JAKARTA, borneoreview.co – Pengakuan dunia terhadap kekayaan alam Indonesia kembali bertambah. Lima geopark nasional berhasil mempertahankan status kartu hijau UNESCO dalam proses revalidasi UNESCO Global Geoparks (UGGp) 2026 di Paris, Prancis, pada 2-4 November 2026.
Kelima geopark tersebut adalah Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep. Selain itu, Bojonegoro dinyatakan lolos sebagai geopark dunia baru. Sementara Ranah Minang Silokek masih diberi waktu dua tahun untuk melengkapi rekomendasi UNESCO.
Namun, di balik kabar membanggakan tersebut, ada pekerjaan besar yang tidak boleh diabaikan. Sebab, mempertahankan pengakuan internasional jauh lebih mudah diucapkan daripada membuktikan bahwa alam benar-benar terlindungi.
Status kartu hijau bukan sekadar penghargaan untuk dipamerkan dalam seremoni atau materi promosi pariwisata. Pengakuan itu membawa tanggung jawab untuk menjaga kawasan geologi, keanekaragaman hayati, serta warisan budaya dari berbagai ancaman kerusakan.
Faktanya, sejumlah geopark masih berhadapan dengan persoalan lingkungan yang serius. Mulai dari komersialisasi sumber daya alam, aktivitas pertambangan ilegal, hingga tantangan konservasi yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana mengatakan, keberhasilan mempertahankan status geopark dunia mencerminkan upaya Indonesia memperkuat tata kelola, menjaga warisan geologi, dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
“Status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal. Kita ingin keberadaan geopark tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat dunia, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut terdengar ideal. Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan komitmen itu tidak berhenti sebagai jargon kebijakan.
Belitong menjadi salah satu contoh bagaimana status geopark tidak bisa dipertahankan tanpa pembenahan. Kawasan ini sebelumnya memperoleh kartu kuning dalam revalidasi 2024.
Selama dua tahun masa perbaikan, pengelola bersama pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi UNESCO, terutama terkait komersialisasi Batu Satam dan standar konservasi penyu.
Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur kemudian menerbitkan edaran larangan komersialisasi Batu Satam. Sementara kegiatan konservasi penyu dipusatkan di Pulau Cina yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Persoalan lain muncul di Merangin Jambi. Kawasan yang menyimpan warisan geologi berusia sangat tua itu masih menghadapi catatan evaluasi terkait aktivitas tambang emas ilegal di sekitar sungai tempat fosil Muara Karing berada.
Pengelola bersama pemerintah daerah berupaya menutup aktivitas pertambangan tersebut secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat setempat.
Di sinilah persoalan tata kelola lingkungan diuji. Pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga harus menghadirkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Tanpa alternatif mata pencaharian, penertiban berisiko menjadi kebijakan sesaat yang tidak menyelesaikan akar persoalan.
Jangan Jadikan Geopark Sekadar Mesin Pariwisata
Ijen UNESCO Global Geopark yang berada di Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso juga berhasil mempertahankan status kartu hijau. Kawasan yang ditetapkan pada 24 Mei 2023 itu memiliki 21 geosite, termasuk kawah aktif dengan danau asam terbesar di dunia serta fenomena api biru atau blue fire.
Sementara Raja Ampat berhasil menuntaskan enam rekomendasi evaluasi sebelumnya. Perbaikan dilakukan melalui identifikasi empat geosite baru di Pulau Misool pada 2024, pembangunan Geological Information Center di Waisai dan pusat informasi di Pulau Yefman, serta peningkatan pelibatan masyarakat adat.
Adapun Maros-Pangkep memiliki kawasan seluas 5.254,10 kilometer persegi yang mencakup daratan dan perairan. Kekayaan alamnya meliputi bentang karst kelas dunia, lebih dari 720 gua, seni cadas prasejarah, kawasan konservasi laut, dan keanekaragaman hayati yang tinggi.
Kekayaan tersebut tentu menjadi modal besar bagi pengembangan pariwisata. Tetapi, jangan sampai ambisi mendatangkan wisatawan justru membuka pintu eksploitasi baru.
Pembangunan fasilitas wisata, peningkatan kunjungan, dan aktivitas ekonomi harus berjalan dalam batas daya dukung lingkungan. Jika tidak, geopark justru terancam kehilangan nilai utama yang membuatnya diakui dunia.
Pengembangan pariwisata berkelanjutan juga tidak boleh hanya diukur dari jumlah kunjungan dan besarnya pendapatan. Kualitas lingkungan, perlindungan kawasan, serta kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi indikator utama.
Keberhasilan lima geopark mempertahankan kartu hijau UNESCO memang patut diapresiasi. Lolosnya Bojonegoro sebagai geopark dunia baru juga menjadi pencapaian tersendiri.
Namun, pekerjaan pemerintah tidak selesai setelah pengumuman di Paris. Pengawasan harus berjalan, pelanggaran lingkungan harus ditindak, dan masyarakat sekitar harus menjadi bagian utama dari pengelolaan.
Jangan sampai Indonesia hanya sibuk merayakan pengakuan dunia, sementara kerusakan alam berlangsung di depan mata.
Sebab, geopark bukan sekadar label internasional untuk mendongkrak pariwisata. Ia adalah warisan yang harus dijaga agar generasi mendatang tidak hanya mewarisi nama besar UNESCO, tetapi juga masih bisa menikmati kekayaan alam yang sesungguhnya.***
