KUTAI KARTANEGARA, borneoreview.co – Debu halus menyapu Jalan Muhammad Hatta, Handil 4 RT 21, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu 4 November 2026. Lima lubang bekas galian pasir membuka tanah. Area diperkirakan setengah hektare. Tiap lubang panjang sekitar 10 meter, lebar 30 meter, kedalaman kurang lebih 5 meter. Sunyi. Tidak ada pekerja. Tidak ada peralatan tambang.
Satreskrim Polres Kukar bersama personel Polsek Muara Jawa menyisir lokasi. Mereka menemukan bekas penggalian saling berdekatan.
Mereka tidak mendapati aktivitas penambangan. Tak ada suara mesin. Tak ada truk. Hanya tanah berlubang, bau tanah basah, dan jejak roda samar.
Potret itu bukan fiksi. Lokasi berada di jalan warga. Anak-anak melintas. Kendaraan mengangkut hasil bumi lewat.
Lubang selebar 30 meter bukan cekungan kecil. Ia membentang seperti kolam kering. Tepinya curam. Tanahnya lepas. Hujan bisa mengubahnya menjadi jebakan.
Lubang-lubang itu seperti mulut terbuka. Mengerang tanpa suara. Ironi. Aktivitas tambang pasir tanpa izin di Muara Jawa diklaim mulai ditelusuri kepolisian.
Pemeriksaan disebut respons atas informasi masyarakat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Polisi Tedy Sopandi, memberi keterangan tertulis pada Minggu 8 November 2026.
“Sebagai tindak lanjut, Satreskrim Polres Kukar akan melakukan penyelidikan lanjutan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat sekitar, ketua RT, serta pihak-pihak yang mengetahui riwayat penggalian,” kata Tedy Sopandi.
Kalimat itu menjadi pintu masuk. Polisi akan menelusuri status lahan. Polisi akan memeriksa legalitas kegiatan penggalian.
Koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Fokusnya status lahan dan aspek perizinan pertambangan.
Ada Lubang Sunyi
Lima lubang itu tidak berbicara. Namun, ukurannya berbicara. Setengah hektare tanah terbuka.
Kedalaman lima meter. Di bawah permukaan, pasir diambil. Di atas permukaan, warga melihat bekasnya.
Tidak ada pekerja saat pengecekan. Tidak ada alat berat. Tidak ada kegiatan. Polisi hanya menemukan bekas.
Fakta itu menimbulkan pertanyaan: siapa menggali, kapan, dan untuk siapa pasir itu bergerak?
Pemantauan berkala bersama personel Polsek Muara Jawa akan dilakukan. Tujuannya mengantisipasi kemungkinan aktivitas penambangan kembali berlangsung.
Pria yang pernah terlibat dalam Operasi Pemulihan Keamanan di wilayah Polda Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2002 itu menyampaikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan proporsional dengan memperhatikan ketentuan hukum.
Kepolisian juga menaruh perhatian terhadap perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar lokasi.
Polres Kukar mengajak masyarakat menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayahnya.
Lahan Gelap
Status lahan menjadi kunci. Tanpa status jelas, lubang-lubang itu mudah menjadi ruang gelap.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diminta memastikan status lahan. Dinas ESDM Kaltim diminta memeriksa aspek perizinan pertambangan.
Dua instansi itu masuk dalam koordinasi. Langkah tersebut menyentuh simpul masalah legalitas.
Bila izin tidak ada, kegiatan itu ilegal. Bila legalitas belum jelas, publik berhak menuntut transparansi.
Siapa pemilik lahan? Siapa memberi perintah? Siapa membayar alat? Siapa menutup mata? Data lapangan menyebut lima lubang. Data resmi menyebut penyelidikan lanjutan. Publik menunggu keduanya bertemu.
Kasus inipun mengemuka. Tambang pasir tanpa izin bukan sekadar lubang di tanah. Ia meninggalkan luka.
Ia mengubah bentang lahan. Ia berpotensi mengganggu lingkungan sekitar. Ia menyisakan pertanyaan tentang pengawasan.
Negara tidak boleh tidur. Aparat tidak cukup memotret bekas galian. Aparat perlu membongkar rantai pelaku. Masyarakat sekitar perlu dilindungi. Lingkungan perlu dipulihkan.
Pengecekan berlangsung di Jalan Muhammad Hatta. Lokasi berada di Handil 4 RT 21, Kelurahan Muara Jawa Ulu.
Lima lubang saling berdekatan. Luas area diperkirakan setengah hektare. Masing-masing panjang sekitar 10 meter, lebar 30 meter, kedalaman kurang lebih 5 meter.
Data itu tersaji dalam pantauan Satreskrim Polres Kukar bersama personel Polsek Muara Jawa.
Tidak ada pekerja maupun peralatan tambang ditemukan ketika pengecekan berlangsung.
Keterangan Kombes Pol Tedy Sopandi, mengeklaim pengecekan sebagai respons informasi masyarakat.
Dia juga menyebut penyelidikan lanjutan akan mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat sekitar, ketua RT, dan pihak-pihak dengan pengetahuan atas riwayat penggalian. Polisi juga akan menelusuri status lahan dan legalitas kegiatan penggalian.
Penegakan hukum harus berjalan. Penyelidikan lanjutan perlu mengumpulkan bahan keterangan dari warga.
Polisi perlu menelusuri riwayat galian. Polisi perlu memetakan aktor. Polisi perlu menghitung dampak lingkungan. Jangan berhenti pada lima lubang. Jangan berhenti pada satu keterangan tertulis.
Di Muara Jawa, pasir adalah komoditas. Tanah adalah hidup. Lubang menganga adalah peringatan.
Bila pengawasan lemah, tambang liar tumbuh. Bila penegakan hukum ragu, lingkungan membayar.
Bila negara tidur, warga bangun sendiri. Namun, warga tidak boleh dibiarkan sendirian. Informasi warga mesti dirawat. Bukti lapangan mesti dijaga. Proses hukum mesti diawasi.
Polres Kukar mengajak masyarakat melapor. Ajakan itu penting. Namun, ajakan tanpa tindak lanjut menjadi gema kosong. Publik menunggu hasil penyelidikan. Publik menunggu status lahan.
Publik menunggu izin. Publik menunggu siapa bertanggung jawab. Lima lubang itu bukan pemandangan biasa. Mereka adalah tanda tanya besar di atas tanah Kukar.***
