JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah mulai mendorong penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan memasukkan persoalan kerusakan lingkungan ke dalam revisi Undang-Undang HAM. Korporasi yang terbukti melanggar HAM dan merusak ekologi bahkan terancam sanksi berat, mulai dari teguran hingga penutupan perusahaan.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM. Draf regulasi tersebut diklaim telah berada di Istana untuk menunggu pengesahan Presiden.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI secara daring, Selasa (17/11), Pigai menjelaskan bahwa penguatan norma human rights and environment menjadi salah satu materi yang didorong masuk dalam revisi UU HAM.
Rujukannya adalah preambul Konferensi Rio 1992 yang menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia.
Pemerintah juga ingin memperkuat sistem peradilan agar mampu menangani kejahatan ekosida dan biosida. Sejumlah tragedi lingkungan dunia, seperti Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl, disebut sebagai gambaran besarnya dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia.
Namun, memasukkan norma perlindungan lingkungan ke dalam undang-undang tentu tidak cukup hanya dengan memperluas definisi pelanggaran HAM. Persoalan sesungguhnya terletak pada keberanian negara memastikan aturan tersebut benar-benar berlaku bagi korporasi besar.
Pigai menyebutkan, Perpres Bisnis dan HAM nantinya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak lingkungan.
Sanksi tersebut mencakup penutupan perusahaan, pemblokiran akses perbankan (banned), hingga teguran tegas.
“Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu,” ujar Pigai.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana pemerintah berani menerapkan ancaman itu ketika berhadapan dengan korporasi yang memiliki investasi besar dan kepentingan ekonomi strategis?
Sebab, selama ini persoalan kerusakan lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan ketiadaan aturan. Pengawasan, penegakan hukum, transparansi perizinan, serta konsistensi pemberian sanksi juga menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan.
Di tengah menunggu pengesahan Perpres, Kementerian HAM mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
Pigai bahkan membuka kemungkinan memanggil perusahaan besar seperti Freeport ke parlemen menggunakan instrumen hukum tersebut.
Ia juga menyatakan Kementerian HAM siap menindaklanjuti inisiatif DPR RI untuk meninjau kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Ujung Kulon, sekaligus merekomendasikan pemberian sanksi kepada Presiden.
Di sisi lain, Pigai menekankan pentingnya menjaga satwa di habitat aslinya. Ia mencontohkan Rwanda yang dinilai berhasil melestarikan satwa liar. Komodo juga disebut sebagai contoh satwa yang memiliki keterikatan kuat dengan lingkungan asalnya.
Menurutnya, pemindahan satwa secara paksa dari habitat aslinya di Ujung Kulon bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Ia bahkan mengibaratkan tindakan tersebut seperti pemindahan paksa komunitas manusia dari Papua ke Manado.
Pernyataan dan rencana regulasi tersebut kini menjadi ujian bagi pemerintah. Jangan sampai revisi UU HAM dan Perpres Bisnis dan HAM hanya menjadi daftar panjang komitmen di atas kertas.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa perusahaan perusak lingkungan bisa ditutup. Mereka membutuhkan kepastian bahwa setiap korporasi, tanpa memandang besarnya investasi maupun pengaruh ekonominya, tunduk pada hukum yang sama.
Sebab, ketika lingkungan rusak, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan, tercemarnya air, atau punahnya satwa. Ada masyarakat yang kehilangan ruang hidup, mata pencaharian, kesehatan, bahkan masa depan.
Perlindungan HAM tidak akan utuh jika negara masih membiarkan kerusakan lingkungan berlangsung tanpa pertanggungjawaban yang jelas.***
