JAKARTA, borneoreview.co – Perluasan kawasan kebun menjadi cara instan meningkatkan produktivitas sawit yang rendah. Mempertahankan roda penderitaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Tanpa peningkatan jumlah produksi minyak sawit, bisa dipastikan program biodiesel B50 akan mati lebih cepat. Besarnya kebutuhan untuk industri pangan dan ekspor menyebabkan ketimpangan jumlah pasokan.
Di satu sisi, banyak tanaman kelapa sawit di kebun saat ini berusia tua atau rusak. Sawit yang memasuki umur tanam tidak produktif akan menghasilkan kualitas tandan buah segar yang rendah.
Jumlah kebun yang berusia tua atau rusak paling banyak di Kalimantan Barat. Menurut data Badan Pengelola Dana Perkebunan, dari total 2,21 juta hektare kebun sawit di Kalbar, 41.000 sudah tua dan tidak produktif.
Diikuti Riau, sebanyak 101.847 hektare. Jambi dan Kalimantan Tengah masing-masing 100.593 dan 99.631 hektare perkebunan
kelapa sawit tidak produkti.
Tidak dipungkiri, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian nasional. Produk minyak sawit digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, biodiesel, dan ekspor.
Saat ini Indonesia menjadi penghasil terbesar minyak mentah sawit (CPO) dan menguasai 50 persen pasar dunia.
Selama satu dekade terakhir, kelapa sawit menjadi primadona ekspor melampaui komoditas sumberdaya alam lainnya seperti kayu dan minyak bumi.
Luas Lahan Meningkat
Pengajar pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Hero Marhaento mengatakan, luas kebun sawit meningkat pesat selama 6 tahun terakhir.
Dari 17,2 juta hektare di tahun 2020, melonjak menjadi 20 juta hektera pada tahun 2026.
Menurut penelitian Hero, luas lahan sawit saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, eskpor, termasuk campuran B50-100, tanpa harus membuka lahan baru. “Asal produktivitasnya ditambah,” katanya.
Masalahnya, berdasarkan kajian yang dirilis 2023, produktivitas sawit di Indonesia terbilang rendah. Jumlah produksi hanya 7-8 ton CPO per hektare pertahun, atau setengah dari “nilai potensi genetik komoditas”.
Kelompok perkebunan rakyat yang menguasai 42 persen luas kebun sawit nasional, rata-rata hanya menghasilkan 3,43 ton CPO per hektare per tahun.
Sementara kelompok perkebunan besar negara (PBN) menghasilkan 4,7 ton CPO per hektare per tahun. Perkebunan besar swasta (PBS) mencapai 4,2 ton CPO per hektare setiap tahun.
Produksi Turun
“Kita sekarang ini menghadapi produktivitas lahan sawit yang rendah,” kata Hero Marhaento. Produktivitas sawit yang rendah disebabkan beberapa faktor.
Pertama, program peremajaan tanaman tua (replanting) berjalan lambat. Kedua, keterbatasan tenaga kerja karena lambannya regenerasi pekebun dan buruh tani.
Kehilangan generasi penerus pekebun dan buruh tani perkebunan sawit menyebabkan ‘loss sawit’ atau kehilangan hasil panen.
Potensi hasil penen kelapa sawit menyusutnya baik berupa brondolan, tandan buah segar (TBS), maupun minyak sawit (oil losses), karena tandan buah segar tidak terpanen.
“Pengelolaan nutrisi yang tidak tepat, pengelolaan kesehatan tanah tidak optimal, penggunaan bahan tanam asalan dalam bentuk tingginya proporsi tegakan dura. Pengendalian gulma tidak optimal, dan kehilangan hasil akibat serangan hama-penyakit.”
Saat produktivitas sawit terus berkurang, cara paling mudah untuk menambah penghasilan dengan membuka lahan perkebunan baru.
Sebagian pengelola kebun bahkan menghalalkan cara merambah hutan. Dibuktikan dengan temuan 3,2 juta hektare kebun sawit ilegal berada di dalam kawasan hutan.
“Saya kira kesalahan pemerintah ketika tidak mampu memberikan support supaya smallholder (perkebunan rakyat) ini produktivitasnya meningkat,” kata Hero.
Alih Fungsi Hutan
Dalam kajiannya, Hero juga menemukan banyak area Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang terlantar. Jumlahnya hingga ratusan ribu hektare.
Persoalan utama yang ditemukan adalah konflik lahan dengan masyarakat yang tidak kunjung selesai.
Hero mempertanyakan rencana pemerintah mengalihkan areal hutan rusak’ seluas 12,7 juta hektare untuk kebun sawit. Bagaimanapun, lahan kritis tersebut sebagian berada di dalam kawasan hutan.
“Kalau di RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) itu kurang lebih sekitar 6 juta lahan (kritis) di kawasan hutan,” kata Hero.
Dia paham berapa luas lahan kritis yang berada di kawasan hutan, karena sempat menjadi tim penyusun RKTN 2011-2030 untuk Kementerian Kehutanan.
Lahan kritis di dalam hutan seharusnya direhabilitasi. Tidak dapat serta merta diubah atau beralih fungsi menjadi lahan sawit.
Ingkar Rehabilitasi
Rencana pemerintah mengalihkan lahan kritis hutan seluas 12,7 hektare untuk kebun sawit, kembali ditegaskan Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pada COP31 di Antalya, Turki.
Sebelumnya, Hashim menyampaikan hal senada ketika memberi sambutan di Paviliun Indonesia, dalam acara Conference of the Parties 29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, November 2024.
Dia menyinggung soal 12,7 hektare lahan kritis. Saat itu tujuannya berbeda: reboisasi. Belum disebut soal menanam sawit di hutan yang kritis.
“Presiden Prabowo pada prinsipnya telah menyetujui program reboisasi besar-besaran di lahan seluas 12,7 juta hektare ini dengan cara yang memanfaatkan keanekaragaman hayati,” kata Hashim kala itu.
Saat itu Hashim bilang, reboisasi secara masif akan dilakukan di sejumlah lahan perhutanan yang mengalami degradasi parah.
Lahan yang disasar di antaranya hutan gundul akibat kebakaran seperti yang terjadi pada era 1982 dan 1997.
Anggarannya, tidak hanya mengandalkan APBN tapi juga melibatkan pihak lain. Hashim tidak menjelaskan pihak yang ia maksud.
Rencana penghijauan di lahan rusak itu juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kepala negara di London, Inggris sebulan sebelumnya. Forum itu dihadiri Raja Charles III.
Food Estate
Dalam konteks yang berbeda, terkait program ketahanan pangan di Papua, Hashim pernah mengklaim kawasan food estate di Papua Selatan akan dimulai dari 60 persen lahan kosong.
“Tidak ada kayu, tidak ada hutan. Maka deforestasi tidak sebesar itu,” katanya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, 1 Desember 2024.
Proyek lumbung food estate di Papua Selatan mendapat protes masyarakat setempat karena menggusur hutan adat.
“Diindikasikan bahwa pembukaan lahan tersebut berkontribusi besar terhadap tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ekosistem lahan basah di Papua,” kata Putra Saptian dari Pantau Gambut.
Putra Saptian menilai program ambisius ketahanan pangan dan energi pemerintahan Presiden Prabowo tidak mengedepankan kearifan lokal.***
