JAKARTA, borneoreview.co – Di balik ambisi industri kelapa sawit untuk menembus pasar global dengan standar keberlanjutan, masih ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi: petani swadaya belum memiliki akses yang setara terhadap pendampingan, pembiayaan, dan sertifikasi.
Padahal, mereka merupakan bagian dari mata rantai produksi kelapa sawit. Namun, untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar internasional, petani kecil justru harus menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kemampuan teknis hingga persoalan administrasi perkebunan.
Kesenjangan inilah yang coba dijawab Asian Agri dan Apical bersama Kao Corporation melalui program Smallholder Inclusion for better Livelihood and Empowerment (SMILE). Ketiga perusahaan tersebut meningkatkan target penerima program menjadi 7.000 petani swadaya tersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2030.
Target tersebut meningkat 40 persen dibandingkan komitmen awal sebanyak 5.000 petani sejak program diluncurkan pada 2020.
Namun, peningkatan target tidak serta-merta menjadi jawaban atas persoalan struktural yang selama ini membelit petani swadaya. Sebab, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar berapa banyak petani yang berhasil memperoleh sertifikat, melainkan sejauh mana sertifikasi mampu memperbaiki kesejahteraan mereka.
Head of Sustainability Asian Agri Ivan Novrizaldie mengatakan, SMILE dirancang untuk membuka akses petani swadaya ke pasar global melalui produksi kelapa sawit yang tersertifikasi.
Program tersebut menggabungkan pendampingan praktik perkebunan yang baik dengan dukungan pembelian kredit petani swadaya.
Di tingkat perkebunan, perusahaan bekerja sama dengan petani melalui koperasi. Pendampingan meliputi pelatihan praktik pertanian yang baik, pencatatan dan dokumentasi perkebunan, hingga persiapan menghadapi audit sertifikasi.
Pelatihan juga mencakup pembukaan lahan tanpa bakar serta pengelolaan lahan secara bertanggung jawab.
Sekilas, langkah ini menunjukkan adanya upaya memperluas penerapan standar keberlanjutan hingga ke tingkat petani kecil. Namun, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan betapa sulitnya petani swadaya memenuhi standar industri tanpa dukungan pihak lain.
Head of Sustainability Apical Group Tor Mooi See mengakui, petani swadaya umumnya belum memiliki akses terhadap pendampingan teknis yang terstruktur, pembiayaan, dan dukungan sertifikasi sebagaimana tersedia dalam skema kemitraan petani yang lebih mapan.
Pengakuan ini menjadi catatan penting. Sebab, jika akses terhadap pendampingan dan pembiayaan masih timpang, tuntutan keberlanjutan berpotensi menjadi beban tambahan bagi petani kecil.
Jangan sampai standar keberlanjutan hanya menjadi persyaratan yang harus dipenuhi petani agar hasil kebunnya bisa diterima pasar, sementara kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan tersebut masih terbatas.
Apalagi, sertifikasi bukan pekerjaan sederhana. Petani harus memperbaiki tata kelola kebun, menyiapkan dokumen, mengikuti pelatihan, hingga menjalani proses audit. Semua itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya.
Di sisi lain, perusahaan mendapatkan manfaat dari rantai pasok yang semakin memenuhi standar keberlanjutan global. Karena itu, tanggung jawab membantu petani seharusnya tidak berhenti pada pelatihan dan pendampingan, tetapi juga memastikan adanya pembagian manfaat ekonomi yang adil.
Hingga akhir 2025, program SMILE mencatat 2.834 petani swadaya telah memperoleh sertifikasi RSPO. Mereka mengelola lahan seluas 6.574 hektare yang tersebar di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.
Sepanjang 2025, terdapat tambahan 1.461 petani tersertifikasi atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian sebelumnya.
Angka tersebut memang menunjukkan perkembangan. Namun, jika dibandingkan dengan target 7.000 petani pada 2030, masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Artinya, dalam lima tahun tersisa, program ini perlu menjangkau sekitar 4.166 petani tambahan. Tantangannya bukan sekadar mempercepat penerbitan sertifikat, melainkan memastikan petani mampu mempertahankan standar tersebut dalam jangka panjang.
Strategic Sourcing-Raw Materials, Global, Procurement Kao Corporation Koji Sato menyebutkan, perusahaannya turut memberikan insentif berbasis pasar dengan membeli RSPO Independent Smallholder Credits dari peserta SMILE yang telah tersertifikasi.
Melalui mekanisme perdagangan kredit tersebut, petani memperoleh manfaat ekonomi dari produksi kelapa sawit yang memenuhi standar RSPO.
Tetapi, seberapa besar tambahan pendapatan yang benar-benar diterima petani dari penjualan kredit tersebut? Seberapa konsisten pembeliannya? Dan apakah manfaatnya cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan petani dalam memenuhi persyaratan sertifikasi?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab secara terbuka agar sertifikasi tidak sekadar menjadi angka keberhasilan program perusahaan.
Program SMILE juga memberikan Adjuvant kepada 1.162 petani swadaya. Bahan perekat dan perata semprotan berbasis minyak nabati tersebut disertai pendampingan teknis penggunaannya.
Adjuvant diklaim membantu cairan semprot menempel lebih baik pada permukaan tanaman sehingga penggunaan pestisida dapat dikurangi dan penyemprotan menjadi lebih efektif.
Dukungan teknis semacam ini tentu bermanfaat. Namun, persoalan petani swadaya jauh lebih luas daripada kebutuhan sarana produksi. Akses terhadap pembiayaan, kepastian harga tandan buah segar, produktivitas kebun, serta posisi tawar di hadapan rantai pasok juga harus menjadi perhatian.
Irham Siregar, petani swadaya dari Perkumpulan Asosiasi Petani Saroha Teluk Panji, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, mengakui program tersebut memberikan kesempatan memperoleh pendampingan yang selama ini lebih banyak tersedia bagi petani plasma.
Menurut dia, dukungan itu tetap memberikan ruang bagi petani untuk mandiri dalam mengelola kebun.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa petani swadaya sebenarnya tidak kekurangan kemauan untuk memperbaiki pengelolaan perkebunannya. Persoalannya, mereka membutuhkan akses dan kesempatan yang selama ini belum sepenuhnya tersedia.
Karena itu, keberhasilan SMILE seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah petani yang mengantongi sertifikat RSPO. Ukuran yang lebih substansial adalah peningkatan pendapatan, efisiensi biaya produksi, kepastian pasar, dan kemampuan petani mempertahankan sertifikasi tanpa terus-menerus bergantung pada bantuan perusahaan.
Sebab, keberlanjutan industri kelapa sawit tidak akan pernah benar-benar tercapai jika petani kecil hanya dijadikan bagian dari pemenuhan standar pasar global, tetapi belum mendapatkan kesejahteraan yang sepadan dari rantai bisnis yang mereka ikut menopang.***
