GARUT, borneoreview.co – Ancaman kerusakan hutan akibat aktivitas penambangan emas ilegal kembali mencuat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut menemukan sejumlah bekas aktivitas penambangan di Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng. Temuan ini sekaligus menjadi alarm bahwa kawasan hutan masih rentan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan.
Pengecekan yang dilakukan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Garut mengidentifikasi dua lokasi yang diduga pernah menjadi tempat aktivitas penambangan. Masing-masing berada di petak 131 Blok Kombongan, perbatasan Desa Pakenjeng dan Jatiwangi, serta wilayah Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan.
Di lapangan, petugas menemukan bekas lubang galian beserta sejumlah sarana dan prasarana pendukung aktivitas tambang.
Temuan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai catatan inspeksi. Sebab, keberadaan lubang galian di kawasan hutan bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap ekosistem, tata air, kestabilan tanah, hingga keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Ironisnya, lokasi yang diduga menjadi tempat penambangan itu berada di kawasan Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah kelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sanghyang Taraje dengan luas sekitar 768 hektare di Desa Pakenjeng.
Artinya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memasang papan larangan. Perlu dipastikan siapa yang melakukan aktivitas penambangan, sejak kapan kegiatan berlangsung, bagaimana material hasil tambang dikeluarkan, serta apakah terdapat pihak-pihak yang membekingi kegiatan ilegal tersebut.
Apalagi, Perhutani menyebut kewenangan pengelolaan kawasan itu telah beralih kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan berdasarkan sejumlah keputusan menteri.
Peralihan kewenangan memang menjadi bagian dari tata kelola kawasan hutan. Namun, jangan sampai pembagian kewenangan justru menciptakan celah pengawasan. Ketika ditemukan aktivitas ilegal, masyarakat tidak boleh dibiarkan kebingungan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab.
Perhutani, pemegang izin perhutanan sosial, pemerintah daerah, aparat kehutanan, hingga aparat penegak hukum harus memiliki koordinasi yang jelas. Jangan sampai masing-masing pihak hanya menjalankan kewenangannya secara administratif, sementara kerusakan lingkungan terus berlangsung.
Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perhutani, Handryatna, menyebut pengecekan dilakukan sebagai respons atas informasi dugaan aktivitas penambangan ilegal.
Perhutani juga telah berkoordinasi dengan Forkopimcam Pakenjeng dan Pamulihan, Cabang Dinas Kehutanan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
Namun, koordinasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tindakan. Jika ditemukan bukti aktivitas pertambangan tanpa izin, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan menindak pelakunya sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan tambang ilegal juga tidak bisa hanya dilihat dari siapa yang menggali tanah. Rantai aktivitasnya perlu ditelusuri, termasuk pemodal, penyedia peralatan, pengangkut material, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Jika penindakan hanya menyasar pekerja lapangan, sementara pemodal dan aktor utama tidak tersentuh, praktik serupa berpotensi terus berulang.
Pemasangan papan larangan memang penting sebagai langkah pencegahan. Tetapi, papan peringatan tidak akan menghentikan aktivitas tambang jika tidak disertai patroli rutin, pengawasan ketat, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan yang telanjur rusak.
Pemerintah juga perlu memastikan kondisi bekas galian. Lubang-lubang tambang harus diidentifikasi tingkat kerusakannya dan ditangani melalui langkah rehabilitasi yang tepat.
Hutan bukan sekadar hamparan lahan yang bisa dieksploitasi ketika ada peluang mendapatkan keuntungan. Di dalamnya terdapat fungsi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.
Karena itu, temuan dugaan tambang ilegal di hutan Garut harus menjadi momentum untuk membongkar lemahnya pengawasan, bukan sekadar menghasilkan laporan pemeriksaan dan papan larangan baru.
Sebab, menjaga hutan tidak cukup dengan mengatakan bahwa aktivitas ilegal dilarang. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada pihak yang merasa bebas merusaknya.***
