PONTIANAK, borneoreview.co – Pencegahan korupsi tak cukup hanya menindak. Kunci utamanya menutup peluang lewat penguatan sistem pengelolaan APBD.
Sosialisasi antikorupsi terintegrasi digelar Selasa 15 September 2026 di Balai Petitih Pontianak dihadiri unsur legislatif, eksekutif, hingga pelaku usaha dan masyarakat.
Balai Petitih menyambut pagi Selasa, 15 September 2026. Cahaya menembus jendela ruangan yang penuh hadirin dari beragam lapisan pemangku kepentingan Kalimantan Barat.
Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, berdiri tegap di hadapan peserta. Suara tenang namun tegas membelah keheningan ruang.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan menindak pelaku. Kunci utamanya adalah memperkecil peluang melalui penguatan sistem dan prosedur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” ucap Aloysius.
Kalimat itu menjadi inti sosialisasi antikorupsi terintegrasi yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar sejak pukul 08.00 WIB.
Hadir tak hanya anggota legislatif dan pejabat eksekutif, melainkan rektor perguruan tinggi, pemimpin bank daerah, kepala sekolah, komunitas antikorupsi, pelaku usaha, hingga perwakilan media. Semua berkumpul memahami akar persoalan yang kerap menggerogoti kepercayaan publik.
Akar Penyebab Masalah
Paparan yang disampaikan merujuk teori GONE+C. Semakin rendah kemungkinan terungkapnya penyimpangan, semakin tinggi risiko korupsi tumbuh subur.
Dorongan keserakahan bertemu celah kelemahan sistem, tekanan kebutuhan hidup, serta minimnya pengungkapan membentuk siklus berbahaya.
Rumus korupsi semakin mempertegas hal itu. Korupsi lahir dari gabungan kewenangan bebas dan kekuasaan tunggal, dikurangi akuntabilitas. Semakin lemah pengawasan, semakin lebar pintu penyimpangan terbuka.
Tiga arah strategi ditetapkan menutup jalan bagi korupsi. Pertama memperkecil celah lewat penyempurnaan tata cara dan alur penganggaran.
Kedua membatasi kekuasaan tunggal dengan menjaga keseimbangan peran legislatif dan eksekutif sejak perencanaan hingga pembahasan anggaran.
Ketiga meningkatkan akuntabilitas lewat keterbukaan dan pengawasan konsisten.
Kegiatan sosialisasi ini bukan sekadar seremonial.
Ia menjadi langkah awal menyatukan pemahaman dan komitmen lintas sektor. Integritas tak bisa hanya diucap, melainkan harus dijalin menjadi sistem yang rapat dan transparan.
Hadirin meninggalkan ruangan dengan bekal pemahaman baru. Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan tugas satu pihak saja.
Ketika sistem diperkuat dan pengawasan berjalan, korupsi akan kehilangan tempat berpijak.***
