JAKARTA, borneoreview.co – Sekitar tahun 2000-an tidak ada orang yang mengenal Arif Kuriawan. Namanya hanya tercatat sebagai karyawan biasa PT Glencore Indonesia, perusahaan broker komoditas tambang asal Swiss.
PT Glencore punya kantor di Menara Asia lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Mengintip halaman resmi perusahaan, pelanggan mereka para pelaku industri sektor otomotif, manufaktur baterai, baja, pembangkit listrik, dan minyak.
“Kami memproduksi dan memasarkan berbagai macam logam dan mineral seperti tembaga, kobalt, seng, nikel, dan ferroalloy. Kami juga memasarkan aluminium dan biji besi dari pihak ketiga,” begitu kutipan dari laman perusahaan.
Di perusahaan ini, Arif mengawali karir sebagai broker batu bara. Tugasnya menghubungkan perusahaan tambang dengan calon pembeli di luar negeri.
Belakangan dia dipindah ke divisi nikel. Tugasnya masih sama: menjadi calo ekspor hasil tambang nikel.
Arif sempat keluar dari PT Glencore. Mencoba peruntungan dengan merintis usaha tambang sendiri. Tapi bisnis ternyata tidak berjalan mulus. Dia memutuskan kembali menjadi ‘budak korprat’ Glencore.
Jaringan Penambang
Ambisinya yang besar untuk membangun bisnis tambang, membuatnya memutuskan keluar dari pekerja secara permanen. Takdir mempertemukannya dengan Edi Liu Amas, pemilik usaha jasa kontraktor.
Kali ini dia punya modal kuat jaringan perdagangan dengan para penambang nikel skala kecil. Tahun 2015, Arif mendirikan PT Dua Delapan Resources.
Nama perusahaan diambil dari nomor atom unsur nikel: 28. Tahun 2018 kegiatan perdagangan biji nikel mulai jalan.
Arif membangun jaringan yang menghubungkan perusahaan pengolahan nikel asal Tiongkok dengan para penambang lokal di Indonesia.
Lewat Arif, para taipan Tiongkok menggelontorkan miliaran dolar untuk mengolah nikel di Indonesia. Hanya butuh waktu 10 tahun bagi Arif untuk membalikkan pasar dan mengecoh para pesaing di Asia Tenggara.
“Indonesia telah menjadi pengganggu pasar nikel selama 10 tahun terakhir,” kata Angela Durrant, analis utama logam dasar di perusahaan konsultan CRU Group yang berbasis di Sydney. “Orang-orang lokal ini adalah para penguasa pasar.”
Meski jaringannya mampu membuat para pemain lama nikel ketar-ketir, Arif Kurniawan memilih menjauh dari sorotan.
Namanya sedikit sekali disebut sebagai tokoh utama pengendali tambang nikel. Padahal area konsesi yang ia pegang mencakup lebih dari 71.000 hektare.
Penguasa Nikel
Luasan konsesi yang lebih lebar dari wilayah Jakarta itu merupakan gabungan dari 20 perusahaan, dimana Arif Kurniawan dan keleganya Edi Liu Amas menjadi pemegang saham.
Areal konsesi yang dikuasai Arif bersama Edi Liu bahkan lebih luas dari kawasan Weda Bay Nikel. Tambang terbesar di dunia yang berada di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Total hasil tambang PT Dua Delapan Resources menopang hampir 70 persen produksi nikel domestik. Menjadikannya sangat penting bagi industri baterai dunia.
“Pasar biji nikel Indonesia menyediakan peluang yang menguntungkan bagi pedagang cerdas seperti Arif Kurniawan,” kata Ian Hiscock, direktur perusahaan konsultan mineral yang berbasis di Singapura.
Bidikan Satgas PKH
Nama Arif Kurniawan baru santer disebut, setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memutuskan menyelidiki aktivitas tambang PT Dua Delapan Resources.
Satgas PKH mendalami dugaan penyerobotan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan terafiliasi ‘Raja Nikel’ Arif Kurniawan (AK).
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat pimpinan pada 4 Nvember 2026.
Rapat yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memutuskan penertiban terhadap seluruh jaringan usaha teridentifikasi di wilayah Indonesia.
“Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi. Terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi dalam pengendalian saudara AK,” ujar Barita.
Penyelidikan awal kasus ini menemukan indikasi penyimpangan tata kelola pertambangan, perizinan, dan pemanfaatan kawasan hutan.
Satgas PKH menginventarisasi serta memverifikasi korporasi yang terafiliasi dengan Arif Kurnawan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
“Penertiban akan terus dilaksanakan melalui mekanisme tugas kewenangan Satgas PKH. Yaitu penguasaan kembali kawasan hutan atas penguasaan ilegal oleh subjek hukum atau korporasi yang dilakukan oleh AK.”
Selain merampas kembali kawasan hutan ke penguasaan negara, Satgas PKH memproses penagihan denda administratif dan pemulihan aset sesuai ketentuan hasil pemeriksaan.
Langkah penertiban dan pemulihan aset tersebut berjalan tanpa menghalangi mekanisme penindakan pidana.
“Sehingga apabila dalam proses penertiban itu terdapat dugaan adanya perbuatan-perbuatan pidana, Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas untuk dilakukan penindakan dan proses hukum,” kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak.
Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jakarta, terkait dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.
Direktur Penyidik (Dirdik) Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan tim penyidik telah menggeledah enam tempat di Jakarta berkaitan dugaan korupsi ini.
“Ditemukan barang bukti berupa dokumen dan sejumlah uang dari dua tempat. Tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp 595 juta. Beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV,” kata Saiful.***
