DBH Tambang Maluku Utara: Industri Tumbuh 34 Persen, Jalan Provinsi Masih Banyak Rusak

Tambang

TERNATE, borneoreview.co – Gemerlap industri pertambangan di Maluku Utara belum sepenuhnya tercermin dalam pembangunan infrastruktur daerah. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp133 triliun, kondisi jalan provinsi justru masih menyisakan pekerjaan besar.

Dari sekitar 1.100 kilometer jalan provinsi, tingkat kemantapannya baru mencapai 46 persen. Artinya, masih ada sekitar 600 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa besar sebenarnya manfaat kekayaan tambang bagi masyarakat Maluku Utara?

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos pun meminta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ikut memperjuangkan peningkatan dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan. Menurutnya, pertumbuhan industri tambang semestinya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah.

Permintaan itu disampaikan Sherly saat menghadiri Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV Perhapi di Ternate, Selasa (17/11).

“Perhapi membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil,” kata Sherly.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan mendasar dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Industri pertambangan boleh berkembang pesat, investasi terus masuk, dan angka pertumbuhan ekonomi melesat. Namun, ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah belum memadai untuk membangun infrastruktur dasar, manfaat pertumbuhan itu patut dipertanyakan.

Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat harus terus menunggu ketersediaan anggaran.

Persoalan infrastruktur bukan perkara sepele. Jalan, jembatan, dan pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan akan sulit berkembang secara optimal.

Sherly menyebutkan sekitar 60 persen masyarakat Maluku Utara bekerja sebagai petani dan 20 persen lainnya merupakan nelayan. Dua kelompok masyarakat ini membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendistribusikan hasil produksinya.

Jalan yang buruk membuat biaya transportasi meningkat. Distribusi hasil pertanian menjadi lebih mahal, sementara nelayan juga menghadapi persoalan akses pasar. Pada akhirnya, masyarakat produsen harus menanggung beban dari keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan.

Ironisnya, di tengah besarnya aktivitas industri pertambangan, pemerintah daerah masih harus berhadapan dengan persoalan mendasar tersebut.

Karena itu, tuntutan peningkatan DBH pertambangan tidak cukup berhenti sebagai wacana dalam forum profesi. Harus ada perjuangan konkret mengenai skema pembagian penerimaan negara agar daerah penghasil memperoleh manfaat fiskal yang sepadan dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alamnya.

Namun, peningkatan DBH juga bukan satu-satunya jawaban. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap tambahan penerimaan benar-benar dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar menambah angka dalam laporan APBD.

Sherly sendiri mendorong agar penerimaan pajak dan DBH pertambangan dimanfaatkan untuk membangun jalan dan jembatan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan.

Di sisi lain, pemerintah juga menginginkan pengembangan hilirisasi tidak hanya berpusat pada sektor pertambangan. Komoditas kelapa, cengkeh, pala, dan hasil laut dinilai memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.

Langkah diversifikasi ini penting agar perekonomian Maluku Utara tidak terlalu bergantung pada industri ekstraktif. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam memiliki tantangan keberlanjutan, terutama ketika cadangan tambang semakin menipis.

Pertanyaan lainnya adalah bagaimana memastikan aktivitas pertambangan meninggalkan warisan pembangunan yang nyata bagi generasi mendatang.

Sherly menegaskan, keberhasilan hilirisasi tambang seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan produksi industri. Penerimaan negara dari aktivitas tersebut harus kembali dalam bentuk pembangunan daerah.

“Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa yang dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kekayaan tambang bukan sekadar angka produksi, nilai investasi, atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari jalan yang semakin layak, distribusi hasil pertanian yang semakin murah, serta kehidupan petani dan nelayan yang semakin sejahtera.

Sebab, masyarakat tidak cukup hanya disuguhi kabar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mereka juga berhak menikmati hasil pembangunan dari kekayaan alam yang dieksploitasi di tanahnya sendiri.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *