Perusahaan Tambang Dorong Kementerian ESDM Cepat Setujui RKAB

Ilustrasi tongkang batu bara

JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah didorong mempercepat penyelesaian persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang batu bara.

Persetujuan RKAB tidak hanya menjaga kepastian produksi, namun juga menjamin keberlanjutan kontrak ekspor di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan batu bara.

Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan, kepastian persetujuan RKAB tidak hanya berkaitan dengan legalitas operasional perusahaan tambang.

Percepatan persetujuan RKAB menjadi semakin krusial, menyusul kabar sejumlah eksportir mengusulkan klausul pengecualian (waiver clause) dalam kontrak pasokan terbaru dengan importir Cina.

Klausul tersebut memungkinkan eksportir terbebas dari kewajiban pengiriman, jika terjadi pembatasan produksi atau kuota ekspor oleh pemerintah.

Menurut Singgih, bagi importir seperti Cina, kepastian kontrak merupakan bagian penting dari upaya mengamankan pasokan energi. Sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas industri.

“Sektor energi menjadi sektor vital dan strategis bagi setiap negara. Termasuk negara importir batu bara seperti Cina. Kepastian kontrak menjadi kepastian dalam mengamankan keamanan pasokan energi mereka,” kata Singgih.

Potensi Kehilangan Ekspor

Hal ini kata Singgih perlu menjadi perhatian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam mengevaluasi proses persetujuan RKAB perusahaan tambang.

“RKAB semestinya dapat dipercepat, khususnya perusahaan besar yang tidak ada kendala legal dan administrasi. Ini menjadi penting bagi kepentingan menjaga kepastian pasokan di dalam negeri dan juga bagi negara importir.”

Singgih mengingatkan pemerintah agar mencermati posisi Indonesia di tengah persaingan pasar batu bara global.

Negara importir utama batu bara seperti Cina dan India memiliki kapasitas produksi batu bara yang jauh lebih besar dari Indonesia.

Produksi batu bara Cina pada 2025 mencapai sekitar 4,7 miliar ton, sedangkan India mencapai 1,08 miliar ton.

Kapasitas produksi tersebut memberikan ruang bagi Cina dan India untuk meningkatkan produksi domestik. Ketidakpastian pasokan dari Indonesia berpotensi memengaruhi keputusan mereka untuk mengambil sumber pasokan alternatif.

“Pasti Cina akan memperhitungkan terkait dengan kualitas batu bara, harga dan juga biaya pengapalannya. Jadi mereka tentu akan membandingkan bukan saja aspek teknikal, namun juga keekonomian.”

Klausul Pengecualian

Sebelumnya, SX Coal melaporkan eksportir batu bara Indonesia berupaya memasukkan klausul pengecualian (waiver clause) dalam kontrak baru dengan pembeli asal Cina.

Langkah itu untuk mengantisipasi kemungkinan intervensi pemerintah, berupa pemangkasan kuota produksi, pembatasan ekspor, hingga keterlambatan persetujuan ekspor.

Klausul tersebut memungkinkan eksportir tidak wajib memenuhi volume pengiriman sesuai kontrak, apabila kebijakan pemerintah menghambat realisasi pasokan.

Namun, pembeli Cina enggan menerima persyaratan tersebut. Penolakan itu membuat negosiasi kontrak pasokan baru antara eksportir Indonesia dan importir Cina menemui jalan buntu.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *