PONTIANAK, borneoreview.co – Inovasi GERAI-KU dan SIDEKAP bawa Provinsi Kalimantan Barat, masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026.
Penilaian itu, diperoleh setelah Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan memaparkan perkembangan dan capaian inovasi daerah secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11/2026).
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menyelenggarakan ajang inovasi, bagi tata kelola pemerintahan tersebut.
Kalbar merupakan satu dari 57 pemerintah daerah, masuk nominasi penghargaan pemerintahan daerah, dari total 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di Indonesia.
Masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026, menjadi catatan penting. Sebab, pengembangan dan inovasi daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan pelayanan publik, dan dapat menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.
“Kalbar masuk nominasi IGA 2026, memperlihatkan upaya pemerintah daerah menata tata kelola pemerintahan yang inovatif dan komunikatif,” kata Ria Norsan.
Alasannya, inti kepemimpinan pemerintahan tak hanya pada kemampuan merumuskan kebijakan. Juga menghadirkan inovasi dan membangun komunikasi yang efektif, agar setiap program dapat dipahami. Juga melibatkan dan memberi manfaat ke masyarakat.
Aspek itu jadi bagian penting mengoptimalkan tiga fungsi utama pemerintahan. Yakni, fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pertama, fungsi pelayanan dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik.
Kedua, fungsi pembangunan berupaya menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, fungsi pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat kapasitas, membuka ruang partisipasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Gubernur Ria Norsan menegaskan, “Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026, merupakan capaian sekaligus motivasi untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.”
Yang terpenting, bukan sekadar penghargaan. Namun, inovasi yang dikembangkan tersebut, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Data 2026, Kalbar telah berinovasi sebanyak 76. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen, telah masuk tahap penerapan. Sebanyak enam inovasi atau 7,89 persen, berada pada tahap inisiatif. Sebanyak tiga inovasi atau 3,95 persen, masih tahap uji coba. Berdasarkan jenisnya, sebanyak 53,95 persen merupakan inovasi digital dan 46,05 persen inovasi non-digital.
GERAI-KU dan SIDEKAP
Ada dua inovasi unggulan yang dipaparkan dalam penilaian IGA 2026. Yaitu, GERAI-KU dan SIDEKAP. Keduanya dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pada sektor pangan dan pelayanan kesehatan.
GERAI-KU merupakan inovasi yang dikembangkan, untuk memperluas akses masyarakat terhadap komoditas pangan. khususnya telur dan daging ayam, melalui mekanisme pemasaran yang menghubungkan peternak atau produsen, secara langsung dengan konsumen.
Skema ini bertujuan, memangkas rantai distribusi, memberikan kepastian harga bagi peternak, sekaligus menghadirkan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
GERAI-KU berfungsi mengendalikan inflasi dan stabilisasi pasokan pangan. GERAI-KU juga jadi sarana pengembangan UMKM peternakan, serta mendukung pelaksanaan pasar murah.
Selama Januari hingga Oktober 2026, GERAI-Ku telah memfasilitasi distribusi produk sebanyak 91.968,34 kilogram. Nilai transaksinya sebesar Rp2,57 miliar.
Manfaat ekonomi yang diterima konsumen, sebesar Rp514,4 juta. Volume produk yang difasilitasi, juga meningkat 90,7 persen dibandingkan tahun 2025.
Ada kolaborasi berbagai pihak, untuk mengembangkan GERAI-KU. Seperti, Bank Indonesia, TNI AU, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, komunitas, hingga peternak.
“Inovasi ini, bahkan telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang, untuk memperluas jangkauan manfaatnya,” tutur Gubernur Kalbar.
Inovasi lainnya, SIDEKAP (Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi) telah dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pasien, serta kualitas pelayanan kesehatan.
SIDEKAP jadi solusi atas sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Yang sebelumnya, masih dilakukan secara manual dan berbasis kertas. Melalui sistem digital ini, proses pelaporan, verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut insiden dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan terdokumentasi.
Sistem SIDEKAP menerapkan tiga prinsip utama. Yaitu, No Name, No Shame, dan No Blame. Prinsip itu memberikan ruang bagi tenaga kesehatan, melaporkan insiden tanpa khawatir terhadap identitas, stigma, maupun upaya saling menyalahkan.
“Pelaporan lebih diarahkan pada pembelajaran dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan,” kata Ria Norsan.
SIDEKAP dilengkapi sejumlah fitur. Misalnya, pelaporan daring, verifikasi dan penilaian insiden, analisis akar masalah (Root Cause Analysis), pemberian rekomendasi, pemantauan, serta dashboard perkembangan laporan secara real time.
Jumlah laporan melalui SIDEKAP menunjukkan peningkatan. Pada 2024, tercatat 89 laporan. Tahun 2025, sebanyak 204 laporan. Periode Januari hingga Juni 2026, jumlah laporan sebanyak 392.
Peningkatan jumlah laporan, jadi bagian dari upaya membangun budaya keselamatan pasien, mendorong keterbukaan tenaga kesehatan dalam melaporkan insiden, serta memperkuat manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan.
Gubernur Ria Norsan menegaskan, “Inovasi dan komunikasi merupakan dua hal penting dalam kepemimpinan pemerintahan.”
Inovasi harus mampu menghasilkan solusi. Komunikasi memastikan kebijakan dan program pemerintah, dapat dipahami serta melibatkan masyarakat.
Keberlanjutan inovasi daerah, juga diperkuat melalui integrasi inovasi ke dalam indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2025–2029, dan indikator kinerja utama perangkat daerah.
Inovasi SARIVA KALBAR
Pemprov Kalbar juga mengembangkan website SARIVA KALBAR, menjadi sarana informasi berbagai inovasi perangkat daerah, serta membangun forum diskusi untuk mendukung pembinaan dan pengembangan inovasi.
Gubernur Ria Norsan berharap, seluruh perangkat daerah terus mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, memiliki dampak terukur, serta dapat direplikasi untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penciptaan atau penilaian, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas,” katanya.
Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, untuk membangun pemerintahan yang adaptif, solutif, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Pemprov Kalbar selalu berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengakselerasi pembangunan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Pengembangan dan inovasi tersebut, dinilai dewan juri yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews.(ril)
