JAKARTA, borneoreview.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan.
Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Wilayah yang diatur dalam Keputusan Menteri 65.K/2026 hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK. Penetapannya telah berproses sejak tahun 2013.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan.
Termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 tahun 2014.
Usulan Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015.
Sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan.
Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan. Baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” kata Dwi Anggia.
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan Banten memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, Anggia menekankan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan berbeda dengan izin menambang.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” katanya.
Peruntukan Konservasi
Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam UU 2/2025.
Proses penerbitan izin tambang mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.”
Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
Tidak Ada Izin Tambang
Dwi Anggia mengatakan, hingga saat ini tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan. Baik di wilayah perairan yang dimaksud, maupun di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan, masih ada tahapan dan persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Termasuk kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dalam banyak kasus, penerbitan izin tambang -terlebih di kawasan sensitif seperti taman nasional atau hutan konservasi- memang tidak ujug-ujug terbit.
Namun, orang awam bisa saja melihat Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, menjadi pintu masuk menuju proses izin wilayah tambang.
Saat ini kawasan Taman Nasional Ujung Kulon masih dihuni oleh badak Jawa. Sehingga izin tambang tidak dapat dengan leluasa terbit.
Alasan yang dipakai untuk melakukan translokasi badak Jawa juga bukan karena kawasan Taman Nasional akan dijadikan wilayah tambang.
Argumen melindungi badak Jawa dari ancaman bencana Gunung Anak Krakatau, lebih normatif, halus, dan ‘terselubung’.
Tolak Translokasi Badak Jawa
Jadi penegasan komitmen Kementerian ESDM untuk menjaga wilayah konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, tidak cukup dijawab dengan administrasi aturan.
Butuh ketegasan sikap menolak translokasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo atau tempat lain, jika dilakukan tanpa kajian ekologis yang mendalam.
Bukti pembuktian Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk mewujudkan kutipan dari instagram mereka @btn_ujung-kulon: Badak Jawa… hanya ada di kita! Rumah terakhirnya harus tetap terjaga. Masa depannya harus diperjuangkan.***
