JAKARTA, borneoreview.co – Kasus tambang nikel bukan sekadar urusan menggali mineral dari perut bumi. Di balik tata niaga komoditas strategis itu, penyidik Kejaksaan Agung masih membongkar dugaan praktik korupsi, menelusuri dokumen, memeriksa pejabat, hingga mengurai aliran uang negara.
Senin, 9 November 2026, lima orang kembali dimintai keterangan. Mereka berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta PT Sucofindo.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020.
Perkara ini belum memperlihatkan tanda-tanda selesai. Justru, pemeriksaan lintas instansi mengindikasikan penyidik masih berusaha merangkai hubungan antara kewenangan birokrasi, pengawasan, dan aktivitas bisnis pertambangan.
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa lima saksi dalam agenda penyidikan terbaru.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengeklaim bahwa satu saksi berasal dari PT Sucofindo, sedangkan empat lainnya merupakan pegawai instansi pemerintah.
Saksi dari perusahaan pelat merah tersebut berinisial DJ, bertugas sebagai verifikator PT Sucofindo.
Adapun empat saksi dari lingkungan pemerintahan terdiri atas MG, H, dan HSR dari Kementerian ESDM serta MCR dari Kementerian Keuangan.
Pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas administratif. Keterangan para saksi dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi perkara sekaligus menguji keterkaitan berbagai pihak dalam tata kelola nikel.
“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Anang Supriatna.
Birokrasi Diperiksa
Pemeriksaan terhadap pegawai pemerintah tidak berhenti pada agenda 9 November. Sebelumnya, penyidik JAM PIDSUS telah meminta keterangan ON, seorang saksi dari Kementerian Perdagangan, pada 4 November 2026.
Pemeriksaan terhadap saksi berinisial YV dari kementerian sama telah berlangsung pada 26 Oktober 2026.
Rangkaian pemeriksaan tersebut memperlihatkan luasnya lingkup penelusuran perkara. Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga perusahaan milik negara masuk dalam daftar institusi berkaitan dengan pengumpulan keterangan.
Namun, pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana.
Status hukum setiap pihak tetap harus ditentukan berdasarkan bukti dan proses peradilan.
Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan berjalan profesional, independen, dan akuntabel. Asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian diklaim tetap menjadi pegangan penyidik.
Ada Enam Tersangka
Di tengah pemeriksaan saksi, penyidikan perkara ini memasuki babak baru setelah JAM PIDSUS menetapkan tersangka tambahan berinisial DS.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka menjadi enam orang, termasuk PT CNI sebagai tersangka korporasi.
Sebelum DS ditetapkan, penyidik telah menetapkan lima tersangka. Mereka terdiri atas BS, mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM periode 2017–2019.
Berikutnya, MRI, mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017–2019.
Dua nama lain ialah NRH, mantan Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2017–2019, serta MTP, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM periode 2013–2017.
Adapun satu tersangka lainnya ialah PT CNI sebagai entitas korporasi. Penetapan DS menambah daftar pihak berstatus tersangka dalam perkara tata kelola nikel tersebut.
Identitas lengkap DS dan uraian spesifik mengenai peran tersangka baru itu belum dijelaskan dalam keterangan sumber.
Klaim Bukti Disisir
Penetapan para tersangka disebut tidak berdiri di atas dugaan semata. Penyidik mengklaim telah memeriksa 116 saksi dan tiga ahli untuk memperkuat konstruksi perkara.
Selain itu, sebanyak 143 dokumen serta barang bukti lainnya telah disita dengan persetujuan penetapan dari pengadilan negeri.
Penggeledahan turut dilakukan di sejumlah lokasi, meliputi Sulawesi Tenggara dan Daerah Khusus Jakarta.
Keterangan resmi juga menyebut Provinsi Selatan, tetapi tidak menjelaskan wilayah administratif secara lebih terperinci.
Penyidik turut menggunakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Angka-angka tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan pembuktian. Namun, banyaknya saksi, dokumen, dan barang sitaan tetap harus diuji melalui proses hukum untuk memastikan hubungan setiap bukti dengan dugaan tindak pidana.
Ada Uang Negara
Bagian lain dari penyidikan menyentuh pengembalian uang serta pengamanan dana selama proses penanganan perkara.
Kejaksaan Agung menyebut telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara sekitar Rp401 miliar.
Selain itu, penyidik mengamankan uang hasil penggeledahan senilai US$120.400 dan Rp6.219.700.000.
Pengembalian uang turut berasal dari perkara dugaan suap di lingkungan ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp194,5 juta. Dari pihak Sucofindo, pengembalian tercatat mencapai Rp1,085 miliar.
Angka tersebut menunjukkan adanya aliran dana serta pengembalian uang dalam proses penyidikan.
Meski demikian, setiap komponen harus dibedakan secara jelas pengembalian kerugian negara, uang hasil penggeledahan, dan pengembalian uang terkait dugaan suap bukan kategori hukum maupun keuangan identik.
Transparansi mengenai asal-usul dana, pihak pemberi, penerima, serta kaitannya dengan perkara menjadi penting agar publik tidak sekadar disuguhi angka besar tanpa penjelasan memadai.
Tambang Belum Tuntas
Perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020 menyisakan pertanyaan lebih besar daripada daftar nama saksi dan tersangka.
Bagaimana sistem pengawasan berjalan ketika kewenangan pertambangan, verifikasi, serta aktivitas perdagangan melibatkan banyak institusi?
Sejauh mana mekanisme pengendalian mampu mencegah penyimpangan dalam pengelolaan komoditas strategis?
Pemeriksaan lintas kementerian dan perusahaan negara memperlihatkan penyidikan masih bergerak.
Namun, publik membutuhkan lebih dari sekadar pengumuman pemeriksaan dan penambahan tersangka.
Kejaksaan Agung kini menghadapi pekerjaan penting: membuktikan konstruksi perkara secara terang, menjelaskan aliran dana, serta mengungkap tanggung jawab setiap pihak berdasarkan alat bukti.
Sebab, nikel boleh menjadi komoditas unggulan Indonesia. Namun, kekayaan mineral tidak semestinya berubah menjadi ladang keuntungan segelintir pihak ketika pengawasan negara justru dipertanyakan.
Di balik angka miliaran rupiah dan ratusan dokumen, ada satu hal belum boleh dilupakan pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat bagi negara dan masyarakat, bukan menjadi panggung bagi praktik korupsi.***
