MAJALENGKA, borneoreview.co – Penertiban tambang ilegal tidak cukup hanya dengan menghentikan aktivitas pengerukan tanah. Jika akar persoalan ekonomi masyarakat tidak diselesaikan, tambang-tambang serupa berpotensi kembali beroperasi. Persoalan inilah yang kini dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Majalengka.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan pendekatan berbeda untuk mengatasi maraknya tambang ilegal. Pemerintah berencana membeli lahan bekas tambang, menghijaukannya kembali, sekaligus mempekerjakan mantan penambang sebagai tenaga penanam pohon.
Langkah tersebut diklaim sebagai alternatif karena penindakan terhadap tambang berskala kecil selama ini kerap tidak memberikan efek jera. Setelah ditertibkan, aktivitas penambangan kembali muncul dengan alasan lahan yang dikeruk merupakan milik pribadi.
“Tanah-tanahnya dibeli. Ya, kemudian nanti dihijaukan, kemudian warganya dipekerjakan menjadi penanam pohon. Sudah selesai,” ujar Dedi, Selasa (17/11).
Namun, rencana tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan tambang ilegal tidak sesederhana urusan penegakan hukum. Ada persoalan penguasaan lahan, ketergantungan ekonomi, hingga minimnya alternatif pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Majalengka menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius. Dedi menyebut daerah tersebut memiliki banyak titik tambang ilegal. Dalam operasi penertiban selama dua hari terakhir, puluhan lokasi telah ditindak.
“Majalengka sekarang justru yang banyak. Yang kemarin tertibkan dalam malam ini 18 titik, ya mungkin Majalengka sekitar 40 yang dalam dua hari ini ditertibkan,” katanya.
Menurut Dedi, penertiban tambang milik perusahaan besar relatif lebih mudah karena aktivitasnya cenderung berhenti setelah dilakukan tindakan. Sebaliknya, tambang yang dikelola perorangan di atas tanah sendiri membutuhkan pendekatan berbeda.
Rencana pembelian lahan pun mulai dipersiapkan. Sejumlah transaksi disebut segera dilakukan dengan total luas lahan yang diproyeksikan mencapai sekitar 20 hektare.
Lahan tersebut nantinya akan dipulihkan menjadi kawasan hijau dan menjadi tempat bekerja bagi warga yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan.
Meski demikian, gagasan membeli lahan dan mempekerjakan mantan penambang masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Berapa anggaran yang disiapkan pemerintah? Bagaimana menentukan harga pembelian tanah? Siapa yang memastikan lahan tersebut benar-benar bebas dari persoalan hukum?
Lebih jauh, pekerjaan sebagai penanam pohon tidak boleh sekadar menjadi solusi sementara untuk meredam aktivitas tambang ilegal. Pemerintah harus menjamin keberlanjutan pekerjaan, pendapatan yang layak, serta pemeliharaan kawasan konservasi dalam jangka panjang.
Sebab, menghentikan tambang ilegal tidak cukup dengan menutup lubang bekas galian atau menanam bibit pohon. Kerusakan lingkungan membutuhkan pemulihan serius, sementara masyarakat membutuhkan kepastian ekonomi.
Jangan sampai penertiban hanya ramai di awal, pembelian lahan berhenti pada seremoni, dan penghijauan sekadar menjadi proyek sesaat. Jika pemerintah ingin mengubah mantan penambang menjadi penjaga lingkungan, komitmennya harus dibuktikan melalui program yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.***
