JAKARTA, borneoreview.co – Tidak seperti kebanyakan konglomerat tambang, Arif Kurniawan bukan berasal dari keluarga pengusaha. Karirnya dibangun dari bawah, sebagai broker nikel di perusahaan komoditas mineral.
Andaikan ia tidak sedang diburu Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, kisahnya membangun kerajaan bisnis lewat PT Dua Delapan Resources, cocok diangkat menjadi cerita inspiratif.
Keberhasilan Arif membangun usaha secara solo menunjukkan ketrampilan membangun aliansi. Hanya dalam waktu 10 tahun, PT Dua Delapan Resources menjadi momok bagi pelaku bisnis nikel lainnya -terutama luar negeri.
Kemampuannya menjahit jaringan perdagangan dengan para penambang nikel skala kecil, juga menunjukkan kecepatannya membaca peluang.
Dia jeli melihat transformasi industri nikel selama dekade terakhir. Aturan tata kelola nikel yang longgar sejak tahun 2014, mendukung PT Dua Delapan tumbuh menjadi gurita bisnis tambang nasional.
Beberapa kolega menyebut Arif Kurniawan mahir berbahas Mandarin dan Inggris. Kemampuan itu menjadi modal penting perantara bisnis di Tiongkok dengan jaringan tambang di Indonesia.
Arif Kurniawan berhasil membangun jaringan perusahaan pengolahan nikel asal Tiongkok dengan para penambang lokal. Model bisnis ini menempatkannya pada posisi strategis dalam rantai pasokan nikel nasional.
Bermain di Celah Aturan
Meski tak punya privilege keluarga, ‘Tuan Dua Delapan’ -julukan lain Arif Kurniawan di antara kawan dekat- mendapat banyak uluran tangan dari birokrasi. Karpet merah terbentang ketika tahun 2020 pemerintah melarang ekspor bahan mentah biji nikel untuk mendukung hilirisasi.
Larangan ekspor membuat PT Dua Delapan Resources memonopoli 70 persen produksi nikel domestik. Jaringannya dengan para penambang nikel semakin solid.
Direktur perusahaan konsultan mineral di Singapura, Ian Hiscock menyebut Arif Kurniawan banyak diuntungkan dari aturan tambang nikel yang tidak pakem.
“Peraturan terus berubah. Larangan ekspor biji nikel dan izin penambangan jangka pendek, tidak memberikan insentif bagi penambang nikel untuk membuat rencana jangka panjang. Sektor ini sangat terfragmentasi dengan lebih dari seratus operasi kecil,” kata Ian Hiscock.
Di sisi lain pabrik peleburan dan pemurnian (smelter) membutuhkan pasokan biji nikel yang stabil dengan kualitas konsisten.
Monopoli penambangan nikel menciptakan kesenjangan bagi pedagang untuk menyerap dan mengambil keuntungan dari naik-turunnya harga komoditas tersebut.
Sirkel Pejabat Lokal
Arif Kurniawan juga dekat dengan pejabat-pejabat daerah. Hubungan ini ia gunakan untuk memantapkan monopoli tambang-tambang nikel.
Wilayah konsesi PT Dua Delapan antara lain di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, Buton Tengah, hingga Luwu Timur di Sulawesi Selatan.
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang beroperasi di Pulau Kabaena.
Arif Kurniawan disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan itu.
Desas-desun menyebut operasional PT Tonia Mitra Sejahtera yang menjadi pintu masuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menjerat Arif Kurniawan.
Selain ada Arif Kurniawan sebagai beneficial owner, PT Tonia juga tercatat milik Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Korupsi Izin
Kejaksaan Agung mengendus ada dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Tim penyidik Kejagung sudah menggeledah 6 tempat di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi ini.
Menurut SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 1345/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022, PT Tonia masuk dalam daftar 140 perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara yang tidak memiliki izin usaha di kawasan hutan.
Selain join usaha dengan pejabat lokal, bisnis Arif Kurniawan juga punya kaitan dengan jenderal polisi bintang empat. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengonfirmasi dugaan itu.
“Tentu ada verifikasi. Kita mengidentifikasi semua korporasi yang memiliki hubungan-hubungan hukum dengan oknum AK tadi,” kata Barita Simanjuntak.
Mungkin benar, Arif Kurniawan awalnya merintis usaha dari bawah. Tapi dalam perjalanannya, ia mendapat sokongan baik melalui kelonggaran kebijakan maupun perlindungan birokrasi dan aparat hukum.
Seperti Bang Napi bilang: “Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan”.
Jadi menyeret ‘Tuan Dua Delapan’ atas nama pelanggaran izin usaha di kawasan hutan, berarti juga harus menjerat pihak-pihak yang membuka kesempatan kejahatan itu terjadi.***
