PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” kata Norsan saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Kamis.
Forum tersebut menjadi wadah menyelaraskan program lintas sektor guna mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.
Ria Norsan mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 72,09, meningkat dibandingkan 71,19 pada 2024. Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori IPM tinggi sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di provinsi itu.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka statistik, tetapi harus tercermin melalui semakin meratanya akses pendidikan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, serta membaiknya kesejahteraan masyarakat.
Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat berbagai program pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Pada sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program internet gratis bagi sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) guna menekan angka putus sekolah.
Di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat pembangunan lima rumah sakit regional, meningkatkan layanan kesehatan primer, memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC), mempercepat penurunan prevalensi stunting, serta menekan angka kematian ibu dan bayi.
Sementara pada dimensi standar hidup layak, berbagai program diarahkan pada pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Norsan menegaskan Satgas Percepatan Peningkatan IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem pemantauan dan evaluasi agar setiap program benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.
Sementara Kepala BPS Kalimantan Barat Muhammad Saichudin mengatakan, meskipun IPM Kalimantan Barat masih berada pada posisi terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya telah melampaui rata-rata nasional. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan arah pembangunan daerah sudah berada pada jalur yang tepat.
Ia menjelaskan percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, integrasi data antarlembaga menjadi faktor penting agar setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat dan tepat sasaran.(Ant)
