JAKARTA, borneoreview.co – Industri pertambangan kembali membawa kabar tentang komitmen menjaga lingkungan. Holding industri pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, mengklaim mampu mengonversi lebih dari 6,8 juta ton material sisa pengolahan mineral setiap tahun menjadi produk bernilai tambah melalui penerapan prinsip zero waste.
Namun, di tengah besarnya angka yang dipamerkan, publik tetap perlu melihat persoalan lingkungan pertambangan secara lebih utuh. Sebab, mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi tidak otomatis menghapus seluruh risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi mineral.
Division Head of Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, mengatakan perusahaan terus berupaya memanfaatkan material sisa produksi agar tidak terbuang percuma. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan transformasi menuju pertambangan berkelanjutan.
Menurut Selly, MIND ID memiliki tanggung jawab besar dalam memasok kebutuhan mineral kritis untuk mendukung transisi energi global tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan Indonesia.
Pernyataan tersebut terdengar ideal. Akan tetapi, tantangan sesungguhnya bukan sekadar bagaimana mengubah material sisa tambang menjadi produk bernilai jual, melainkan bagaimana memastikan seluruh proses pertambangan tidak meninggalkan beban ekologis bagi masyarakat dan generasi mendatang.
MIND ID menyebut penerapan prinsip zero waste telah dilakukan sejumlah anggota grup perusahaan.
PT Freeport Indonesia, misalnya, memanfaatkan sekitar 1,5 juta ton material sisa produksi setiap tahun sebagai agregat campuran paste backfill. Material tersebut digunakan untuk memperkuat struktur dan menopang operasional tambang bawah tanah di Papua.
Di sektor nikel, PT Vale Indonesia Tbk mengoptimalkan sekitar 5,3 juta ton terak atau slag nikel setiap tahun menjadi material konstruksi. Pemanfaatannya mencakup pembangunan jalan, pekerjaan sipil, infrastruktur tambang hingga stabilisasi lahan.
Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka mengolah sekitar 5.000 ton slag nikel per tahun menjadi batako dan paving block melalui program Pomalaa Beton.
Program tersebut diklaim turut menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah operasional.
Secara keseluruhan, MIND ID menyatakan lebih dari 6,8 juta ton material sisa pengolahan mineral berhasil dikonversi setiap tahun. Pemanfaatan ini dinilai mampu mengurangi kebutuhan material konstruksi baru dari alam, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat ekonomi sirkular.
Meski demikian, ada persoalan mendasar yang tidak boleh tenggelam di balik keberhasilan mengolah jutaan ton material sisa tambang. Yakni, transparansi mengenai dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan itu sendiri.
Publik membutuhkan lebih dari sekadar angka konversi limbah. Perusahaan juga perlu membuka informasi mengenai keamanan material hasil pengolahan, potensi pencemaran, pengawasan lingkungan, hingga dampak kegiatan tambang terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Apalagi, label zero waste berpotensi menimbulkan kesan seolah-olah seluruh persoalan limbah dan kerusakan lingkungan sudah terselesaikan. Padahal, pemanfaatan sebagian material sisa produksi tidak serta-merta menjamin tidak adanya limbah lain yang berisiko terhadap lingkungan.
Komitmen tersebut juga menjadi salah satu sorotan delegasi MIND ID dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Selly mengatakan model ekonomi sirkular berbasis kemandirian rantai pasok akan terus diperkuat melalui penggunaan teknologi pemrosesan yang lebih presisi serta kolaborasi lintas sektor.
Tentu, langkah pemanfaatan material sisa tambang patut diapresiasi. Namun, komitmen keberlanjutan tidak boleh berhenti sebagai materi promosi perusahaan atau pencitraan di forum internasional.
Industri pertambangan harus membuktikan bahwa keuntungan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Sebab, keberhasilan pertambangan bukan hanya diukur dari berapa banyak mineral yang dihasilkan atau limbah yang berhasil dimanfaatkan, tetapi juga dari seberapa kecil kerusakan yang ditinggalkan.
Jangan sampai istilah zero waste hanya membuat limbah terlihat lebih bernilai, sementara persoalan ekologis di sekitar kawasan tambang tetap menjadi warisan bagi masyarakat.***
