JAKARTA, borneoreview.co – Presiden Prabowo Subianto menginginkan negara menikmati minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia. Bahkan, pemerintah didorong mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan agar keuntungan pengelolaan kekayaan alam lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
Pernyataan tersebut kembali mengangkat persoalan mendasar dalam tata kelola pertambangan nasional. Selama ini, kekayaan mineral Indonesia terus dieksploitasi, tetapi besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar memastikan minimal 70 persen hasil seluruh IUP dinikmati negara.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Namun, target tersebut tidak cukup berhenti sebagai instruksi politik. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana angka 70 persen dihitung, apakah berdasarkan laba bersih, penerimaan negara, kepemilikan saham, atau keseluruhan nilai ekonomi yang dihasilkan perusahaan tambang.
Kejelasan ini penting agar kebijakan tidak menimbulkan tafsir berbeda dalam pelaksanaannya. Sebab, penguasaan saham oleh negara tidak otomatis menjamin keuntungan besar apabila pengawasan lemah, biaya produksi tidak transparan, dan kewajiban perusahaan tidak dipenuhi.
Persoalan lain yang disinggung Prabowo adalah dugaan ketidaksesuaian laporan ekspor dengan volume barang yang sebenarnya dikirim ke luar negeri.
Presiden menginginkan seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu agar jumlah komoditas yang dilaporkan sesuai dengan volume pengiriman.
“Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola sumber daya alam bukan hanya menyangkut siapa yang menguasai perusahaan, melainkan juga kemampuan negara mengawasi setiap tahapan produksi hingga perdagangan.
Jika volume ekspor tidak tercatat secara akurat, negara berpotensi kehilangan penerimaan. Namun, persoalan ini membutuhkan pembuktian melalui audit, pengawasan lintas lembaga, serta keterbukaan data perdagangan, bukan sekadar pernyataan bahwa kebocoran telah terjadi.
Prabowo mengakui gubernur di sejumlah daerah juga menyampaikan persoalan serupa. Artinya, pengawasan ekspor membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Presiden mengaitkan kebijakan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia menegaskan sistem ekonomi Indonesia seharusnya berlandaskan ekonomi kekeluargaan.
“Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita,” tuturnya.
Prabowo juga menyoroti praktik pengelolaan hak guna usaha (HGU), IUP, dan izin hutan tanaman industri (HTI) selama puluhan tahun. Menurut dia, terdapat pemegang izin yang mengaku sebagai warga negara Indonesia ketika mengurus perizinan, tetapi membawa keuntungan usahanya ke luar negeri.
“Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” ucapnya.
Ia mengaku pernah mempertanyakan kepada sejumlah profesor mengenai sistem ekonomi yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung.
Prabowo menyatakan sisa masa jabatannya akan digunakan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya menyimpang dari amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Meski demikian, pekerjaan rumah pemerintah tidak ringan. Kebijakan peningkatan porsi keuntungan negara harus dibarengi transparansi kontrak, audit produksi, pengawasan ekspor, serta penindakan terhadap pelanggaran.
Jangan sampai semangat mengembalikan kekayaan alam kepada negara hanya menghasilkan perubahan komposisi kepemilikan di atas kertas. Ukuran keberhasilannya tetap harus terlihat dari meningkatnya penerimaan negara, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, dan pemerataan manfaat ekonomi.
Sebab, amanat konstitusi bukan sekadar memastikan negara memiliki saham atau memperoleh bagian keuntungan. Lebih dari itu, kekayaan alam harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.***
