BACEH, borneoreview.co – Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit kembali memperlihatkan siapa yang paling rentan menanggung dampak konflik antara korporasi dan masyarakat. Bukan hanya perusahaan yang kehilangan kesempatan beroperasi, tetapi ratusan pekerja yang justru harus kehilangan sumber penghidupan.
Kondisi itu dialami sekitar 380 pekerja PT Cemerlang Abadi (CA) di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh. Penutupan sementara operasional perusahaan akibat sengketa lahan membuat mereka sudah sembilan hari tidak bekerja. Artinya, selama itu pula pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhenti.
Ratusan pekerja pun mendatangi Kantor Bupati Abdya, Senin, untuk meminta pemerintah daerah turun tangan agar aktivitas perkebunan kembali dibuka. Mereka tidak sedang memperjuangkan kepentingan pemegang saham ataupun membela salah satu pihak yang bersengketa. Mereka hanya ingin kembali bekerja dan mendapatkan upah untuk menghidupi keluarga.
Keluhan para pekerja menggambarkan persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar konflik penguasaan lahan. Ada anak-anak yang harus tetap makan, kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda, serta biaya pendidikan yang harus dibayar meskipun orang tua kehilangan pekerjaan.
Muasih, salah seorang pekerja, mengaku sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, utang di kedai tempat mereka biasa berbelanja pun mulai tidak bisa lagi ditambah.
“Kami sudah sembilan hari tidak bekerja. Kami lapar. Jangan biarkan kami ini jadi pencuri semua nanti,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memang terdengar keras. Namun, di balik kalimat itu terdapat gambaran tentang betapa rapuhnya kehidupan pekerja ketika sumber penghasilan mereka tiba-tiba dihentikan.
Persoalannya, mengapa penyelesaian sengketa lahan harus membuat pekerja ikut menanggung beban yang begitu besar?
Apalagi, para pekerja mempertanyakan penghentian aktivitas pada lahan lebih dari 2.002 hektare yang menurut mereka berstatus non-gugatan atau tidak sedang disengketakan. Mereka juga menyoroti dugaan adanya aktivitas pemanenan oleh pihak tertentu di area yang justru sedang bersengketa.
Jika benar terdapat perbedaan status penguasaan lahan dan aktivitas di lapangan, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan penanganan konflik justru memperpanjang penderitaan masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan di perkebunan.
Di sisi lain, konflik PT CA bukan persoalan yang muncul tanpa latar belakang. Sehari sebelum aksi pekerja, sekitar 500 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tolak PT CA menggelar demonstrasi di kantor perusahaan.
Masyarakat mendesak penghentian aktivitas perusahaan yang mereka nilai bermasalah. Salah satu persoalan yang disorot adalah izin Hak Guna Usaha (HGU) PT CA yang disebut telah berakhir sejak 2017.
Aksi tersebut menghasilkan kesepakatan penghentian sementara seluruh aktivitas perusahaan sampai jajaran direksi pusat PT CA hadir langsung di Abdya untuk bermusyawarah mencari penyelesaian sengketa lahan.
Dengan demikian, konflik ini tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan pekerja versus masyarakat. Ada persoalan legalitas penguasaan lahan, tuntutan masyarakat, tanggung jawab korporasi, serta nasib pekerja yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Namun, satu hal yang tidak boleh luput adalah tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerjanya. Penutupan operasional tidak semestinya membuat nasib ratusan keluarga seolah-olah menjadi urusan masing-masing pekerja.
Jika perusahaan menghentikan aktivitas karena persoalan hukum dan sengketa lahan, bagaimana tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup karyawan? Apakah ada skema perlindungan pendapatan, pembayaran hak pekerja, atau bantuan sementara selama penghentian operasional?
Pertanyaan tersebut penting dijawab. Sebab, pekerja bukan pihak yang seharusnya menanggung seluruh konsekuensi dari persoalan korporasi yang tidak mereka ciptakan.
Pemerintah Kabupaten Abdya melalui Sekretaris Daerah, Amrizal, menyatakan persoalan PT CA merupakan masalah krusial yang penyelesaiannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemkab, kata dia, terus berkoordinasi dan berharap persoalan tersebut segera menemukan titik terang.
Pernyataan itu menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Namun, keterbatasan kewenangan bukan berarti pemerintah daerah tidak memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari dampak sosial konflik tersebut.
Pemerintah daerah tetap dapat mendorong koordinasi lintas instansi, memastikan kebutuhan dasar keluarga pekerja diperhatikan, serta mendesak perusahaan memberikan kejelasan mengenai hak-hak karyawan selama operasional dihentikan.
Ironisnya, di tengah program pengentasan kemiskinan yang digaungkan pemerintah, justru muncul ratusan keluarga yang terancam jatuh miskin akibat kehilangan pekerjaan.
Hafis, salah seorang perwakilan pekerja, menyebut sekitar 380 pekerja kini menghadapi kesulitan ekonomi. Sebagian dari mereka bahkan tinggal bersama keluarga di barak-barak perkebunan.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup berhenti pada program bantuan sosial atau slogan pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan akibat persoalan yang berlarut-larut.
Sengketa lahan harus diselesaikan berdasarkan hukum. Hak masyarakat harus dihormati, legalitas perusahaan harus diperiksa, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan.
Tetapi, perlindungan terhadap pekerja juga tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai konflik antara korporasi dan masyarakat berakhir dengan ratusan keluarga menjadi korban yang paling mudah dilupakan. Sebab, bagi para pekerja PT CA, sembilan hari tanpa bekerja bukan sekadar angka dalam kalender. Itu adalah sembilan hari dapur rumah tangga terancam tidak berasap.***
