SAMARINDA, borneoreview.co – Algojo itu bernama Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan. Kartu mati bagi kegiatan operasional usaha tambang.
Ketika Kementerian ESDM menunda terbit RKAB untuk PT Bayan Resource, perusahaan tambang milik pengusaha Singapura, Low Tuck Kwong itu terpaksa mengumumkan keadaan kahar.
PT Bayan Resource tidak bisa melanjutkan ekplorasi karena belum ada lampu hijau dari Menteri Bahlil Lahadalia. Posisi Bayan terjepit.
Tiga anak perusahaan PT Bayan: PT Tiwa Abadi, PT Tanur Jaya, dan PT Fajar Sakti Prima, menyatakan gagal memenuhi pasokan batu bara ke pelanggan.
Dalam masa sulit datang tawaran membeli saham dari konglomerat tambang asal Batu Licin, Kalimantan Selatan, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam.
Tapi kenapa Haji Isam tertarik membeli saham korporat yang kelangsungan usahanya belum jelas? Rupanya Haji Ismam menawar saham Bayan lebih murah dari harga pasar.
Low Tuck Kwong tak punya banyak pilihan. Dia melepas 650.000.032 lembar saham miliknya. Anaknya, Elaine Low juga melakukan hal yang sama melepas 16.666.668 lembar saham.
Total saham PT Bayan Resources yang dijual kepada Haji Isam melalui PT Jhonlin Baratama, sebanyak 10.084.088.370 lembar saham (sekitar 10,08 miliar saham).
Terbit di Sela Transaksi Saham
Di tengah transaksi penjualan saham yang hampir selesai, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Bayan untuk masa produksi tahun 2026 terbit.
Tidak hanya meloloskan pengajuan RKAB, Kementerian ESDM bahkan menambah kuota produksi batu bara PT Bayan Resource sekitar 15–20 juta ton.
RKAB menjadi syarat sah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, pengangkutan, hingga penjualan hasil tambang.
Tanpa persetujuan dokumen dari Kementerian ESDM, tambang tidak boleh beroperasi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai penambangan ilegal.
Fungsi RKAB mengatur batasan volume produksi serta kuota penjualan melalui sistem e-RKAB. Tujuannya menjaga stabilitas pasar dan mencegah kelebihan pasokan (terutama komoditas seperti batu bara).
Persetujuan RKAB juga membantu pemerintah mengawasi rencana aspek teknis penambangan, kebutuhan alat berat, tenaga kerja, serta anggaran biaya secara terukur.
Menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap kaidah teknik pertambangan (good mining practice), pengelolaan lingkungan, reklamasi, serta program pemberdayaan masyarakat (PPM).
Niatnya baik. Memastikan kegiatan pertambangan memberikan kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pendapatan negara serta daerah.
Kontroversi RKAB
Tapi dalam praktiknya persetujan RKAB sering menimbulkan kontroversi. Kasus transaksi saham PT Bayan dengan Haji Isam (PT Jhonlin Baratama) misalnya.
Beberapa pihak menduga persetujuan RKAB dimanfaatkan Haji Isam untuk menekan Low Tuck Kwong agar menjual sahamnya dengan harga murah.
Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat meminta konfirmasi soal transaksi mencurigakan pada pengalihan saham Bayan pada 15–16 Oktober 2026.
Saham dilepas seharga Rp2.588 per lembar, jauh lebih murah 76,9 persen dari harga di pasar reguler. Padahal sehari sebelumnya, Low Tuck Kwong membeli saham di harga Rp11.200 per lembar.
Ujung dari penyelidikan, BEI menegaskan bahwa otoritas bursa tidak berwenang membatalkan transaksi privat tersebut. Mereka fokus menuntut keterbukaan informasi dari emiten sesuai aturan pasar modal.
Kejanggalan juga terjadi pada kasus persetujuan RKAB pertambangan PT Sinar Kumala Naga (SKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kementerian ESDM menyetujui perubahan RKAB 2026 PT Sinar Kumala Naga, untuk memproduksi batu bara dengan kuota maksimal 1,5 juta metrik ton.
Padahal PT SKN sedang bermasalah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT SKN bersama PT Alamjaya Barapratama dan PT Bara Kumala Sakti, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Putusan Janggal
Koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur mengecam persetujuan RKAB tersebut. Mereka menggugat Kementerian ESDM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.
“Kami mengecam persetujuan RKAB PT Sinar Kumala Naga, sebesar 1,5 juta metrik ton. Ini janggal dan bertentangan dengan status hukum perusahaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK,” kata Fitrah Rahmawan juru bicara koalisi masyarakat sipil Kaltim, 31 Agustus 2026.
PT Sinar Kumala Naga diduga bersama-sama menerima gratifikasi US$3,5 hingga US$ 5 per metrik ton batu bara, dari lebih 100 pemegang izin pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Direktur Utama PT SKN, Johansyah Anton Budiman, serta dua Direktur Rifando dan Bambang Fujianto.
“Bagaimana mungkin negara memberikan izin produksi kepada perusahaan yang sedang diselidiki dalam kasus pencucian uang? Ini sama saja memberikan legitimasi atas dugaan kejahatan korporasi,” ujar Fitrah.
Koordinasi Buruk Antarlembaga
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai, PT Sinar Kumala Naga seharusnya tidak menerima persetujuan RKAB.
Mengingat persahaan masih berstatus tersangka dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut Boyamin, status hukum seharusnya menjadi pertimbangan bagi Kementerian ESDM dalam menerbitkan maupun menahan persetujuan RKAB.
“RKAB-nya pun harusnya tidak didapat. Karena perusahaan diduga dipakai untuk melakukan kejahatan. Apalagi sudah ada tersangka di KPK,” kata Boyamin.
Kementerian ESDM seharusnya membatalkan persetujuan RKAB jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan dasar penerbitan izin.
“Mestinya sekarang dicabut RKAB-nya. Diperkirakan dibekukan karena masih menjadi tersangka di KPK. Jangan berlindung bahwa KPK tidak diblokir. ESDM toh sudah tahu kok, bahwa sekarang ini tersangka.”
Boyamin menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pengawasan aktivitas penambangan. Khususnya antara Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum.
Jika ada korporasi tambang yang berperkara, instansi pemberi izin seharusnya proaktif meminta penjelasan ke lembaga penegak hukum sebelum memutuskan kelanjutan usaha.
Menurut Boyamin, persyaratan persetujuan RKAB memuat kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.
“Rasanya aneh, tersangka kok mendapatkan RKAB. Apalagi RKAB-nya sampai 1,5 juta metrik ton. Menurut saya sudah berlebihan. Ya itu lemahnya koordinasi,” ujar Boyamin Saiman.***
