MELAWI, borneoreview.co – Penanganan kasus penayangan video tidak senonoh melalui videotron di Kabupaten Melawi memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut. Perkara yang sempat menyita perhatian publik tersebut kini ditangani oleh Subdirektorat V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat.
Sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti dan informasi, penyidik Polda Kalbar bersama tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi videotron yang berada di kawasan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Selasa (18/8/2026).
Penyidik Polda Kalbar Edi Tulus Wianto, S.H., bersama Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Melawi, Khairul Atma, turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap lokasi serta perangkat videotron yang berkaitan dengan peristiwa penayangan konten tidak senonoh tersebut.
Khairul Atma mengatakan, kedatangan penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kalbar ke Melawi merupakan bagian dari proses hukum untuk mengungkap fakta di balik kejadian yang sempat menjadi sorotan masyarakat.
“Jadi kemarin saya bersama penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kalbar melaksanakan olah TKP terkait videotron yang ada di Kabupaten Melawi,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut saat ini telah ditarik dan ditangani langsung oleh Polda Kalbar. Dengan demikian, seluruh proses penyelidikan, pemeriksaan, serta pengumpulan informasi dilakukan oleh jajaran penyidik yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara siber.
“Perkara ini sudah ditarik dan ditangani oleh pihak Polda Kalbar. Penyidik Polda Kalbar turun langsung ke Melawi dan kami bersama-sama melaksanakan olah TKP, mengecek lokasi videotron, kondisi videotron, dan hal-hal lainnya,” jelas Khairul.
Dalam kegiatan olah TKP tersebut, penyidik melakukan pengecekan terhadap sejumlah aspek teknis, termasuk lokasi pemasangan videotron, kondisi perangkat, serta berbagai informasi yang dinilai dapat membantu proses penyelidikan.
Khairul Atma menegaskan, Pemerintah Kabupaten Melawi melalui tim kuasa hukum akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga ditemukan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas munculnya tayangan tersebut.
“Kami dari pihak pengacara akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas, sampai menemukan titik terang siapa pelaku yang menyebabkan videotron tersebut menyiarkan video yang tidak senonoh itu,” tegasnya.
Ia berharap proses hukum yang dilakukan Polda Kalbar mampu mengungkap secara terang kronologi kejadian, termasuk mekanisme munculnya tayangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
“Kami ingin perkara ini dapat ditangani dan diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” katanya.
Olah TKP yang dilakukan pada 18 Agustus 2026 tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelidikan. Melalui langkah tersebut, penyidik berupaya mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan guna memperjelas perkara penayangan konten tidak senonoh pada videotron di Melawi.
Pemerintah Kabupaten Melawi memastikan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta memberikan dukungan yang diperlukan agar proses pengusutan berjalan secara profesional hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.***
