SAMPIT, borneoreview.co – Pembagian hasil plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyisakan persoalan serius. Hak ekonomi yang semestinya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat lokal justru diduga telah berpindah tangan dan dinikmati warga dari luar daerah.
Ironisnya, persoalan tersebut baru menjadi perhatian serius pemerintah daerah setelah nilai ekonomi plasma semakin menggiurkan. Ketika hasil perkebunan belum memberikan keuntungan besar, hak plasma masyarakat dengan mudah berpindah melalui transaksi jual beli. Kini, ketika hasilnya bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan, pemerintah mulai berupaya menarik kembali hak tersebut.
Bupati Kotim Halikinnor mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan dan kepemilikan plasma perkebunan kelapa sawit. Regulasi ini ditujukan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar masyarakat setempat.
“Saya sudah minta datanya, kare.na saya ingin memperbaiki SK-nya. Harus by name by address, maksud saya harus warga setempat, harus orang Kotim yang terima,” kata Halikinnor di Sampit, Minggu.
Temuan pemerintah daerah cukup mengejutkan. Dalam penelusuran terhadap data penerima plasma, sejumlah nama justru tercatat berdomisili di luar Kotim. Bahkan, penerima manfaat tersebar hingga Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta, dan Surabaya.
Padahal, masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan merupakan kelompok yang semestinya mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan industri sawit.
Halikinnor menyebut, salah satu perusahaan perkebunan bahkan membagikan hasil plasma sekitar Rp95 miliar setiap bulan. Angka yang sangat besar, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menikmati perputaran uang tersebut.
Persoalan ini memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan dan penyaluran manfaat plasma selama bertahun-tahun. Hak masyarakat yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi justru berpotensi berubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Dahulu, sebagian warga menjual kartu atau hak plasma karena hasil perkebunan belum menjanjikan. Kebutuhan ekonomi mendesak membuat mereka memilih menerima uang tunai daripada mempertahankan hak yang belum memberikan keuntungan berarti.
Namun, keadaan berubah. Produksi sawit semakin maksimal dan harga tandan buah segar membaik. Satu kartu plasma kini bisa menghasilkan Rp4 juta hingga Rp5 juta setiap bulan.
Jika satu keluarga memiliki empat kartu, penghasilannya bisa mencapai Rp20 juta per bulan. Nilai tersebut tentu sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sayangnya, keuntungan itu tidak lagi sepenuhnya dinikmati warga yang sejak awal menjadi sasaran program plasma.
Jangan Sampai Regulasi Hanya Menjadi Janji
Rencana Pemkab Kotim menyusun perda patut diapresiasi. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada pembenahan administrasi dan penerbitan SK baru.
Persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan hak masyarakat yang telah berpindah tangan bisa diselesaikan tanpa menimbulkan konflik baru. Apalagi, pihak yang selama ini menikmati hasil plasma disebut telah memiliki pengaruh dan menguasai hak tersebut selama bertahun-tahun.
Halikinnor mengakui, pengembalian hak plasma tidak bisa dilakukan secara sederhana. Pemerintah membuka kemungkinan pemberian kompensasi kepada pihak yang sebelumnya membeli hak plasma dari warga.
Skema yang ditawarkan antara lain meminta perusahaan membayar nilai hak yang pernah dijual masyarakat, kemudian mengembalikannya kepada warga yang berhak.
“Harus ada payung hukum untuk bagaimana kita nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar supaya itu ditarik kembali. Karena mereka sudah menikmati itu beberapa tahun, tetapi tetap kita berikan kompensasi,” ujarnya.
Namun, skema tersebut harus disusun secara transparan. Pemerintah perlu memastikan keabsahan transaksi, identitas pemilik awal, status kepemilikan terkini, serta mekanisme penghitungan kompensasi.
Jangan sampai kebijakan mengembalikan plasma justru membuka ruang sengketa baru atau menjadi ladang permainan bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mengungkap bagaimana pengawasan terhadap kepemilikan plasma bisa begitu longgar hingga penerima manfaat dari luar daerah mendominasi sebagian daftar penerima.
Jika persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, siapa yang bertanggung jawab memastikan hak masyarakat tetap terlindungi?
Halikinnor menargetkan regulasi tersebut mulai diterapkan pada pertengahan atau paling lambat akhir 2027. Pemkab Kotim juga berencana berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaannya.
Dukungan partai politik di DPRD juga diharapkan memperlancar pembahasan perda tersebut.
Tetapi masyarakat tentu tidak cukup hanya disuguhi target dan janji penyusunan regulasi. Mereka membutuhkan kepastian bahwa hak ekonomi yang selama ini terlepas benar-benar diperjuangkan.
Sebab, plasma bukan sekadar kartu atau angka dalam laporan perusahaan. Di dalamnya ada hak masyarakat, janji pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.
Jangan sampai masyarakat Kotim hanya kebagian dampak aktivitas perkebunan, sementara keuntungan miliaran rupiah setiap bulan justru dinikmati mereka yang jauh dari wilayah perkebunan.***
