Tambang Diklaim Hijau, Kerusakan Lingkungan Jangan Ditutupi Angka Reklamasi

MIND ID

JAKARTA, borneoreview.co – Industri pertambangan Indonesia mulai mengusung narasi baru: menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Nikel, tembaga, dan aluminium kini diposisikan sebagai mineral strategis untuk mendukung energi bersih. Namun, di balik ambisi menuju ekonomi rendah karbon, ada persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni jejak kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan itu sendiri.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menilai sektor pertambangan nasional memasuki babak baru dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Mineral yang selama ini diambil dari perut bumi disebut menjadi komponen penting dalam pengembangan teknologi energi bersih.

Division Head of Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, mengatakan kebutuhan nikel, tembaga, dan aluminium akan terus meningkat seiring percepatan transisi energi global.

Berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), permintaan nikel untuk kebutuhan energi bersih pada 2040 diperkirakan mencapai 3,6 kali lipat dibandingkan 2023. Sementara tembaga diproyeksikan meningkat 2,5 kali lipat dan aluminium 2,1 kali lipat.

Angka tersebut tentu menjadi peluang ekonomi besar bagi Indonesia. Namun, peningkatan permintaan mineral juga menyimpan ancaman apabila hanya diterjemahkan sebagai dorongan memperbesar produksi dan memperluas wilayah tambang.

Sebab, label mineral strategis untuk energi bersih tidak otomatis membuat proses penambangannya ramah lingkungan. Nikel tetap harus ditambang, hutan tetap berpotensi dibuka, tanah tetap mengalami perubahan, dan limbah produksi tetap membutuhkan pengelolaan serius.

Di sinilah tantangan sebenarnya. Jangan sampai industri yang mengklaim mendukung transisi energi justru meninggalkan persoalan ekologis di wilayah penghasil mineral.

MIND ID menyatakan bersama anggota grupnya berupaya mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan emisi produksi. Perusahaan juga mengklaim menjadikan reklamasi serta pemulihan ekosistem pascatambang sebagai bagian dari pengelolaan berkelanjutan.

Hingga 2025, MIND ID melaporkan telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan bersama anggota grupnya.

Salah satu contoh yang diangkat adalah pemulihan kawasan Himalaya Hill di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang dikelola PT Vale Indonesia Tbk. Lahan bekas tambang nikel seluas sekitar 31 hektare itu mulai direklamasi sejak 2006 dan kini ditumbuhi sekitar 22.130 pohon.

Upaya tersebut patut diapresiasi. Namun, keberhasilan reklamasi pada satu kawasan tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan lingkungan yang ditimbulkan industri pertambangan.

Publik berhak mengetahui berapa luas lahan yang masih mengalami kerusakan, bagaimana kualitas air dan tanah di sekitar wilayah tambang, serta sejauh mana pemulihan ekosistem mampu mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula.

Angka reklamasi juga perlu dibaca secara kritis. Berapa luas lahan yang benar-benar pulih secara ekologis? Apakah kawasan reklamasi telah mampu menopang keanekaragaman hayati? Bagaimana pengawasan terhadap dampak lingkungan yang muncul selama kegiatan produksi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar komitmen keberlanjutan tidak berhenti sebagai materi komunikasi korporasi.

Pernyataan Selly bahwa mineral merupakan amanah yang dititipkan bumi kepada MIND ID semestinya diterjemahkan dalam praktik yang terukur. Amanah itu bukan sekadar kewajiban menanam kembali pohon setelah tanah dikeruk, melainkan memastikan kegiatan pertambangan tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Apalagi, peningkatan kebutuhan mineral untuk energi bersih berpotensi membuat tekanan terhadap kawasan tambang semakin besar. Jika tidak diimbangi pengawasan ketat, efisiensi energi dan pengurangan emisi bisa menjadi slogan yang tidak sebanding dengan dampak ekologis di lapangan.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon memang membutuhkan mineral. Namun, bukan berarti kerusakan lingkungan boleh dianggap sebagai ongkos yang wajar.

Industri pertambangan tidak cukup hanya membuktikan bahwa produknya dibutuhkan untuk kendaraan listrik, panel surya, atau turbin angin. Industri ini juga harus membuktikan bahwa mineral tersebut dihasilkan melalui proses yang bertanggung jawab.

Sebab, energi bersih seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan lingkungan di tempat mineral itu berasal. Jangan sampai dunia menikmati teknologi rendah karbon, sementara masyarakat di sekitar tambang justru mewarisi kerusakan lingkungan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *