JAKARTA, borneoreview.co – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta fee layanan aplikasi ekspor sumber daya alam tidak membebani petani.
Sebelumnya, pemerintah menempatkan BUMN Ekspor (PT Danantara Sumberdaya Indonesia) sebagai perantara ekspor sumber daya alam strategis.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memantau dan memverifikasi ekspor 3 komoditas utama sumber daya alam: batu bara, kelapa sawit, dan ferro aloy.
Verifikasi menggunakan aplikasi sebagai sistem pemantauan ekspor. Biaya penggunaan aplikasi akan dibebankan kepada eksportir,
“Biaya tersebut akan diberlakukan ketika sistem sudah berjalan, 1 Januari. (Nilainya) akan diumumkan sesegera mungkin,” kata Direktur Utama PT DSI, Luke Thomas Mahony.
Beban Biaya Ekspor
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan eksportir sawit selama ini sudah menanggung sejumlah kewajiban. Antara lain pungutan ekspor (PE), bea keluar, dan pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO).
Menurut Eddy, mekanisme ekspor satu pintu melalui DSI berpotensi menambah beban biaya layanan.
“Jangan sampai terlalu besar yang justru nanti CPO (minyak sawit mentah) dalam negeri akan tertekan,” kata Eddy Martono.
Hingga saat ini GAPKI belum mengusulkan besaran biaya layanan yang ideal. Harapannya kebijakan biaya tersebut tidak membebani pelaku usaha.
Selain persoalan biaya, kelancaran mekanisme ekspor perlu diperhatikan. Sebab minyak kelapa sawit mentah (CPO) tidak dapat disimpan terlalu lama.
Kapasitas tangki penyimpanan di perkebunan juga terbatas, sehingga minyak mentah sawit harus dikirim segara.
GAPKI berharap penerapan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT DSI tidak menghambar eksportir sawit.
Petani Kena Getahnya
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) PT Danantara, Dony Oskaria menegaskan bahwa DSI bukan perantara jual-beli komoditas ekspor.
Sehingga PT DSI tidak mengambil keuntungan dari margin perdagangan. PT Danantara akan mengenakan biaya layanan kepada pelaku usaha atas jasa yang diberikan, termasuk pemeriksaan dan verifikasi ekspor.
Menurut Dony, jasa layanan itu memberikan kepastian hukum bagi eksportir. Sebab komoditas yang diekspor telah diverifikasi, baik dari sisi harga maupun volume.
Meski biaya layanan pemeriksaan dan verifikasi komoditas dibebankan kepada eksportir, ujung-ujungnya akan memengaruhi harga beli tandan buah segar di tingkat petani.
Penetapan harga beli tandan buah segar oleh pabrik pengolahan, merupakan bagian paling rentan dari industri minyak kelapa sawit.
Lemahnya daya tawar petani atas penetapan harga sawit, sering menjadi tumbal naiknya komponen biaya akibat kebijakan di level pusat.***
