JAKARTA, borneoreview.co – Senin, 17 Agustus 2026, suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tidak hanya diisi ingatan tentang merah putih dan perjuangan.
Megawati Soekarnoputri membawa pembicaraan ke tempat lebih keras: perut bumi, hutan, laut, mineral, serta nasib generasi mendatang.
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyoroti pengelolaan pertambangan Indonesia.
Nada kritiknya tegas. Kekayaan alam, menurut Megawati, tidak semestinya berhenti sebagai angka penerimaan atau mengalir ke kantong segelintir pihak.
“Aktivitas eksploitasi tambang tidak semestinya menguntungkan segelintir pihak, melainkan harus memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas,” kata Megawati dalam pidatonya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan tamparan panjang. Indonesia memiliki cadangan mineral besar, hutan luas, serta kekayaan laut melimpah.
Namun, kekayaan tersebut dapat berubah menjadi ironi bila eksploitasi berjalan tanpa arah, perencanaan, dan kendali kepentingan nasional.
Tambang Bukan Cuan Semata
Megawati mengingatkan, sumber daya alam tidak lahir untuk menjadi mesin keuntungan sesaat.
Mineral dari perut bumi, hutan di daratan, serta kekayaan laut merupakan modal strategis bangsa.
Ia menilai eksploitasi serakah tanpa perencanaan berisiko meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.
Hari ini tambang bisa menggerakkan ekonomi. Namun, bila dikelola tanpa perhitungan, generasi mendatang berpotensi menerima tanah rusak, sumber daya menipis, serta ketimpangan manfaat.
Di titik itu, kritik Megawati tidak berhenti pada perusahaan tambang. Persoalannya menyentuh cara negara membuat aturan, mengawasi izin, mengendalikan produksi, sekaligus memastikan hasil eksploitasi kembali kepada rakyat.
Megawati menawarkan gagasan pengelolaan sumber daya alam secara rasional dan terstruktur melalui konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Abad ke-21.
Gagasannya bertumpu pada satu pesan: pembangunan tidak boleh kehilangan arah hanya karena mengejar hasil cepat.
Sejarah Jangan Seremonial
Dari tambang, Megawati menarik percakapan kembali kepada sejarah kemerdekaan.
Ia mengajak masyarakat membawa anak-anak berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Bukan sekadar menabur bunga, melainkan mengenalkan harga kemerdekaan kepada generasi baru.
Di tempat para pejuang bersemayam, sejarah tidak tampil sebagai angka dalam buku pelajaran. Ia hadir melalui nama, nisan, dan kisah pengorbanan.
Bagi Megawati, bangsa besar mesti berani menatap masa lalunya, termasuk bagian pahit.
Kemerdekaan tidak lahir dari ruang kosong. Ada darah, disiplin, keberanian, serta pengorbanan di belakangnya.
Pesan itu kemudian bertemu dengan kritik tentang sumber daya alam. Indonesia, dalam pandangan Megawati, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membangun disiplin nasional, serta memiliki keberanian tampil sebagai pemimpin di antara bangsa-bangsa dunia.
Migas Butuh Kepastian
Sorotan terhadap tambang ini bersinggungan dengan agenda lebih luas sektor energi nasional.
Desakan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terus menempatkan kedaulatan energi sebagai persoalan strategis.
DPR mendorong penguatan regulasi migas agar kepastian hukum kelembagaan hulu, peningkatan produksi dan lifting minyak, serta iklim investasi menjadi lebih jelas.
Arah kebijakan itu penting karena minyak dan gas bukan sekadar komoditas. Keduanya berkaitan langsung dengan pasokan domestik, penerimaan negara, investasi, serta kebutuhan energi masyarakat.
Namun, satu pertanyaan tetap menggantung: seberapa besar kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat?
Pertanyaan itu menjadi inti kritik Megawati. Sebab, kemerdekaan akan kehilangan makna bila kekayaan negeri hanya sibuk berpindah tangan, sementara masyarakat berdiri sebagai penonton di tanah sendiri.
Kekayaan alam semestinya menjadi jembatan menuju kemakmuran, bukan tiket menuju pesta segelintir elite.
Bila perencanaan kalah oleh kerakusan, tambang mungkin tetap menggali. Tetapi masa depan ikut terkikis setiap kali mesin eksploitasi dinyalakan.
Peringatan kemerdekaan bukan cuma perkara mengibarkan bendera. Ia menjadi pengingat negara memiliki kekayaan besar.
Akan tetapi kekayaan tanpa tata kelola hanya melahirkan pertanyaan lama merdeka untuk siapa, makmur untuk siapa?***
