Konflik Memanas di Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH

Ilustrasi kebun sawit disita Satgas PKH.

INDRAGIRI HULU, borneoreview.co – Manajemen perusahaan kebun sawit PT Permata Linggo Jaya di Indragiri Hulu melaporkan dugaan ‘penjarahan’ ke polisi.

Mereka menyebut 7 warga Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, terlibat dalam pencurian tersebut. Para pencuri menganggkut tandan sawit secara terang-terangan, bahkan sempat mengancam pekerja kebun.

Para pencuri kemudian membawa tandan hasil curian ke tempat pengepulan sawit (ramp) milik Parman. Semua dilakukan terbuka. Tidak sembunyi-sembunyi seperti layaknya modus pencurian biasa.

Sebelum masuk ke tuduhan penjarahan, baiknya kita bahas asal usul PT Permata Linggo Jaya sehingga punya kekuasaan mengelola perkebunan sawit eks-PT Gandaerah Hendana.

Perkebunan sawit eks-PT Gandaerah Hendana di Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu, kini berstatus kebun milik negara.

Setelah disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada pertengahan Maret 2026, pengelolaan kebun diserahkan kepada BUMN perkebunan, PT Agrinas Palma Nusantara.

Melalui kerja sama operasi (KSO), PT Agrinas memberikan hak mengelola kebun kepada PT Permata Linggo Jaya. Padahal ada beberapa masalah dengan warga yang belum selesai saat kebun masih dikelola oleh PT Gandaerah.

Konflik Lama Kebun Plasma

Sebelum kebun disita Satgas PKH, masyarakat Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik sedang berjuang mendapatkan hak kebun plasma dari PT Gandaerah.

Selama 30 tahun sejak berdiri, perusahaan mangkir memberikan 3.400 hektare atau 20 persen dari luas HGU untuk kebun plasma.

Mantan Kepala Desa Redang Seko, Kasmiran menyebut mediasi warga dengan manajemen perusahaan selalu gagal. Masyarakat sepakat untuk menguasai kebun.

“Tadi kami kasih waktu satu bulan. Jika tidak ada penyerahan lahan, kami akan kapling langsung kebun,” kata Kasmiran, 14 Desember 2025.

Penyampaian batas waktu itu disampaikan kepada Manajemen PT Gandaerah Hendana, disaksikan anggota TNI dan Polri serta perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. “Pokoknya satu bulan kedepan harus diselesaikan. Jika tidak, kami akan blokir semua akses keluar masuk perusahaan,” ujar Kasmiran.

Menurut Ketua ormas Pemantau Keuangan negara (PKN), Patar Sihotang, tidak tertutup kemunginan terjadi ‘peradilan rakyat’ jika perusahaan tidak juga memberikan hak plasma pada warga. “Kami dukung tuntutan masyarakat. Yang penting jangan anarkis,” kata Patar.

Humas PT Gandaerah, Afrizal mengatakan, perusahaan punya alasan hukum belum menyerahkan 20 HGU untuk kebun plasma.

“Kalau dianggap perusahaan menyalahi legalitas hukum, tentunya yang mengawasi seperti pemerintah daerah dan pihak yang berwajib akan memintai klarifikasi kepada kami,” kata Afrizal.

Afrizal mengaku akan terlebih dahulu memahami regulasi sebelum menyerahkan kebun plasma kepada masyarakat. “Kita sama-sama pelajari dulu regulasinya. Ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian 2013 dan 2021 supaya kami juga tahu mengkoreksi diri kami.”

Kebun Disita Satgas PKH

Belum terang soal kebun plasma, lahan sawit milik PT Gandaerah Hendana keburu disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Nasib masyarakat semakin tidak jelas. Manajemen PT Permata Linggo Jaya menganggap persoalan kebun plasma jadi urusan warga dengan perusahaan terdahulu.

Upaya warga mendapatkan hak kebun plasma menemui jalan buntu. Kali ini, tembok yang harus mereka tembus lebih tebal, dingin dan keras.

Selama masa konflik yang memanas, sepanjang Agustus hingga November 2026, terjadi beberapa kali pencurian buah sawit.

Perusahaan menyebutnya penjarahan -istilah yang juga dipakai oleh hampir semua media lokal di Indragiri Hulu.

Laporan Polisi

Hingga akhirnya 17 November 2026, manajeman PT Permata Linggo Jaya resmi melaporkan 7 warga ditambah pemilik ramp sawit ke Polres Indragiri Hulu.

Pihak yang dilaporkan di antaranya pemilik ramp sawit, Parman yang dituduh sebagai penadah. Kemudian warga bernama Awi, Suriadi alias Sisur, Sudi, Gunawan, Icip, Andi, Cio.

