LOMBOK TIMUR, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menyiapkan gerai layanan konsultasi perizinan tambang galian C di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Langkah ini diklaim sebagai upaya mempermudah pelaku usaha mengurus legalitas pertambangan. Namun, kemudahan perizinan semestinya tidak berhenti pada urusan administrasi, sementara persoalan dampak lingkungan justru membutuhkan pengawasan lebih serius.
Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Lombok Timur berencana membuka layanan konsultasi bagi pelaku usaha tambang pasir atau galian C. Padahal, pemerintah daerah mengakui kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan tersebut bukan berada di tingkat kabupaten.
Kepala DPMPTSP Lombok Timur Sosiawan Putraji mengatakan, pemerintah daerah tetap memiliki peran memberikan pemahaman dan memfasilitasi pelaku usaha agar memenuhi kewajiban perizinan.
“Meskipun kewenangan perizinan usaha pertambangan galian C bukan berada di tingkat kabupaten, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam memberikan pemahaman dan memfasilitasi pelaku usaha agar memenuhi kewajiban perizinan,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pertambangan pasir. Kegiatan ini diklaim bukan sekadar pemantauan, melainkan juga sarana edukasi mengenai mekanisme dan tata cara pengurusan izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, persoalan pertambangan galian C tidak cukup diselesaikan dengan mengarahkan pengusaha ke loket pelayanan. Di balik aktivitas pengerukan pasir dan material tambang, terdapat persoalan yang jauh lebih besar, mulai dari kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, potensi pencemaran, hingga ancaman terhadap keselamatan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak pengusaha yang berhasil difasilitasi mengurus izin, tetapi juga sejauh mana pemerintah memastikan aktivitas pertambangan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
DPMPTSP sendiri menyebut pelaku usaha juga didorong memenuhi standar operasional, kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Sayangnya, komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui pengawasan nyata. Jangan sampai sosialisasi perizinan berjalan rutin, tetapi pengawasan terhadap aktivitas tambang yang berpotensi merusak lingkungan justru lemah.
Rencana pembukaan gerai konsultasi di MPP juga harus memiliki kejelasan fungsi. Mengingat kewenangan penerbitan izin berada di DPMPTSP Provinsi NTB, koordinasi antarlembaga tidak boleh menjadi alasan terjadinya saling lempar tanggung jawab ketika ditemukan pelanggaran di lapangan.
Sosiawan mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi dan mengoordinasikan konsultasi perizinan dengan DPMPTSP NTB sebagai instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan izin tersebut.
Langkah ini tentu dapat membantu pelaku usaha memahami prosedur legalitas. Namun, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa kemudahan pelayanan tidak berubah menjadi karpet merah bagi aktivitas pertambangan yang mengabaikan aturan.
Sebab, tambang yang legal sekalipun tidak otomatis bebas dari persoalan lingkungan. Legalitas merupakan syarat awal, bukan jaminan bahwa kegiatan pertambangan telah dijalankan secara bertanggung jawab.
Pemkab Lombok Timur perlu memastikan monitoring dilakukan secara berkala, hasil pengawasan ditindaklanjuti, dan pelanggaran tidak dibiarkan hanya dengan teguran atau imbauan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari berdirinya gerai konsultasi perizinan di MPP atau bertambahnya jumlah pengusaha yang mengantongi izin. Ukuran sesungguhnya adalah apakah pertambangan mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa meninggalkan kerusakan lingkungan dan beban sosial bagi masyarakat.
Jangan sampai pelayanan publik semakin mudah bagi pengusaha tambang, tetapi masyarakat justru harus menanggung mahalnya biaya kerusakan lingkungan.***
