JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah menambah jumlah negara dan kawasan sebagai mitra kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam.
Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa kini terdaftar sebagai negara dan kawasan mitra penempatan DHE sumber daya alam. Sebelumnya kebijakan ini sudah berlaku untuk Amerika Serikat, Kanada, China, Hong Kong, dan Australia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan penambahan tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), 3 November 2026.
“Penambahan yang tadinya lima negara, Amerika, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia, jadi tiga negara lagi yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa,” kata Airlangga dalam sosialisasi kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor di Jakarta, Minggu (8/11).
Perluasan negara mitra berkaitan dengan fasilitas khusus dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) 21/2026. Eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fleksibilitas dalam penempatan DHE SDA.
Eksportir yang memanfaatkan fasilitas tersebut wajib menempatkan minimal 30 persen devisa hasil ekspor selama 3 bulan. Sisa 70 persen devisa hasil ekspor boleh dimanfaatkan sesuai ketentuan berlaku.
Aturan baru ini berbeda dengan ketentuan umum berdasarkan PP 2/2026. Sebelumnya, eksportir nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE SDA selama minimal 12 bulan di rekening khusus.
Sementara itu, eksportir minyak dan gas wajib melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor minimal 30 persen selama tiga bulan.
Fasilitas dalam Pasal 18A bersifat opsional dan merupakan satu paket utuh. Eksportir yang memenuhi persyaratan dapat memilih menggunakan skema tersebut dengan mengikuti seluruh ketentuan.
Bank Penempatan
Selain menambah negara dan kawasan mitra, pemerintah juga menambah jumlah bank yang menampung devisi hasil ekspor.
Pemerintah memilih 16 bank penempatan DHE sumber daya alam. Terdiri dari 5 bank pemerintah dan 11 bank non-BUMN.
Lima bank BUMN tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero).
Sementara 11 bank non-BUMN: Standard Chartered Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank, PT Bank SMBC Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, Bank of China, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank China Construction Bank Indonesia, JPMorgan Chase Bank, Citibank, dan PT Bank OCBC NISP.
Pemerintah juga menyepakati perluasan kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 18A.
Perluasan tersebut mencakup pengakuan terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui skema Ultimate Beneficial Ownership (UBO).
Valas Parkir di Bank Domestik
Bagi eksportir, kebijakan ini memberi keuntungan insentif fiskal dan tarif pajak penghasilan (PPh) yang kompetitif -bahkan hingga 0 persen.
Dana pada rekening khusus (Reksus) di bank domestik tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional atau dikonversi secara fleksibel.
Penempatan devisi hasil ekspor di bank dalam negeri memperbesar pengelolaan likuiditas dan visibilitas finansial korporasi dalam sistem keuangan lokal.
Di sisi lain negara dapat memperkuat cadangan devisa karena keuntungan hasil ekspor masuk dan mengendap di dalam negeri.
Hasil devisi berupa valuta asing yang tersimpan di pasar domestik, membantu meredam tekanan dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Valuta asing yang tersimpan di bank nasional memperbesar kapasitas perbankan dalam menyediakan pembiayaan atau kredit valas bagi sektor usaha dalam negeri.***
