JAKARTA, borneoreview.co – Ambisi Presiden Prabowo Subianto membangun pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt bakal terganjal pendanaan.
Tidak main-main. Presiden menargetkan proyek raksasa itu harus rampung dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Investasi dari Tiongkok melalui ‘Belt and Road Initiative’ diperkirakan hanya akan menalangi seperdelapan total kebutuhan anggaran Rp1.140 triliun.
Laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebutkan, untuk merealisasikan program itu Indonesia sedikitnya harus membangun PLTS berkapasitas 30 gigawatt per tahun.
Tentu proyek megaloania ini bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Sebab proyek perdana pembangkit listrik 100 gigawatt saat ini baru terwujud 5,3 GWp.
“Kapasitas produksi modul surya dalam negeri hanya 1,6 sampai 3 gigawatt per tahun. Sehingga sebagian besar panel masih harus didatangkan dari China,” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, Senin (9/11).
Bima menyebut potensi keterlibatan investasi Tiongkok tidak akan cukup mendanai seluruh kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya.
Utang Tiongkok
Jika pembiayaan energi melalui inisiatif Belt and Road dialihkan ke energi terbarukan, hanya akan cukup membayar seperdelapan dari total kebutuhan PLTS 100 GWp. Itupun dengan catatan, proyek baru akan selesai 10 tahun lagi.
“China bisa menjual panel surya, tapi tidak akan membiayai seluruh programnya. Rp1.140 triliun itu tagihan yang sangat besar. Dana dari China hanya menutup sebagian kecil.”
Menurut Bhima, jika pemerintah tidak segera mendapatkan pendanaan dari dalam negeri dan lembaga multilateral, target PLTS 100 gigawatt akan meleset. “Perusahaan China akan tetap menjadi pemasok, bukan investor jangka panjang,” kata Bhima.
Celios menyarankan Indonesia tetap bekerja sama dengan Tiongkok sebagai pemasok modul dan inverter, serta peningkatan kapasitas engineering, procurement, and construction (EPC).
Kerja sama ini harus dengan syarat Indonesia mempertahankan kepemilikan PLTS dan meningkatkan porsi manufaktur dalam negeri.
Celios memberi alteratif pelaksanaan tender proyek tenaga surya dilaksanakan sesuai kemampuan sumber daya lokal dan secara bertahap.
Bisa dimulai dari perakitan modul, perakita sel surya, hingga kedepan mencakup produksi wafer silikon dan kaca panel surya.
Selanjutnya, Indonesia juga menentukan persyaratan kontrak agar proses desain hingga pembangunan kostruksi menyertakan opsi pelatihan bagi insinyur dan teknisi asal Indonesia.
“Laksanakan tender melalui PLN dan Danantara, berdasarkan kriteria yang dipublikasikan secara transparan. Ini untuk mencegah dominasi oleh satu pemasok.”
Campur Tangan Tsingshan
Sebelumnya, CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyebut keterlibatan investasi Tiongkok dalam proyek PLTS 100 gigawatt.
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah melakukan pembicaraan awal untuk terlibat dalam pengembangan proyek tersebut.
Menurut Rosan, PT IWIP memiliki portofolio membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 2 gigawatt di beberapa daerah.
“Mereka juga bicara dengan Danantara untuk berpartisipasi dalam program 100 gigawatt solar panel. Segera akan kita bicarakan dengan Menko Hilirisasi (Bahlil Lahadalia)” kata Rosan, Oktober lalu.
PT IWIP menggarap PLTS lengkap dengan battery energy storage system (BESS) di Pulau Gili Labak dan Pulau Pagerungan Kecil, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
“Tsingshan (investor IWIP) menyampaikan mereka sudah menyumbang 2 gigawatt di Sumenep. Di Gili Labak dan Pulau Pagerungan Kecil. Satu (pembagkit) sudah jalan dan satu lagi 75 persen akan selesai dalam waktu dekat.”
Tsingshan Group sebelumnya menghibahkan 2 PLTS yang dilengkapi BESS kepada masyarakat Kabupaten Sumenep. Hibah tersebut diinisiasi BPI Danantara.
Melalui Yayasan Torang IWIP Berbakti, perusahaan Tiongkok itu menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan PT PLN (Persero) 13 Maret 2026.
Lima Juta Lapangan Kerja
Pada 25 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mematok program PLTS berkapasitas 100 gigawatt.
Proyek ini dimulai dengan pembangunan PLTS berkapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa—Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.
Pengembangannya menggunakan 3 konsep utama: PLTS Ground Mounted di lahan terbuka skala besar, PLTS Atap pada bangunan, dan PLTS Terapung di atas waduk atau badan air.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk program ini mencapai US$73 miliar atau sekitar Rp1.140 triliun.
Bahlil menjelaskan, pemanfaatan PLTS yang terintegrasi dengan BESS berpotensi menghemat biaya operasional hingga Rp73,9 triliun per tahun, dibanding penggunaan pembangkit bertenaga diesel.
Proyek ini diproyeksikan membuka 5,52 juta lapangan kerja baru. Serta mengurangi emisi karbon sebesar 140 juta ton CO2 per tahun, setara nilai ekonomi Rp6,31 triliun.
Siasat Tiongkok
Tapi ‘tidak ada makan siang gratis’. Tiongkok tidak datang sebagai malaikat penyelamat yang membantu Indonesia mewujudkan energi hijau.
Selain tentu mendapat keuntungan dari utang investasi infrastruktur, lewat ‘Belt and Road Initiative’ Tiongkok punya mimpi membangun Jalur Sutra versi modern.
Inisiatif yang digagas Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 bertujuan membangun serangkaian infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok dengan pusat perekonomian dunia.
Menghubungkan Tiongkok dengan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Bahkan menjangkau jauh hingga Timur Tengah dan Eropa.
Dorongan lainnya adalah Tiongkok perlu membangun rute pasar untuk menjual kelebihan produksi baja dan konstruksi. Silk Road abad 21 ini diharapkan mampu membangun provinsi-provinsi di barat Tiongkok yang miskin dan terpencil.
Dengan membangun jalan darat sepanjang Asia hingga Timur Tengah dan Eropa, Tiongkok menambah jalur alternatif impor energi yang selama ini bergantung pada transportasi laut yang rentan.
Sejauh ini total investasi Tiongkok melalui skema ‘Belt and Road Initiative’ di Indonesia mencapai US$ 171 miliar.
Sebagian besar proyek dan aliran modalnya disiram di luar Pulau Jawa. Mencakup Sulawesi sekitar 58,3 persen untuk sektor hilirisasi dan pertambangan.***
