KUTAI KARTANEGARA, borneoreview.co – Di Jalan Muhammad Hatta, Handil 4 RT 21, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, lima lubang bekas galian berdiri berdekatan. Tanah telah dikeruk, permukaannya berubah, tetapi ketika polisi datang pada Rabu, 4 November 2026, tak seorang pekerja pun terlihat.
Pemandangannya seperti panggung pertambangan tanpa pemain. Alat berat tidak ditemukan, aktivitas penggalian tidak berlangsung, tetapi jejak pengerukan masih tertinggal di tanah.
Lima lubang tersebut diperkirakan membentang di kawasan seluas setengah hektare. Masing-masing memiliki panjang sekitar 10 meter, lebar 30 meter, dan kedalaman kurang lebih 5 meter.
Angka-angka itu bukan sekadar ukuran cekungan tanah. Di baliknya tersimpan pertanyaan tentang siapa mengeruk, siapa menguasai lahan, apakah kegiatan tersebut memiliki izin, dan sejauh mana pengawasan pemerintah berjalan.
Ironisnya, aktivitas penambangan tidak ditemukan ketika petugas melakukan pemeriksaan. Lokasi terlihat tanpa pekerja maupun peralatan tambang.
Namun, ketiadaan aktivitas pada hari pemeriksaan tentu tidak otomatis menjawab riwayat penggalian sebelumnya.
Lima Lubang, Banyak PR
Pengecekan dilakukan Satreskrim Polres Kutai Kartanegara bersama personel Polsek Muara Jawa setelah menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas tambang pasir tanpa izin.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Polisi Tedy Sopandi mengeklaim, “Pemeriksaan tersebut sebagai tindak lanjut laporan warga.”
Pada Minggu, 8 November 2026, Tedy menyampaikan bahwa kepolisian akan melanjutkan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari masyarakat sekitar.
“Satreskrim Polres Kukar akan melakukan penyelidikan lanjutan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat sekitar, ketua RT, serta pihak-pihak yang mengetahui riwayat penggalian,” kata dia.
Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan lebih jauh. Sebab, lima lubang bekas galian tidak muncul begitu saja seperti cekungan alami setelah hujan.
Ada aktivitas manusia di balik perubahan bentang tanah tersebut. Namun, siapa pelakunya, kapan penggalian berlangsung, dan bagaimana kegiatan itu dijalankan masih membutuhkan pembuktian.
Di sinilah penyelidikan semestinya bekerja lebih jauh daripada sekadar mencatat koordinat lokasi dan mengambil dokumentasi lapangan.
Izin Tambang Jangan Kabur
Persoalan berikutnya adalah status tanah dan legalitas kegiatan penggalian. Kepolisian berencana berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk memastikan status lahan.
Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur akan dilibatkan untuk memeriksa aspek perizinan pertambangan.
Langkah tersebut penting karena persoalan tambang tidak cukup diperiksa melalui keberadaan alat berat atau pekerja di lapangan.
Dokumen perizinan, identitas pengelola, batas lahan, serta riwayat kegiatan harus ditelusuri secara menyeluruh.
Jika penggalian berlangsung tanpa izin, aparat perlu mengungkap pihak bertanggung jawab dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila ditemukan fakta berbeda, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak terus berada dalam ruang spekulasi.
Jangan sampai urusan administrasi menjadi lorong panjang tempat persoalan lingkungan kehilangan ujung penyelesaian.
Pengawasan Bukan Seremoni
Tedy menyampaikan bahwa kepolisian akan melakukan pemantauan berkala bersama personel Polsek Muara Jawa untuk mengantisipasi kemungkinan aktivitas penambangan kembali berlangsung.
Komitmen tersebut patut diuji melalui tindakan nyata. Sebab, pengawasan tidak semestinya berhenti pada kunjungan petugas, foto dokumentasi, dan pernyataan bahwa penyelidikan masih berjalan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai status lokasi, hasil pemeriksaan perizinan, serta langkah penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Lebih jauh, kondisi lingkungan di sekitar bekas galian perlu diperiksa. Lubang sedalam sekitar lima meter bukan persoalan sepele, terutama apabila berdekatan dengan kawasan aktivitas warga.
Risiko perubahan bentang lahan, genangan air, hingga potensi gangguan keselamatan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan teknis.
Meski demikian, dampak tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan, bukan sekadar dugaan.
Sebab, kerusakan lingkungan tidak selalu datang dengan suara gemuruh alat berat. Terkadang, ia meninggalkan cekungan sunyi, kemudian perlahan menjadi persoalan bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya.
Kepolisian menyatakan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan proporsional dengan memperhatikan ketentuan hukum. Perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar turut menjadi perhatian.
Polres Kukar juga mengajak masyarakat melaporkan apabila mengetahui dugaan pertambangan tanpa izin di wilayah masing-masing.
Ajakan itu penting, tetapi jangan membebankan seluruh tanggung jawab pengawasan kepada warga. Masyarakat bisa memberikan informasi.
Sedangkan aparat dan instansi teknis memiliki kewenangan untuk memeriksa, membuktikan, serta menindaklanjuti laporan.
Warga Muara Jawa berhak mengetahui apakah lima lubang tersebut berkaitan dengan kegiatan pertambangan berizin atau justru praktik penggalian tanpa legalitas.
Publik pun layak memperoleh penjelasan mengenai siapa pengelolanya, bagaimana status lahannya, dan apakah terdapat kewajiban pemulihan lingkungan.
Lima lubang di Muara Jawa bukan hanya persoalan tanah berlubang. Ia menjadi ujian bagi pengawasan pertambangan, keberanian penegakan hukum, dan keseriusan pemerintah melindungi ruang hidup masyarakat.
Sebab, jangan sampai ketika pasir sudah berpindah, tanah sudah terkoyak, dan warga mulai bertanya, jawaban negara masih sebatas, penyelidikan akan dilakukan.
Lubangnya sudah terlihat. Sekarang publik menunggu siapa berani mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.***
