Sawit Mepet Penuhi Biodiesel, Pemerintah Incar 12,7 Juta Hektare Hutan Degradasi

Alih fungsi hutan degradasi menjadi kebun sawit.

JAKARTA, borneoreview.co – Ambisi besar memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik melalui biodiesel B50, tidak ditopang dengan ketersediaan bahan baku minyak sawit.

Sejak mandatori biodiesel B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, pemerintah belum bisa menjamin produksi minyak sawit akan mencukupi program bauran solar 50:50 tersebut.

Hasil produksi minyak sawit saat ini, meragukan untuk mencukupi kebutuhan biodiesel yang mencapai 16,7 juta ton per tahun.

Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik mencapai 13,84 juta kiloliter. Jumlah itu sekitar 83 persen dari total alokasi biodiesel.

Hingga September 2026, jumlah produksi minyak sawit mencapai 47 juta ton. Sebanyak 27,3 juta ton dialokasikan untuk keperluan ekspor.

Artinya hanya tersisa 28,68 juta ton minyak sawit yang masih bebas digunakan, untuk tambahan ekspor atau bauran biodisel B50.

Ekspansi Kebun Sawit

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan, pemerintah belum memutuskan rencana mandatori biodiesel tahun 2027.

“Pelaksanaan tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta aspek mitigasi finansial,” kata Eniya.

Lalu jika jumlah pasokan minyak kelapa sawit tidak cukup untuk memasok kebutuhan biodiesel, kemana kekurangannya akan dicari?

Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mewacanakan menggunakan 12,7 juta hektare ‘hutan rusak’ untuk lahan sawit demi mengejar ketersediaan bahan baku biodiesel.

Hashim menyebut hutan-hutan rusak itu yang menjadi penyebab kebakaran. Lahan-lahan itu yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.

“Itu yang sebetulnya sumber karhutla. Hutan-hutan rusak itu. Yang (biodiesel) B50, B100 itu kita menuju ke swasembada energi dari biofuel. Kita mau pakai dari tanah, dari hutan degradasi. Hutan rusak. Bukan hutan primer,” kata Hashim.

“Ini yang menjadi pesan kita (pemerintah). Saya sangat optimis Indonesia terang. Kita akan bertumbuh. Kita akan bertambah, ekonomi kita dengan strategi yang berimbang.”

Adik Presiden Prabowo Subianto itu tidak menjelaskan dengan detail, apakah hutan rusak seluas 12,7 juta hektare itu akan langsung dialihfungsikan menjadi kebun sawit.

Dia juga tidak memberi keterangan di mana lokasi hutan yang dimaksud. Termasuk status kawasan, serta skema pemanfaatan lahan tersebut.

Ancaman Deforestasi

Hal ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak, soal lahan kritis yang dikondisikan melalui deforestasi dan pembakaran hutan dan lahan.

Juru Kampanye Senior Pantau Gambut, Putra Saptian, menilai wacana ini berbahaya, tanpa keterbukaan data lebih rinci mengenai lokasi dan status lahan.

“Jangan sampai itu dianggap menjadi perintah. Karena tidak ada 12 juta hektare lahan, kemudian timnya (baru) mencari. Kemudian mereka mengonversi hutan-hutan yang masih produktif,” kata Putra.

Putra mendesak pemerintah menjelaskan lahan hutan yang dimaksud. Menyerahkan peta dan lokasinya. Apakah masuk dalam kawasan hutan atau wilayah adat.

Sebab berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), total wilayah adat yang teregistrasi dalam Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencapai sekitar 33,6 juta hektare.

Di dalamnya terdapat kawasan hutan seluas 26,2 juta hektare. Sekitar 7,3 juta hektare diantaranya tumpang tindih antara konsesi korporasi (perkebunan sawit, tambang, dan HPH) dengan wilayah adat.

Di Papua dan Kalimantan yang dihuni oleh masyarakat adat, pembukaan hutan secara masif untuk perkebunan, pertambangan, dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menyebabkan hilangnya ratusan ribu hingga jutaan hektare hutan primer dan sekunder. Selama tahun 2000–2024, deforestasi di Papua seluas 1,1 juta hektare.

“Lahan yang kehilangan tutupan yang dimaksud terdegradasi, belum tentu merupakan lahan kosong yang tidak punya fungsi ekologis. Misal di ekosistem gambut, sekalipun dalam kondisi yang terdegradasi, masih ada cadangan karbon yang cukup besar.”

Lahan Kritis

Diduga data yang digunakan Hashim untuk menghitung luas ‘hutan rusak’ itu adalah data yang pernah dikeluarkan Kementerian Kehutanan.

Tahun 2022, Kementerian Kehutanan mencatat terdapat lahan kritis seluas 12,7 hektare yang tersebar di 33 provinsi Indonesia.

Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan tingkat lahan kritis tertinggi 829.555,68 hektare.

Diikuti Yogyakarta (819.682,42 ha), Papua Barat (777.941,94 ha), Jawa Barat (743.783,80 ha), Papua (707.168,67 ha), dan empat provinsi di Kalimantan dengan total 2,4 juta hektare.

Namun, data itu tidak menjelaskan lebih rinci letak sebaran lahan yang dimaksud.

Kebakaran Hutan 

Peneliti dari Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menilai keberadaan lahan dan hutan yang rusak terutama dari hasil pembakaran. Seperti yang terjadi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

“Kebakaran ini sebenarnya perkara struktural,” kata Sri Palupi, sambil menyinggung kebakaran berulang sejak kali pertama terjadi di Kalimantan Timur tahun 1982-1983 yang menghanguskan 3 juta hektare hutan.

“Perkebunan-perkebunan besar, dan mereka tidak tersentuh hukum. Ini kebakaran hebat. Berulang terus karena pelakunya tidak tersentuh hukum.”

Riset Pantau Gambut pada karhutla periode 2015-2025 menunjukkan sekitar 54 persen lahan dan hutan yang terbakar berubah menjadi perkebunan sawit.

“Mau ketahanan energi, tetapi dengan membunuh rumahnya sendiri. Dengan membakar rumahnya sendiri,” kata Sri Palupi.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *