KETAPANG, borneoreview.co – Jumat, 28 Agustus 2026, debu tambang di Kendawangan belum sepenuhnya reda ketika pertanyaan publik mulai bergerak lebih jauh di mana batas izin berhenti dan aktivitas tambang dimulai?
Nama PT Silica Jayaraya Mineral (PT SJM) mencuat dalam pemberitaan lokal setelah muncul dugaan kegiatan penambangan pasir kuarsa di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), termasuk dugaan pemanfaatan jalan angkut dan tempat penumpukan material di luar wilayah izin.
Pasir kuarsa bukan sekadar hamparan butiran putih. Komoditas ini menjadi bahan baku industri kaca dan keramik.
Sehingga setiap material hasil pengerukan membawa pertanyaan lebih besar tentang asal-usul, legalitas, tata kelola, serta siapa menerima manfaat ekonominya.
Aktivitas PT Silica Jayaraya Mineral (PT SJM) disebut berada di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terutama sekitar Desa Kelampai dan Desa Lubuk Batu.
Namun, informasi mengenai batas wilayah operasi, kesesuaian izin, dokumen lingkungan, serta penggunaan fasilitas pengangkutan masih membutuhkan pemeriksaan resmi.
Izin Menjadi Pertanyaan
Sorotan utama mengarah pada dugaan kegiatan di luar WIUP serta persoalan perizinan lain, termasuk isu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana disebut dalam informasi beredar.
Pertanyaan publik pun sederhana, tetapi tajam, apakah komoditas, titik tambang, luas kegiatan, dokumen lingkungan, hingga jalur pengangkutan telah sesuai dengan izin dan ketentuan berlaku?
Pertanyaan berikutnya menyentuh rantai material. Dari titik mana pasir silika digali, berapa volumenya, melalui jalur apa material diangkut, dan ke mana muatan itu dikirim?
Jika terdapat kegiatan ekspor dalam jumlah besar, publik berhak mengetahui mekanisme administratifnya tanpa harus menebak-nebak dari jejak kapal, truk, atau tumpukan pasir.
Ekspor Mengundang Sorotan
Informasi beredar menyebut adanya aktivitas pengangkutan serta ekspor pasir silika ke luar negeri.
Namun, tudingan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum dokumen, lokasi, volume produksi, dan jalur perdagangan diperiksa instansi berwenang.
Nama Adi Yani, Zaki, dan Iman turut disebut dalam informasi beredar terkait aktivitas tersebut. Posisi serta keterlibatan mereka belum dapat dipastikan, sehingga konfirmasi resmi menjadi penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman.
Dalam perkara tambang, angka produksi bukan sekadar statistik. Selisih antara material tercatat dan material keluar dapat menjadi pintu untuk membaca apakah tata kelola berjalan sesuai aturan atau menyisakan lubang.
Desa Menyimpan Jawaban
Kepala Desa Kedondong, Jiman, membenarkan keberadaan perusahaan di wilayah desanya. Ia menyebut kegiatan operasional perusahaan sudah berhenti, tetapi belum memberikan penjelasan rinci mengenai status izin, aktivitas ekspor, maupun persoalan pembayaran gaji karyawan.
Ia mengarahkan pertanyaan tersebut kepada perusahaan serta instansi berwenang. Sikap itu sekaligus memperlihatkan satu persoalan penting informasi mengenai aktivitas perusahaan belum sepenuhnya terang di tingkat masyarakat.
Di tengah kabar berseliweran, Natalius, seorang pemuda Dayak, meminta pemerintah tidak membiarkan perkara tersebut mengendap sebagai berita sesaat.
“Belum ada yang terang dan jelas, belum ada hitam putihnya,” ujarnya dalam materi pernyataan.
Baginya, jika pelanggaran terbukti, penindakan harus berjalan; jika tudingan tidak terbukti, klarifikasi terbuka harus diberikan.
Karyawan Menunggu Hak
Di balik polemik izin dan pasir silika, terdapat persoalan manusiawi: nasib puluhan pekerja disebut belum jelas karena adanya dugaan tunggakan gaji.
Tambang boleh berhenti. Mesin boleh diam. Tetapi kewajiban perusahaan terhadap pekerja tidak ikut berhenti.
Persoalan upah menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena dampak sebuah sengketa usaha tidak berhenti pada dokumen perizinan. Ada rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, dan pekerja menunggu kepastian di balik angka-angka produksi.
Sorotan publik kini bergerak kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum. Instansi teknis, termasuk sektor pertambangan serta lingkungan hidup dan kehutanan, dituntut memeriksa dokumen sekaligus melihat kondisi lapangan.
Pertanyaan publik bukan sekadar siapa salah dan siapa benar. Pertanyaan lebih mendasar adalah siapa mengawasi, kapan pemeriksaan dilakukan, dan apa hasilnya?
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, M.H., turut disebut dalam sorotan mengenai pengawasan.
Namun, setiap pihak tetap perlu memperoleh ruang untuk memberikan keterangan berdasarkan data dan kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan idealnya tidak berhenti pada meja administrasi. Petugas perlu mencocokkan batas WIUP, titik penggalian, jalur hauling, stockpile, dokumen lingkungan, volume produksi, hingga dokumen pengangkutan dan ekspor.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, konsekuensinya dapat masuk ke ranah administratif maupun pidana, bergantung pada jenis pelanggaran, status kawasan, izin, dokumen lingkungan, serta fakta lapangan.
Sebaliknya, jika tudingan tidak terbukti, perusahaan berhak memperoleh pemulihan nama baik melalui penjelasan terbuka berbasis dokumen. Prinsipnya sederhana: tudingan bukan putusan, pemberitaan bukan vonis.
Hingga naskah ini disusun, manajemen PT Silica Jayaraya Mineral (PT SJM), termasuk General Manager Irvan, disebut belum memberikan klarifikasi resmi atas seluruh tudingan tersebut.
Ruang jawaban tetap terbuka bagi perusahaan serta pihak lain disebut dalam pemberitaan agar publik memperoleh gambaran utuh.
Desakan masyarakat kini mengerucut pada lima hal pemeriksaan resmi, pengecekan langsung lokasi, keterbukaan izin dan dokumen lingkungan, pembayaran hak karyawan, serta klarifikasi berimbang dari seluruh pihak.
Natalius menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dan mencari keterangan dari instansi perizinan, Dinas ESDM, DLHK, Kejaksaan, Kepolisian, serta pihak perusahaan.
Sebab, pasir silika mungkin keluar dari tanah dalam bentuk material. Tetapi pertanyaan tentang izin, lingkungan, pengawasan, uang, dan nasib pekerja tidak semudah itu ikut terbawa truk.
Publik menunggu satu hal, pemeriksaan terbuka berbasis dokumen dan fakta lapangan, bukan sekadar kabar berseliweran.***
