PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sektor perpajakan, digitalisasi layanan publik, serta perluasan basis pajak.
“Peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak, Rabu (17/9/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelayanan dan pembayaran pajak.
Salah satu kebijakan yang kembali dilanjutkan adalah program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui penghapusan denda administratif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.
“Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah. Karena itu, program pemutihan diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan sekaligus memperluas basis data wajib pajak yang aktif.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan perpajakan melalui pengembangan sistem e-Samsat dan berbagai kanal pembayaran elektronik yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara cepat dan aman.
Digitalisasi layanan, kata dia, menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan.
“Peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi. Masyarakat harus mendapatkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses dari berbagai wilayah,” katanya.
Dalam forum tersebut, Krisantus juga mengungkapkan rencana pengembangan konsep Virtual Office yang ditujukan bagi pelaku usaha, pekerja profesional, maupun perusahaan dari luar daerah yang menjalankan aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat.
Melalui skema tersebut, para pelaku usaha diharapkan dapat membuka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang di Kalimantan Barat sehingga kontribusi pajak penghasilan yang dihasilkan dari aktivitas usaha di daerah itu dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pendapatan daerah.
Menurut dia, potensi penerimaan dari sektor perpajakan masih dapat terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta instansi vertikal terkait.
“Berbagai langkah strategis yang telah dirumuskan harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang terukur dan dapat dipantau secara berkala agar target peningkatan PAD dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Krisantus menegaskan target utama pemerintah daerah adalah mewujudkan pertumbuhan PAD yang berkelanjutan sehingga Kalimantan Barat memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
“Target kita jelas, PAD Kalbar harus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan sinergi seluruh pihak, saya yakin kita dapat mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin mandiri dan sejahtera,” ujar dia.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai peningkatan PAD menjadi faktor strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pelayanan publik, serta berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui penguatan sinergi antarlembaga, optimalisasi potensi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital, pemerintah daerah menargetkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kalimantan Barat dan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang,” katanya.(Ant)