Pihak pelapor adalah Kepala Unit I Distrik IV RH Ops 1 Agrinas, Denny Hutagalung, bersama Legal Humas PT Permata Linggo Jaya (Mitra Agrinas), Zulpen Zuhri, SE.

Pelaporan ke polisi didampingi Kabag Hubungan Kelembagaan dan Keamanan Distrik IV RHHK CRO-3 Agrinas Palma Nusantara, Kolonel (Purn) Tri Wahjudijanto.

Kolonel (Purn) Tri Wahjudijanto menjelaskan, langkah hukum diambil menyusul dugaan tindakan ilegal yang dilakukan sekelompok orang di areal perkebunan yang berada dalam pengelolaan mitra Agrinas Palma Nusantara.

Perusahaan sudah mengidentifikasi sejumlah orang yang diduga terlibat. Perusahaan menyerahkan kelanjutan penyelidikan kasus ini kepada polisi.

“Siapa dalang di belakang mereka akan terungkap saat proses penyidikan berlangsung,” tegas Kolonel (Purn) Tri Wahjudijanto.

Salah satu peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 15 November 2026. Sejumlah orang diduga mengambil tandan buah segar secara ilegal dan mengangkutnya ke ramp swit milik Parman di Desa Banjar Balam.

“Kita meminta seluruh TBS yang diduga berasal dari hasil pencurian tersebut dikembalikan kepada mitra pengelola kebun. Persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum.”

‘Tolong Sayangi Sawit’

Kepala Unit I Distrik IV RH Ops 1 Agrinas, Denny Hutagalung, menyampaikan aksi pengambilan TBS tanpa izin berpotensi merugikan perusahaan.

Menurut Denny, cara panen yang tidak sesuai standar teknis perkebunan dapat berdampak pada kelangsungan produksi. Pelepah sawit dipangkas serampangan sehingga merusak tanaman.

“Pohon sawit itu makhluk hidup juga. Kasihan kalau tanaman dirusak. Kalau bisa berbicara, mungkin pohon itu sudah marah karena diperlakukan seperti itu. Tanaman yang seharusnya dirawat justru rusak akibat cara panen yang tidak sesuai oleh sekelompok maling,” ujar Denny.

Perhatian Denny Hutagalung terhadap nasib tanaman sawit, seharusnya juga berlaku bagi warga Desa Redang Seko dan Banjar Balam yang sudah puluhan tahun menuntut hak kebun plasma.

Perjuangan puluhan tahun yang ujungnya semakin jelas: tidak akan segera mendapatkan hak menggarap kebun. Bayangkan berapa banyak keluarga yang bergantung pada harapan memanen sawit dari kebun plasma.

Kompensasi Buruh Kebun

Legal Humas PT Permata Linggo Jaya (mitra Agrinas), Zulpen Zuhri mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala Desa Banjar Balam.

Perangkat desa diminta memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait peluang bekerja di perkebunan. Masyarakat diimbau agar tidak mengambil tandan buah segar tanpa izin di areal perkebunan.

“Kemarin Kades Ade sudah OK untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan penjarahan di kebun PKH yang dikelola Permata Linggo Jaya mitra Agrinas,” kata Zulpen.

Namun, belakangan dugaan pengambilan tandan sawit justru semakin sering terjadi. “Bahkan, ada laporan mengenai pengancaman terhadap pekerja kebun. Karena itu, kami mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke Polres Inhu.”

Zulpen berharap, polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, serta mengamankan kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut tandan sawit.

“Kami juga meminta penyidik memeriksa pemilik ramp Parman untuk mendalami dugaan keterkaitannya dengan penampungan TBS tersebut,” ujar Zulpen.

Represi Petani

Kasi Humas Polres Indragiri Hulu, Ipda Ade Asnal, mengakui adanya laporan dugaan tindak pidana pencurian TBS di perkebunan PT Permata Linggo Jaya di Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik.

Laporan tersebut masih dalam proses penanganan peyelidikan. “Masih proses di penyidikan, nanti perkembangannya akan kami sampaikan,” kata Ipda Ade Asnal.

Potensi konflik akibat penyerahan kebun sawit sitaan Satgas PKH kepada PT Agrinas sudah pernah diprediksi.

Mengalihkan pengelolaan kebun tanpa menyelesaikan akar masalah sebelumnya, hanya akan menambah parah konflik warga dengan perusahaan baru.

Represi terhadap warga akan semakin keras karena kebun kini berstatus milik negara. Pengerahan aparat, termasuk melibatkan militer aktif maupun purnawirawan dalam manajemen perusahaan, menunjukkan indikasi represi tersebut.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *