Tambang Emas Ilegal Sekotong Raup Rp1,08 Triliun Setahun, KPK Masih Sibuk Memeriksa Saksi

Tambang emas ilegal

MATARAM, borneoreview.co – Aktivitas tambang emas ilegal di perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyimpan persoalan besar yang tak bisa sekadar diselesaikan dengan memasang papan larangan. Di balik operasi pertambangan tanpa izin tersebut, beredar dugaan praktik korupsi yang kini masih diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ironisnya, aktivitas yang diduga menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun itu belum juga memperlihatkan titik terang penanganan hukumnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyelidikan masih berlangsung dengan fokus pada pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui aktivitas pertambangan tersebut.

“Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan,” kata Budi melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, KPK masih melakukan permintaan keterangan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi di balik aktivitas tambang emas ilegal tersebut.

“Kami masih fokus permintaan keterangan,” ujarnya.

Budi juga membenarkan bahwa sejumlah pihak yang dimintai keterangan berasal dari kalangan tokoh masyarakat hingga pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Artinya, penyelidikan tidak hanya menyasar aktivitas pertambangan di lapangan, tetapi juga berpotensi menelusuri pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengawasan pertambangan.

Sejumlah saksi telah diperiksa KPK di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Kota Mataram.

Di antaranya mantan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang menjalani pemeriksaan pada awal Agustus 2026. Sehari sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Lombok Barat Rusditah.

Pemeriksaan terhadap mantan pejabat daerah ini semestinya menjadi pintu masuk untuk mengurai bagaimana aktivitas tambang ilegal bisa berlangsung di kawasan tersebut.

Sebab, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya izin pertambangan. Lebih jauh, publik berhak mengetahui bagaimana puluhan titik tambang dapat beroperasi, siapa yang mengendalikan aktivitasnya, serta sejauh mana pengawasan pemerintah berjalan.

25 Titik Tambang

Kasus ini sebenarnya bukan persoalan yang baru muncul kemarin sore.

Penyelidikan KPK bermula dari peninjauan lapangan bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024.

Dalam peninjauan tersebut, KPK menemukan sejumlah lokasi pertambangan di kawasan perbukitan Sekotong yang diduga mengandung konsentrat logam mulia berupa emas.

Papan pengawasan kemudian dipasang di sejumlah titik tambang dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah pemasangan papan pengawasan cukup untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang memiliki nilai ekonomi fantastis?

Berdasarkan pendataan DLHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare. Lokasinya tersebar di Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal di Sekotong bukan aktivitas kecil yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di satu lokasi.

Dengan cakupan hampir 100 hektare, sulit membayangkan aktivitas sebesar itu tidak meninggalkan jejak yang dapat dideteksi oleh aparat maupun instansi pengawas.

Lebih mencengangkan lagi, aktivitas pertambangan tersebut diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar setiap bulan.

Estimasi itu dihitung berdasarkan keberadaan tiga tempat penyimpanan hasil tambang atau stockpile di salah satu titik pertambangan emas di Sekotong. Lokasi tersebut diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Jika estimasi tersebut mendekati kenyataan, perputaran uang dari tambang ilegal Sekotong bukan lagi persoalan ekonomi lokal biasa. Ada potensi keuntungan sangat besar yang perlu ditelusuri aliran dan pihak-pihak penerimanya.

Jangan Berhenti pada Pemeriksaan Saksi

Besarnya nilai ekonomi tambang ilegal ini semestinya membuat penyelidikan KPK berjalan lebih tajam. Bukan hanya mengumpulkan keterangan saksi, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga aliran keuntungan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Publik tentu tidak ingin kasus tambang emas Sekotong berakhir menjadi daftar pemeriksaan saksi tanpa kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab.

Apalagi, aktivitas tersebut telah terpantau sejak 2024. Sementara hingga November 2026, KPK masih berada pada tahap penyelidikan.

Memang, proses hukum membutuhkan pembuktian dan kehati-hatian. Namun, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi alasan bagi lambannya pengungkapan perkara.

KPK perlu menjelaskan perkembangan penanganan kasus ini secara proporsional kepada publik. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya potensi kerugian negara, melainkan juga kerusakan lingkungan, kewibawaan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jangan sampai emas dari perut bumi Sekotong terus mengalirkan keuntungan bagi segelintir pihak, sementara negara hanya kebagian persoalan dan masyarakat menanggung dampaknya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *