JAKARTA, borneoreview.co – Jakarta, Gedung Bundar. Lampu sorot jatuh di meja jumpa pers. Jumat (6/11/2026). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar membuka mikrofon. Ruangan hening. Satu nama mencuat, Arif Kurniawan alias AK. Buronan nikel.
Penyidik menemukan jejak Arif Kurniawan di luar negeri. Posisi tepatnya tak diketahui. Tim penyidik mengkaji lintas instansi.
Petunjuk perlintasan menguatkan dugaan. Arif Kurniawan berada di luar Indonesia. Kejagung belum menetapkan tersangka.
AK masih saksi. Fakta sementara: 38 saksi diperiksa. Keterangan mereka menunjuk AK. “Pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” ujar Saiful.
Perkara berlangsung 2013-2025. Enam perusahaan disebut: PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, PT HJ.
Semua di Sulawesi Tenggara. Penyidik menemukan manipulasi izin. PT BSJ dan PT KAA izin produksi berakhir 2015.
Izin dikenakan suspend tiga kali. Akal-akalan. Tambang tetap beroperasi. Negara kehilangan.
“Pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful. Suap mengalir. Administrasi dimuluskan. Hukum dijadikan pintu putar.
Ironi Nikel Kabur
Bloomberg 28 Desember 2025 menulis laporan “How a Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia’s Nickel King”. Arif eks trader Glencore Jakarta awal 2000-an.
Divisi batu bara. Lalu nikel. Sempat gagal tambang. Kembali ke Glencore. Keluar. 2015 dirikan PT Dua Delapan Resources. Nama diambil dari nomor atom nikel 28. Unit dagang nikel resmi 2018.
Arif Kurniawan jadi jembatan raksasa smelter China dan penambang lokal. Bloomberg estimasi kuasai 33 persen perdagangan domestik bijih nikel.
Nilai miliaran dolar AS. Monopoli terselubung. Bersama Edi Liu Amas, Arif punya kepentingan di 20 konsesi.
Luas 71.000 hektare. Kabaena, Buton Tengah, Luwu Timur. Publik menyebutnya raja nikel. Publik juga mencium bau kuasa.
Izin Telah Busuk
PT Dua Delapan Resources disebut pemilik manfaat PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Kabaena.
Tudingan deforestasi. Babat hutan lindung tanpa IPPKH. Pengawas lingkungan menyorot. Lembaga keanekaragaman hayati bersuara. Media menelusuri.
Operasi mulus. Patronase kuat. Pejabat daerah. Elite kepolisian. Arif dekat elite lokal Sultra. Transaksi saham melingkari lingkaran kekuasaan. Izin busuk, tambang jalan, hutan menjerit.
November 2026. Satgas PKH bergerak. Juru Bicara Barita Simanjuntak membenarkan verifikasi keterikatan korporasi AK dengan oknum jenderal polisi bintang empat.
Dugaan kuat payung faksi lama Mabes Polri. Penambangan ilegal di kawasan hutan awet. Tak terendus sanksi. Pemerintahan Presiden Prabowo memperketat penindakan. Perpres Nomor 5 Tahun 2025 jadi fokus.
Penahanan Listyo Sigit Prabowo dan rontoknya faksi lama meruntuhkan bemper hukum. Satgas PKH dipimpin Menhan Sjafrie Sjamsoeddin siap mengusut.
Pasal 7 Perpres 5/2025. Sita puluhan ribu hektare. Proses hukum Arif dan oknum jenderal. Gurita nikel puluhan triliun di ujung tanduk.
Arif Kurniawan di luar negeri. Kejagung koordinasi lintas instansi. Perlintasan jadi petunjuk.
Status saksi. Belum tersangka. Publik menunggu. Hukum jangan jadi bualan. Nikel harum, izin busuk, hutan ludes, buronan kabur.
Bila elite dilindungi, rakyat menanggung ekologi rusak. Bila penyidik ragu, pasar menertawakan negara. Bila uang menang, keadilan tinggal spanduk.
Kejagung punya momentum. Publik punya ingatan. Hutan punya luka. AK punya tiket ke luar negeri.
Negara harus punya nyali. Tangkap, adili, sita, pulihkan. Jangan berhenti di jumpa pers.
Jangan biarkan nikel menjadi altar korupsi. Jangan biarkan hukum tidur di balik gurita tambang.***
