar menyampaikan apresiasi atas diterimanya laporan tersebut dan berharap seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, serta berkeadilan.
Menurut DPP LPM, penggunaan kata-kata yang dinilai kasar dalam ruang publik digital perlu diperiksa apabila terdapat dugaan memenuhi unsur tindak pidana. Namun, penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.
Adhy Black juga menyampaikan bahwa dalam hukum pidana terdapat konsep mens rea atau niat batin serta animus injuriandi atau niat untuk menghina. Menurutnya, penilaian terhadap unsur tersebut harus melihat keseluruhan fakta, mulai dari konteks penyampaian, pilihan kata, sasaran pernyataan, rangkaian tindakan, hingga dampak yang ditimbulkan.
“Tidak cukup hanya melihat satu sisi atau berdasarkan pengakuan pihak yang menyampaikan pernyataan. Semua harus diuji melalui proses hukum yang berlaku,” katanya.
Selain aspek hukum, DPP LPM Kalbar juga menyoroti pentingnya menjaga nilai budaya dan adat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut organisasi tersebut, penggunaan bahasa yang merendahkan martabat seseorang tidak sejalan dengan nilai-nilai Marwah Melayu yang menjunjung tinggi kesantunan, adab, dan penghormatan terhadap sesama.
Dalam orasi aksi damai, tokoh LPM dari DPD LPM Mempawah, Mukhlis Saka, menyampaikan bahwa menjaga Marwah Melayu merupakan tanggung jawab bersama masyarakat serumpun Melayu di Kalimantan Barat.
“Menjaga Marwah Melayu adalah harga diri seluruh serumpun Melayu. Marwah Melayu adalah kehormatan yang diwariskan oleh para leluhur dan wajib dijaga bersama. Budaya Melayu mengajarkan kesantunan dalam bertutur kata, penghormatan terhadap sesama, serta penyelesaian setiap persoalan melalui jalur hukum,” tegas Mukhlis.
DPP LPM Kalbar juga mengingatkan bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia. Karena itu, setiap advokat diharapkan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia, integritas, serta kehormatan profesi dalam setiap tindakan dan pernyataan di ruang publik.
Di akhir pernyataannya, DPP Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kondusivitas daerah serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
“Biarkan hukum bekerja. Tidak seorang pun berada di atas hukum, dan tidak seorang pun boleh dihakimi di luar hukum. Kami percaya aparat penegak hukum akan menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berkeadilan demi tegaknya hukum, terjaganya kehormatan masyarakat, serta Marwah Melayu di Kalimantan Barat,” tutup Adhy Black.***
