JAKARTA, borneoreview.co – Jika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), diibaratkan sebagai sebuah peta navigasi yang dibutuhkan pemerintah sebagai nakhoda.
RAPBN seyogianya tak boleh hanya memuat rute tercepat, untuk melaju di tengah badai global yang belum surut.
Peta tersebut harus mempertimbangkan tiga keseimbangan secara bersamaan; kecepatan kapal (laju pertumbuhan ekonomi), ketahanan lambung kapal (kehati-hatian fiskal).
Hal itu sekaligus keterjaminan hidup penumpang, di dek bawah kapal (kesejahteraan sosial tercapai).
Sebab itu, menakhodai kapal ini membutuhkan seni tersendiri. Menyeimbangkan seluruh aspek bukan sekadar perkara hitung-hitungan angka di atas kertas.
Tetapi menjadi ujian terhadap kecermatan dalam menentukan arah haluan sehingga kapal beserta isinya bisa selamat sampai tujuan.
Pemerintah telah menyampaikan RAPBN Tahun 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8), menandai gambaran navigasi yang akan menuntun Indonesia selama satu tahun ke depan.
Bagi pemerintah, sebagaimana telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, mendorong pertumbuhan ekonomi seraya menjaga kehati-hatian fiskal dapat dijalankan secara bersamaan.
Begitu pula dalam hal membantu rakyat sekaligus menjaga APBN.
Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Di sinilah letak momentum penentuan; mampukah akselerasi pertumbuhan dan disiplin fiskal berjalan selaras demi menjaga kesejahteraan rakyat, ataukah sebaliknya menjadi pendekatan yang sulit dicapai bersamaan.
Sekilas Catatan
Sebagai fondasi, pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2027 dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy), inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS), serta imbal hasil (yield) SBN 10 tahun 6,9 persen.
Adapun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen (yoy). Pertumbuhan ini diyakini pemerintah dapat berlanjut hingga akhir tahun 2026 dengan peluang sebesar 6 persen.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia A Akbar Susamto menilai target pertumbuhan tersebut relatif optimistis.
Apalagi secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak pernah mencapai di atas 5,5 persen.
Kondisi ekonomi global maupun domestik saat ini yang belum menunjukkan pendorong kuat dinilai menjadi tantangan tersendiri untuk mendukung keyakinan bahwa pertumbuhan dapat mencapai 6 persen pada 2027.
Pada asumsi nilai tukar, penetapan asumsi tersebut dipandang lebih akomodatif dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Asumsi pada RAPBN 2027 menunjukkan bahwa, pemerintah mulai mengantisipasi nilai tukar rupiah pada level yang lebih rendah, meski tetap berisiko meleset apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut.
Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia pada RAPBN 2027 sebesar 75 dolar AS per barel, dengan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Asumsi harga minyak mentah Indonesia dinilai cukup optimistis. Kenaikan harga minyak memang dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi jika realisasinya melampaui asumsi.
Ada kekhawatiran beban subsidi energi membengkak, sehingga dinamika ini perlu diwaspadai karena berdampak langsung pada kondisi fiskal.
Dari sisi pendapatan, RAPBN 2027 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun atau sekitar 12,25 persen terhadap PDB.
Angka tersebut relatif sama dengan APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun atau 12,26 persen terhadap PDB, serta sedikit lebih rendah dibandingkan Outlook 2026 yang mencapai Rp3.208,1 triliun atau sekitar 12,45 persen terhadap PDB.
Meskipun nominal pendapatan meningkat, Akbar menyoroti rasio pendapatan terhadap PDB yang relatif tidak berubah menunjukkan upaya optimalisasi pendapatan belum terlihat secara signifikan.
Dengan rasio yang hampir sama dengan 2026, target pendapatan 2027 dinilai cukup realistis dan tidak terlalu mengejutkan, tetapi juga belum menunjukkan langkah yang sangat ambisius dalam memperkuat penerimaan negara.
Terlebih, pencapaian target 2026 masih menghadapi risiko akibat berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global.
Sisi Belanja
Sementara dari sisi belanja, pemerintah menunjukkan arah kebijakan yang tetap ekspansif. Belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat 3,9 persen dibandingkan Outlook 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun dan APBN 2026 Rp3.842,7 triliun.
Meski secara nominal meningkat, rasio belanja terhadap PDB justru sedikit menurun menjadi 14,6 persen dibandingkan 14,9 persen dalam APBN 2026 dan sekitar 15,3 persen berdasarkan Outlook 2026.
Adapun lebih rinci, belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735,0 triliun.
Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai peningkatan belanja tersebut cukup signifikan dan relatif agresif, terutama di tengah kecenderungan banyak negara, khususnya anggota OECD, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan fiskal.
Namun, di tengah kebijakan belanja yang ekspansif tersebut, pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3 persen.
RAPBN 2027 menargetkan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 sebesar 2,68 persen dan Outlook 2026 sebesar 2,85 persen.
Penurunan defisit tersebut dinilai positif karena menunjukkan adanya upaya menjaga disiplin fiskal sekaligus meredakan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit hingga melampaui batas 3 persen.
Dengan demikian, meskipun pemerintah tetap mendorong belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal 2027 masih menempatkan pengendalian defisit sebagai salah satu jangkar utama.
Tolok Ukur Keberhasilan
Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Dipo mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dinilai belum cukup menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi.
Karena itu, keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari pencapaian indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat melalui lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat, pemerintah perlu memastikan adanya mesin pertumbuhan yang jelas melalui integrasi delapan program kerja prioritas nasional (PKPN) serta penguatan sektor-sektor produktif.
Hilirisasi dan industrialisasi, khususnya industri manufaktur padat karya, dinilai penting untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Hal ini relevan dengan kondisi permintaan domestik yang masih melandai akibat tekanan daya beli.
Karena itu, penguatan industri yang menyerap tenaga kerja perlu mulai didorong pada tahun ini, sehingga pada 2027 dapat diperkuat misalnya melalui insentif ataupun stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas.
Pasar domestik juga perlu menjadi salah satu penggerak utama, selain orientasi ekspor, agar peningkatan produksi dapat diikuti penguatan konsumsi dalam negeri.
Adapun keberhasilan pelaksanaan APBN dapat dilihat dari efektivitas kebijakan fiskal dalam menghasilkan multiplier effect, yakni ketika setiap rupiah belanja atau kebijakan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
Pada titik inilah keberhasilan nakhoda akan tercermin; sejauh mana arah navigasi dan pengelolaan anggaran mampu bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kualitas navigasi fiskal pada akhirnya dinilai dari dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Sebab sebagaimana yang telah ditegaskan Presiden, bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat.(Ant)
