JAKARTA, borneoreview.co – Ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pemilu kembali menjadi sorotan. Meski telah diatur sebagai upaya membuka ruang partisipasi politik perempuan, kebijakan tersebut dinilai belum mampu menjamin perempuan mendapatkan kesempatan yang setara untuk menduduki kursi legislatif maupun posisi strategis penyelenggara pemilu.
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menilai persoalan utama bukan sekadar belum terpenuhinya kuota perempuan, melainkan lemahnya daya ikat aturan afirmasi. Selama ketentuan tersebut hanya diperlakukan sebagai persyaratan administratif tanpa konsekuensi hukum, keterwakilan perempuan berisiko terus menjadi angka pelengkap dalam proses demokrasi.
Ketua KPPI Hindun Anisah menegaskan, revisi Undang-Undang Pemilu harus mengubah ketentuan afirmasi dari sekadar persyaratan administratif menjadi kewajiban substantif yang terukur, transparan, dapat diawasi, dan memiliki sanksi tegas.
“Tujuan utamanya adalah mengubah afirmasi keterwakilan dari ketentuan administratif menjadi kewajiban substantif. Pesan kunci di sini adalah 30 persen ini pintu masuk, bukan batas akhir,” kata Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Data keterwakilan perempuan yang disampaikan KPPI memperlihatkan masih lebarnya jarak antara target afirmasi dan kenyataan politik. Di DPR RI, perempuan hanya mengisi 22,4 persen kursi atau 130 dari total 580 anggota.
Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota baru mencapai 16,47 persen dan DPRD provinsi sebesar 19,08 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan kuota 30 persen belum otomatis membuka jalan bagi perempuan untuk memperoleh keterwakilan yang proporsional dalam lembaga perwakilan rakyat.
Persoalannya, memenuhi kuota pencalonan tidak sama dengan memastikan perempuan memiliki peluang untuk terpilih. Perempuan bisa saja memenuhi persyaratan pencalonan, tetapi kesempatan memperoleh suara dan menduduki kursi legislatif tetap menghadapi berbagai hambatan.
Karena itu, KPPI mengusulkan agar minimal 30 persen calon perempuan wajib dipenuhi pada setiap daerah pemilihan (dapil) di seluruh tingkatan pemilihan. Selain itu, sedikitnya 30 persen dapil diusulkan menempatkan perempuan pada nomor urut pertama.
Usulan ini diarahkan agar afirmasi tidak berhenti pada daftar nama calon, tetapi juga memberikan ruang kompetisi yang lebih terbuka bagi perempuan.
KPPI juga menyoroti keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Baik KPU maupun Bawaslu, menurut Hindun, belum memenuhi keterwakilan minimal 30 persen perempuan di tingkat pusat maupun daerah.
Afirmasi serupa diusulkan berlaku dalam proses seleksi dan penetapan anggota KPU serta Bawaslu, termasuk pada badan ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS, hingga jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tempat pemungutan suara.
Tak berhenti di situ, mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) juga diminta tidak menggerus keterwakilan perempuan yang sudah diperjuangkan.
Jika anggota legislatif atau penyelenggara pemilu perempuan diberhentikan melalui mekanisme PAW, KPPI mengusulkan agar penggantinya diprioritaskan dari kalangan perempuan.
“Ketika yang di-PAW itu perempuan, kita harapkan prioritas yang menggantikan ini juga adalah perempuan sehingga kita menjaga keterwakilan 30 persen,” ujar Hindun.
KPPI turut mendesak adanya sanksi tegas bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan afirmasi pada setiap tahapan pencalonan.
Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak cukup diselesaikan dengan mencantumkan angka 30 persen dalam undang-undang. Tanpa mekanisme pengawasan dan konsekuensi hukum yang jelas, target afirmasi berpotensi kembali menjadi formalitas yang berulang setiap penyelenggaraan pemilu.
Revisi UU Pemilu pun menjadi momentum untuk menguji sejauh mana komitmen pembuat undang-undang dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan politik ke dalam aturan yang benar-benar dapat dilaksanakan.***
