PALEMBANG, borneoreview.co – Asap belum sempat menjadi kabut, tetapi jejak api sudah lebih dulu tertinggal di tanah Sumatera Selatan (Sumsel).
Di sejumlah luasan kebun dan lahan terbuka, bara bergerak dari ranting kering menuju semak, lalu melebar saat angin datang.
Polisi kini membawa sembilan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke meja hukum. Luas area terbakar diperkirakan mencapai 18 hektare.
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan bersama jajaran polres mengklaim penindakan terus digencarkan.
Dari sembilan perkara, delapan masih berada pada tahap penyidikan. Satu perkara dari Polres Musi Rawas telah masuk Tahap II.
Angka itu menjadi catatan penegakan hukum, sekaligus cermin betapa pembukaan lahan dengan api masih dipilih sebagai jalan pintas.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menuding, motif utama para tersangka berkaitan dengan persiapan perkebunan, terutama kelapa sawit dan kopi.
Pembakaran dipilih karena dianggap cepat, mudah, murah, bahkan dipercaya dapat menyuburkan tanah.
Pernyataan itu memperlihatkan persoalan lebih dalam api bukan sekadar alat. Ia berubah menjadi metode produksi murah, sementara risikonya dibebankan ke ruang hidup sekitar.
Ketika nyala membesar, batas kebun tidak lagi menjadi batas bahaya. Di Muara Enim, seorang pria berinisial TB, 39 tahun, diduga membakar lahan sekitar lima hektare untuk penanaman kelapa sawit.
Api semula dipakai membersihkan lahan. Angin kencang lalu mengubah kendali menjadi petaka. Bara menjalar, meninggalkan jejak panas pada hamparan tanah.
Di lapangan, perkara seperti ini selalu bermula dari detail kecil. Sebatang korek, sepotong bambu, tumpukan ranting, atau plastik bekas bisa menjadi awal dari perubahan lanskap.
Api tidak mengenal sertifikat kepemilikan. Ia tidak berhenti karena garis batas kebun.
Begitu angin membawa panas ke semak berikutnya, pekerjaan membersihkan lahan berubah menjadi persoalan keselamatan.
Klaim membuka kebun secara cepat menyimpan risiko besar. Tanah memang dapat tampak bersih setelah bara selesai bekerja, tetapi kebersihan itu semu.
Sisa abu menutup permukaan, batang hangus berserakan, dan asap membawa partikel ke udara.
Dalam situasi kering, titik api kecil dapat berkembang menjadi areal terbakar lebih luas.
Karena itu, keputusan menyalakan api seharusnya tidak dibaca sebagai urusan pribadi semata.
Catatan kepolisian dari enam wilayah memperlihatkan dimensi lain. Musi Rawas, OKI, PALI, Muara Enim, OKU Selatan, dan Lahat memiliki karakter lahan serta aktivitas perkebunan berbeda.
Namun, pola pembakaran memperlihatkan kesamaan motif memangkas biaya dan waktu pembukaan lahan.
Logika ekonomis semacam itu juga berhadapan langsung dengan biaya sosial serta ekologis.
Bagi warga sekitar, asap tidak datang membawa nota. Ia datang sebagai bau menusuk, pandangan kabur, dan udara berat.
Karena itu, penindakan perlu disertai pencegahan terukur. Pemilik lahan perlu memahami batas hukum.
Aparat penegak hukum atau APH perlu memperkuat pemantauan. Masyarakat perlu berani melapor sebelum api berubah menjadi kabar buruk berikutnya.
Sebab setiap musim kering selalu membawa pertanyaan sama, berapa banyak lahan harus terbakar sebelum kewaspadaan benar-benar bekerja, sebelum semua bergerak?
Bara Sulit Dikendalikan
Cerita lain muncul dari Ogan Komering Ilir (OKI). Seorang pelaku diduga membakar empat hektare lahan miliknya.
Saat upaya pemadaman dilakukan pihak perusahaan, pelaku disebut sempat menghalangi proses tersebut.
Cara kerja api pun bukan perkara sederhana. Korek api gas menjadi pemantik. Obor bambu dipakai membawa nyala dari satu titik ke titik lain.
Pertalite dan minyak tanah mempercepat bara. Gulungan plastik bekas polibek membantu ranting serta kayu kering lebih cepat terbakar.
Perkara karhutla tersebut tersebar pada enam wilayah Musi Rawas, OKI, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dan Lahat.
Musi Rawas tercatat menangani perkara terbanyak. OKI dan PALI masing-masing menangani dua kasus.
Peta itu menunjukkan api tidak berhenti pada satu kabupaten. Ia muncul dalam pola serupa lahan dibersihkan, bahan bakar dikumpulkan, nyala dilepas, lalu risiko membesar saat kondisi alam berubah.
Hukum Kejar Bara
Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan pembakaran. Selain berpotensi memicu kabut asap, tindakan tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana.
Peringatan itu kini berjalan bersama sembilan perkara pidana. Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 108 juncto Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Polisi turut mencantumkan Pasal 187 dan Pasal 308 KUHP.
Namun, angka sembilan tersangka belum otomatis menghapus persoalan. Api bisa padam dalam hitungan jam, sedangkan dampak pembakaran dapat tinggal lebih lama.
Tanah mungkin kembali hijau, tetapi asap dapat menyusup ke rumah, jalan, sekolah, kebun, bahkan paru-paru warga.
Di situlah ironi karhutla terasa tajam. Bagi pembuka lahan, api tampak murah dan praktis.
Bagi publik, tagihannya bisa jauh lebih mahal: udara tercemar, jarak pandang menurun, aktivitas terganggu, serta ancaman bencana meluas.
Penegakan hukum itu penting. Akan tetapi perkara karhutla tidak selesai hanya melalui penangkapan.
Pencegahan mesti hadir sebelum korek api menyentuh ranting pertama. Edukasi, pengawasan lahan, kesiapan pemadaman, serta kepatuhan pemilik lahan perlu berjalan beriringan.
Sembilan perkara kini menjadi pesan keras dari Sumatera Selatan: membakar lahan bukan sekadar urusan satu petak kebun.
Saat api dilepas, kendali bisa ikut hilang. Dan ketika bara menjalar, hukum bukan lagi sekadar peringatan, melainkan pintu terakhir untuk menghentikannya.***
