JAKARTA, borneoreview.co – Lenteng Agung mendung, namun suara dari panggung peringatan HUT ke-81 RI itu lebih pekat dari awan kelabu.
Di hadapan kader partai, Megawati Soekarnoputri berdiri tegak. Tangannya sesekali menggenggam tepi podium, suaranya berat, menikam ruang. Ia tidak sedang berpidato ia sedang membaca luka republik.
“Kekayaan kita dikeruk seperti perut bumi tak punya esok,” katanya, Senin, 17 Agustus 2026.
Kalimat itu meluncur seperti peluru dingin, menghentak hening. Megawati menatap satu per satu wajah di depannya, seolah memastikan tak ada yang berpaling.
Kritik itu datang bukan dari panggung politik semata, tapi dari rahim sejarah eksploitasi tambang telah lama menjadi borok yang meradang di tubuh negeri kaya yang lupa cara berdiri tegak.
Luka Lama Bumi Pertiwi
Presiden kelima RI itu tak menyebut nama. Tapi arah bidiknya telak para penguasa izin tambang yang menimbun pundi di tengah rakyat yang menengadah.
Ia menolak logika lama bahwa cadangan mineral dan hamparan hutan cukup untuk menambal lapar hari ini. Baginya, itu pengkhianatan halus terhadap generasi yang belum lahir.
“Aktivitas eksploitasi tambang yang terus berlangsung tidak semestinya menguntungkan segelintir pihak,” ucapnya menegaskan.
Suaranya meninggi di kata segelintir. Gestur tangannya mengepal, lalu terbuka perlahan, seperti melepas sesuatu yang berat.
Ia meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan rasional dan terstruktur. Bukan sebagai bancakan elite, melainkan napas panjang untuk rakyat.
Cermin Sejarah Bangsa
Megawati lantas membawa hadirin mundur ke masa silam. Ia mengajak keluarga Indonesia menziarahi Taman Makam Pahlawan, bukan sebagai ritual tahunan, melainkan untuk menatap lurus wajah pengorbanan.
“Bangsa besar adalah bangsa yang berani menatap sejarahnya sendiri,” ujarnya, dengan nada yang tiba-tiba lembut, namun tetap menusuk.
Indonesia, kata dia, lahir sebagai bangsa pejuang. Bukan bangsa yang merangkak meminta belas kasih, apalagi menjual tulang bumi demi tunduk pada asing.
Di titik ini, panggung terasa sunyi. Hanya ada hembusan napas berat dan kemeja merah yang basah oleh gerimis.
Kedaulatan Energi Tersandera
Tak berhenti di tambang mineral, kritik Megawati merembes ke sektor minyak dan gas.
Desakan revisi Undang-Undang Migas kembali mencuat. Di DPR, dorongan untuk memperkuat regulasi makin nyaring.
Peningkatan lifting minyak, kepastian hukum hulu migas, dan iklim investasi yang jelas, disebut-sebut sebagai jalan keluar dari lingkaran ketergantungan.
Namun di balik angka-angka produksi, tersimpan ironi tua negeri dengan cadangan energi melimpah, justru kerap terjebak menjadi penonton di rumah sendiri.
Kedaulatan energi, dalam potret ini, tampak seperti janji yang terus digantung. Pidato itu selesai. Megawati turun dari panggung dengan langkah lambat. Namun gemanya tak ikut reda.
Sorotan terhadap tata kelola tambang dan migas kian menganga, menuntut jawaban dari mereka yang selama ini asyik bermain di atas meja kuasa.
Di tengah gegap kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang menggantung: sampai kapan kekayaan bumi hanya menjadi cerita sedih dalam pidato setiap Agustus?
Jangan sampai suara kritis ini hilang. Buka mata lebih banyak orang. Dorong pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada rakyat. Setara.***
