JAKARTA, borneoreview.co – Ruang rapat Kementerian ESDM. Layar proyektor menampilkan angka 750.000 ton. Angka itu menampar meja tumpukan nikel global berlebih, sementara RKAB 2027 mulai dibuka.
Di luar ruangan, pedagang kopi kecil menghitung dagangan. Mereka tidak tahu nasib kuota tambang besok, tetapi harga barang naik.
Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya 2027 terbuka bagi perusahaan tambang. Pemerintah diminta menimbang pasar global, kebutuhan domestik, dan kepastian usaha sebelum menetapkan kuota produksi nasional.
Komoditas batubara dan nikel sorotan. Kementerian ESDM menyebut kelebihan pasokan nikel di bursa global sekitar 750.000 ton. Oversupply itu berpotensi menurunkan kuota bijih nikel dalam RKAB 2027.
Nikel Krisis
Anggawira, Ketua Umum Aspebindo, bilang surplus stok nikel global perlu bahan evaluasi. Tambahan produksi Indonesia tahun depan jangan sampai menekan harga lebih dalam.
“Pasar nikel memiliki beberapa mata rantai, bijih, produk antara, hingga logam olahan, dengan kondisi pasokan dan permintaan tidak selalu sama,” ucp Anggawira.
Dia menilai kuota nikel perlu mempertimbangkan keseimbangan smelter terverifikasi, kemampuan tambang, persediaan domestik, dan prospek permintaan global.
“Penyesuaian produksi sebaiknya terukur dan berbasis data, bukan semata-mata pemangkasan menyeluruh,” katanya.
Para penambang mendengar kalimat itu dengan rahang kaku. Jika kuota 2027 lebih rendah dari revisi RKAB 2026 sekitar 290 juta–300 juta ton, rencana penambangan, kontrak penjualan, utilisasi alat, tenaga kerja, dan pasokan bahan baku smelter berantakan.
Dampak menjalar ke investasi, penerimaan negara dan daerah, serta ekonomi wilayah tambang. Pengurangan produksi memang bisa menjaga keseimbangan pasar dan cadangan.
Namun pemerintah perlu membuka dasar perhitungan serta arah kebijakan sejak awal.
“Kuota perlu mempertimbangkan kinerja perusahaan, kualitas cadangan, kapasitas produksi siap beroperasi, kepatuhan, dan kebutuhan smelter benar-benar berjalan,” ucap Anggawira menjelaskan.
Smelter Lapar Terus
Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum APNI, menyebut penambang berharap RKAB 2027 melihat permintaan global dan domestik sedang melemah.
“Kuota produksi perlu disesuaikan dengan demand global,” katanya. Kalimat itu pendek. Ruang gerak penambang pendek.
Smelter menunggu bijih, negara menunggu setoran, rakyat menunggu janji kerja. Semua berdiri di antrean sama, sementara kepastian kuota masih berupa draf.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengusulkan kuota nikel 270 juta–285 juta ton. Kisaran itu dinilai lebih seimbang untuk RKAB 2027.
Menurut perhitungannya, angka tersebut cukup menurunkan utilisasi smelter bertahap tanpa menciptakan kekurangan pasokan bijih terlalu besar.
Evaluasi kuota tetap perlu melihat pasar global dan realisasi produksi. “Evaluasi dapat dilakukan satu kali pada pertengahan tahun,” ujarnya.
Indikator terukur: harga LME, persediaan bursa, produksi smelter, dan realisasi impor bijih. Pemerintah diberi kunci, pelaku usaha diberi jeda. Jeda kerap jadi tempat parkir kebijakan.
Ada Pasar Global
Untuk batubara, penetapan kuota perlu mempertimbangkan peluang ekspor. Yusuf menilai perhitungan dimulai dari kebutuhan riil dalam negeri, lalu ditambah ruang ekspor sambil menjaga keseimbangan pasar.
Penurunan kuota terlalu tajam dibandingkan revisi RKAB 2026 berisiko mengganggu pasokan domestik.
Risiko membesar bila alokasi produksi berdasarkan kualitas batubara tidak sesuai kebutuhan pembangkit listrik.
Kesenjangan harga DMO dan Harga Batubara Acuan untuk kalori tinggi jadi persoalan. Harga DMO pembangkit PLN masih US$70 per ton sejak 2018.
HBA batubara kalori tinggi periode kedua Oktober 2026 mencapai US$126,81 per ton. Selisih itu bukan angka kecil. Selisih itu nyala merah di dapur negara.
Dari sisi volume, pemangkasan produksi terlalu besar berpotensi memicu kenaikan harga signifikan.
China dan India bisa mengurangi impor sekaligus meningkatkan produksi domestik. Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar ekspor.
“Dalam konteks tersebut, kuota sekitar 700 juta hingga 720 juta ton lebih proporsional untuk menjaga pasokan domestik, penerimaan ekspor, dan stabilitas harga,” kata Yusuf.
Angka 700 juta–720 juta ton itu terdengar rapi di kertas. Di lapangan, rapi hanya berlaku sampai truk masuk antrean.
Aspebindo mendorong kuota batubara melihat proyeksi permintaan ekspor, kebutuhan domestik, kewajiban DMO, dinamika harga, dan kontribusi penerimaan negara.
Pemerintah juga perlu melihat kesiapan produksi dan logistik kapasitas alat, tenaga kerja, pelabuhan, tongkang, dan kondisi jalur angkut.
“Pemerintah juga perlu melihat kesiapan produksi dan logistik,” kata Anggawira.
Kuota realistis harus bisa dipenuhi. Produksi batubara perlu dikelola seimbang menjaga pasokan energi dan kontrak domestik, memberi ruang ekspor nyata, serta menghindari pasokan berlebih.
“Pertimbangan lingkungan dan keselamatan kerja juga harus menjadi bagian dari perencanaan,” kata dia.
Aspebindo mendorong evaluasi RKAB 2027 lebih cepat, kriteria transparan, dan keputusan terbit sebelum tahun produksi dimulai.
Rencana produksi disusun berdasarkan data teruji. Bila pasar berubah, penyesuaian kuota perlu prosedur dan jadwal pasti.
“Dengan begitu, pemerintah tetap dapat mengendalikan produksi, sementara pelaku usaha memperoleh kepastian untuk merencanakan operasi dan investasi,” kata Anggawira.
Janji itu manis. Praktiknya, pelaku usaha menerima kertas kosong bernama kepastian.
Di luar gedung, malam makin tebal. Papan harga di pasar berkedip. Rakyat tidak membaca RKAB, tetapi merasakan getaran harga.
Tambang boleh sibuk menghitung kuota. Negara boleh sibuk menyusun indikator. Namun bila keputusan datang terlambat, biaya sosial menumpuk di dapur rakyat.
Kritik paling keras bukan soal angka 270, 285, 700, atau 720. Kritik paling keras muncul saat kebijakan tambang terlihat seperti panggung elite, rakyat diminta menjadi penonton sabar.
Kuota tambang bukan sekadar dokumen. Kuota tambang adalah urusan nasi, kerja, dan masa depan daerah.***
