ANTALYA, borneoreview.co – Di panggung KTT Tahunan Perubahan Iklim PBB, Hashim Djojohadikusumo berbicara lantang. Menyampaikan komitmen Indonesia melakukan langkah nyata perbaikan iklim.
Di panggung terhormat itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menjabarkan prioritas pemerintah mendukung perbaikan iklim.
Dari pembentukan Satuan Tugas Nasional untuk memperkuat perlindungan taman nasional, sampai program mendorong sistem Registrasi Karbon Nasional (SRN-KK).
Tentu tidak lupa, implementasi percepatan transisi menuju energi terbarukan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
“Indonesia datang ke COP 31 dengan pesan yang jelas. Menghadirkan solusi iklim dalam skala besar. Tema Paviliun kita, ‘Indonesia: Rumah Solusi Iklim’, mencerminkan tekad mengubah ambisi iklim menjadi tindakan yang bermakna,” kata Hashim di Paviliun Indonesia dalam COP 31, Antalya Turkiye, Selasa (10/11).
Promosi Energi Hijau
Paviliun Indonesia sebagai side event dari Conference of the Parties (COP) 31, berfungsi layaknya etalase. Disiapkan sebagai wadah kolaborasi global untuk memobilisasi sumber daya dan alih teknologi.
Fasilitas itu memamerkan berbagai program pelestarian lingkungan. Mulai dari keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, hingga penjagaan sumber daya karbon biru.
Hashim menyebut pelaksanaan aksi iklim nasional harus berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga Indonesia membuka ruang kemitraan bagi pemerintah, pelaku bisnis, investor, lembaga keuangan, dan ilmuwan internasional dalam pembiayaan konservasi berkelanjutan.
Kolaborasi penanganan perubahan iklim membutuhkan kerja sama untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.
“Perubahan iklim tidak mengenal batas. Begitu juga tekad kita untuk menghadapinya. Tidak ada negara yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian. Kita memerlukan pemerintah, bisnis, investor, lembaga keuangan, ilmuwan, dan komunitas untuk bekerja sama.”
Menolak Masyarakat Adat
Betapa pidato yang berbunga-bunga. Melibatkan semua pihak dalam penanganan iklim, lebih terdengar seperti jargon ketimbang tindakan nyata.
Sebab pada konfrensi sebelumnya, COP 17 di Armenia, 30 Oktober 2026, delegasi Indonesia mencoba ‘mengusir’ masyarakat adat dari forum iklim.
Delegasi Indonesia mempertanyakan aturan yang memberikan kursi kepada masyarakat adat dan komunitas lokal untuk menjadi ketua bersama (co-chair) dalam struktur badan permanen Conference of the Parties (COP).
Padahal aturan ini memungkinkan masyarakat adat dan komunitas lokal terlibat dalam pembahasan perubahan iklim. Selama ini negara pihak hanya mengirim perwakilan pemerintah sebagai delegasi.
“Kami mengharapkan klarifikasi bagaimana peraturan itu dapat selaras dengan tata kelola pemerintahan. Bagi Indonesia kejelasan itu sangat penting untuk memastikan bahwa ada modus operandi yang kita sepakti, berpijak pada fondasi kelembagaan,” kata delegasi Indonesia, Melissa Yuanita Repi.
Delegasi Indonesia menilai Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah wadah kerjasama antarpemerintah. Sehingga seluruh mandat kepemimpinan semestinya dipegang oleh utusan resmi pemerintah.
Posisi yang Setara
Keberatan delegasi Indonesia langsung dibantah dalam forum. Kaukus Masyarakat Adat menilai bahwa kepemimpinan bersama adalah hak mutlak penjaga alam bumi.
Kolombia, Brazil, dan blok negara Amerika Latin mendesak keputusan itu segera disahkan. Sejalan dengan pendapat delegasi Uni Eropa yang menganggap kursi pimpinan bersama adalah keharusan demi tata kelola global yang inklusif.
“Masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, kaum muda, akademisi, dan seluruh kepentingan non-pemerintah, harus dilibatkan dalam proses mengambil keputusan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Republik Armenia, Hambardzum Matevosyan.
Insiden diplomatik ini terjadi tepat ketika mayoritas negara peserta sepakat untuk mendukung representasi komunitas lokal di tingkat global.
Manuver delegasi Indonesia dinilai sebagai kemunduran serius dalam negosiasi iklim.
“Saat negara-negara lain akhirnya mendukung keterwakilan Masyarakat Adat dalam subsidiary body, Indonesia justru sempat membuat gaduh penutupan dengan sikapnya,” kata Pemimpin Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Syahrul Fitra.
Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Rossy You, mengecam sikap pemerintah di tengah masifnya pembukaan lahan.
“Negara belum juga mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Di saat yang sama merampas tanah dan hutan adat atas nama proyek strategis nasional seperti yang sekarang terjadi di selatan Papua,” kata Rossy.
Dia memastikan perjuangan kelompok komunitas dan masyarakat adat tidak surut meski mendapat tekanan regulasi. “Kami akan terus bersuara untuk mempertahankan wilayah adat dan pengetahuan tradisional kami,” ujar Rossy.
Menempatkan perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai co-chair, memberi ruang setara kepada mereka yang selama ini berada di garis depan menjaga hutan dan alam.
Inkonsistensi sikap dan isi pidato bukan hanya terjadi di ruang perundingan. Tapi juga di hutan-hutan, rumah masyarakat adat yang kini sedang terbakar.***
