JAKARTA, borneoreview.co– Pemerintah menggandeng sekitar 400 pelaku usaha pertambangan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Langkah ini disebut sebagai bentuk gotong royong lintas sektor.
Namun, besarnya jumlah perusahaan yang dilibatkan juga memunculkan pertanyaan: mengapa persoalan karhutla masih terus berulang dan sejauh mana tanggung jawab dunia usaha terhadap kerusakan lingkungan?
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, keterlibatan ratusan perusahaan tambang tersebut melengkapi dukungan hampir 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan yang sebelumnya telah bergabung dalam upaya pengendalian karhutla.
Menurutnya, seluruh kekuatan dunia usaha perlu dikerahkan agar penanganan kebakaran berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
“Jadi semuanya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut,” katanya seusai Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Tengah di Jakarta, Jumat.
Pemerintah berencana menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang. Seluruh perusahaan pertambangan di Kalteng nantinya akan dikoordinasikan pemerintah provinsi untuk mendukung operasi pengendalian kebakaran.
Namun, mengumpulkan ratusan perusahaan dalam satu forum tentu bukan jaminan persoalan karhutla akan selesai. Yang lebih penting adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan berhenti pada pernyataan dukungan dan rapat koordinasi.
Apalagi, karhutla bukan persoalan baru di Kalimantan Tengah. Setiap musim kemarau, ancaman kebakaran kembali menghantui masyarakat. Asap mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan transportasi udara ikut terdampak.
Ironisnya, ketika kebakaran terjadi, pemerintah kembali disibukkan dengan mobilisasi personel, peralatan, bantuan air bersih, hingga pembentukan berbagai pola koordinasi. Padahal, pencegahan semestinya menjadi prioritas sebelum api membesar dan asap menyelimuti permukiman.
Keterlibatan perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan memang patut diapresiasi. Mereka memiliki sumber daya, peralatan, personel, serta kemampuan logistik yang dapat membantu pemerintah menghadapi bencana.
Tetapi, kolaborasi tidak boleh mengaburkan tanggung jawab masing-masing perusahaan terhadap lingkungan. Dunia usaha tidak cukup hanya hadir ketika kebakaran terjadi. Kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, pengawasan wilayah konsesi, pencegahan kebakaran, dan pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari tanggung jawab yang tidak bisa ditawar.
Pemerintah juga perlu memastikan kontribusi setiap perusahaan terukur dan transparan. Berapa personel yang disiapkan? Berapa peralatan pemadam yang dikerahkan? Wilayah mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan? Serta bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen tersebut?
Tanpa indikator yang jelas, pengerahan ratusan perusahaan berpotensi hanya menjadi angka besar di atas kertas.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengakui karhutla telah mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi udara. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan mitigasi sebagai langkah utama, terutama melalui pemeliharaan kelembapan ekosistem gambut.
Upaya tersebut dilakukan dengan penyediaan sumur bor dan pengelolaan hidrologi gambut agar lahan tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
Menurut Edy, ketersediaan sumber air melalui sumur bor menjadi faktor penting dalam mendukung operasi pemadaman. Selain itu, pemerintah provinsi menyalurkan bantuan pangan, air bersih, vitamin, menyediakan ruang oksigen, serta memberikan perlindungan asuransi kepada relawan yang bertugas.
Pembangunan sumur bor dan tandon air bersih juga disiapkan sebagai bagian dari langkah jangka panjang.
Langkah-langkah tersebut penting. Namun, pemerintah tidak boleh terjebak pada pola penanganan yang hanya berorientasi pada pemadaman dan bantuan setelah bencana terjadi.
Menjaga gambut tetap basah, mengawasi aktivitas perusahaan, memastikan tidak ada pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menindak tegas pelanggaran harus berjalan beriringan.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan diukur dari berapa banyak perusahaan yang duduk bersama pemerintah atau berapa besar sumber daya yang dijanjikan.
Ukuran sesungguhnya adalah berkurangnya titik api, terlindunginya ekosistem gambut, tidak berulangnya bencana, dan masyarakat yang tidak lagi harus menghirup asap setiap musim kemarau.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan sekadar gotong royong di atas meja rapat. Mereka membutuhkan jaminan bahwa hutan dan lingkungan benar-benar dijaga, bukan baru diselamatkan ketika sudah terbakar.***
