Gempa Flores, Pemulihan Infrastruktur Tak Cukup Sekadar Kejar Target Proyek

Pemulihan bencana

FLORES, borneoreview.co – Gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menguji kesiapan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengklaim mempercepat penanganan dampak gempa di tujuh kabupaten terdampak.

Namun, pekerjaan sesungguhnya bukan sekadar memperbaiki jalan rusak atau mendirikan kembali fasilitas umum, melainkan memastikan masyarakat tidak kembali menjadi korban ketika bencana serupa terjadi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pemulihan pascabencana harus mengedepankan prinsip build back better. Artinya, pembangunan kembali tidak boleh hanya mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum gempa, tetapi harus menghasilkan bangunan dan fasilitas publik yang lebih kuat menghadapi ancaman bencana.

“Kita harus mampu membangun Flores ini dengan lebih baik lagi. Sesuai dari arahan Bapak Presiden Prabowo, di mana ada bencana, PU wajib membangun lebih baik lagi agar kemudian ke depan yang kita bangun ini lebih tahan lagi terhadap bencana,” ujar Dody, Rabu (18/11).

Pernyataan tersebut terdengar menjanjikan. Namun, prinsip membangun lebih baik tidak boleh berhenti sebagai jargon pemulihan pascabencana. Sebab, pembangunan infrastruktur yang tangguh membutuhkan perencanaan matang, kajian risiko, pengawasan ketat, serta kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga 13 November 2026, Kementerian PU membagi penanganan dampak gempa ke dalam empat sektor, yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis.

Pada sektor Bina Marga, penanganan tanggap darurat diklaim telah mencapai progres fisik 100 persen. Pekerjaannya meliputi pemulihan akses jalan nasional yang terdampak longsor, jalan amblas, serta perbaikan jembatan di sejumlah wilayah.

Sementara itu, sektor SDA mencatat progres fisik 78,88 persen. Penanganan difokuskan pada perbaikan jaringan irigasi, pemenuhan kebutuhan air baku, serta perbaikan bangunan pengaman sungai dan pantai.

Adapun sektor Cipta Karya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di posko terpadu, terutama penyediaan air bersih dan toilet darurat.

Hingga 13 November 2026, distribusi air bersih telah menjangkau enam kabupaten. Rinciannya, 466.000 liter di Nagekeo, 344.000 liter di Manggarai, 238.000 liter di Manggarai Timur, dan 108.000 liter di Ngada.

Di sektor Prasarana Strategis, pemerintah melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas umum yang terdampak gempa, mulai dari rumah ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga pasar dan sarana ekonomi masyarakat. Pembangunan puskesmas modular juga disiapkan untuk menopang pemulihan pelayanan kesehatan.

Jangan Terjebak Angka Progres

Di tengah laporan progres pekerjaan yang terus meningkat, pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada capaian administratif. Progres fisik 100 persen pada penanganan jalan dan jembatan, misalnya, belum otomatis membuktikan bahwa akses masyarakat telah pulih sepenuhnya dan aman digunakan.

Begitu pula dengan distribusi air bersih. Besarnya volume air yang disalurkan tidak serta-merta menjawab persoalan apabila kebutuhan warga belum terpenuhi secara merata, terutama masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Pemulihan pascabencana seharusnya diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Apakah anak-anak sudah bisa kembali belajar dengan aman? Apakah pelayanan kesehatan telah berjalan normal? Apakah petani dapat kembali mengakses jaringan irigasi dan mengolah lahannya? Apakah aktivitas ekonomi masyarakat sudah pulih?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar deretan angka dalam laporan pekerjaan.

Pemerintah juga harus memastikan pembangunan kembali memperhitungkan karakteristik geografis Flores yang memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Infrastruktur yang dibangun tanpa kajian risiko memadai berpotensi kembali rusak ketika gempa, longsor, atau bencana lainnya terjadi.

Jangan sampai anggaran negara hanya habis untuk memperbaiki kerusakan yang sama secara berulang. Apalagi, masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak tidak seharusnya terus-menerus menanggung konsekuensi dari pembangunan yang tidak dirancang dengan ketahanan jangka panjang.

Prinsip build back better semestinya menjadi komitmen yang dapat diuji, bukan sekadar kalimat manis dalam pernyataan pejabat. Sebab, keberhasilan pemulihan Flores bukan ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah menyelesaikan proyek, melainkan seberapa kuat infrastruktur tersebut melindungi kehidupan masyarakat pada masa mendatang.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *